Solider.id,- Kelegaan menyelimuti banyak pihak setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disetujui oleh DPR dalam sidang paripurna 12 April 2022 lalu. Setelah 10 tahun mengalami tarik ulur tanpa alasan yang jelas, akhirnya UU yang menjadi salah satu langganan tuntutan dalam demo di beberapa tahun terakhir bisa terwujud. UU yang rancangan awalnya diusulkan Komnas Perempuan di tahun 2012 ini memang bisa menjadi payung hukum yang mampu mewadahi kelompok rentan dalam masyarakat seperti perempuan, anak, dan difabel.

Solider.id,- Ada dua substansi penting yang mejadikan UU TPKS spesial, yakni skema untuk pencegahan dan dukungan untuk korban kekerasan seksual. Setelah mengedepankan dua poin itu, barulah penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Sebagaimana telah banyak disuarakan para pengamat bahwa upaya penegakan keadilan, terutama untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan difabel perlu pendekatan hukum yang lebih advokatif terhadap kerentanan mereka.

Purwanti dari Koalisi Organisasi Perempuan Disabilitas menyampaikan dalam konferensi pers yang dihelat oleh Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Forum Pengada Layanan (FPL) serta penyintas kekerasan seksual serta media, Senin (4/4)

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) baru mencapai titik terang.