Lompat ke isi utama
Artikel

Mengkaji Perlindungan Hukum bagi Difabel di Sektor Pariwisata

Solider.id- Yogyakarta- Isu mengenai difabel yang berkaitan dengan perlindungan di sektor pariwisata cenderung tidak banyak dibahas. Padahal, perlindungan di bidang tersebut juga menjadi hak difabel yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Selain itu, di era global seperti sekarang dimana orang-orang lebih mudah melakukan perjalanan lintas negara untuk melakukan kegiatan wisata, difabel tidak boleh terabaikan dalam bahasan ini.

RIPID Sebagai Pedoman Acuan RANHAM dengan Jangka Waktunya Belum Jelas Jum, 21/09/2018 - 15:15

Solider.id, Yogyakarta– Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia datang membawa angin segar dalam sebuah rancangan pedoman tentang inklusifitas difabel dalam Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID).

Rencana Induk ini memang masih berupa rancangan dan masih digulirkan ke kalangan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk mengumpulkan masukan-masukan berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang sudah diikhtiarkan oleh OPD di daerah.

Berita
Berlangganan UU No.8 Tahun 2016
The subscriber's email address.