Solider.id,- Kelegaan menyelimuti banyak pihak setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disetujui oleh DPR dalam sidang paripurna 12 April 2022 lalu. Setelah 10 tahun mengalami tarik ulur tanpa alasan yang jelas, akhirnya UU yang menjadi salah satu langganan tuntutan dalam demo di beberapa tahun terakhir bisa terwujud. UU yang rancangan awalnya diusulkan Komnas Perempuan di tahun 2012 ini memang bisa menjadi payung hukum yang mampu mewadahi kelompok rentan dalam masyarakat seperti perempuan, anak, dan difabel.

Solider.id,- Ada dua substansi penting yang mejadikan UU TPKS spesial, yakni skema untuk pencegahan dan dukungan untuk korban kekerasan seksual. Setelah mengedepankan dua poin itu, barulah penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Sebagaimana telah banyak disuarakan para pengamat bahwa upaya penegakan keadilan, terutama untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan difabel perlu pendekatan hukum yang lebih advokatif terhadap kerentanan mereka.

Purwanti dari Koalisi Organisasi Perempuan Disabilitas menyampaikan dalam konferensi pers yang dihelat oleh Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Forum Pengada Layanan (FPL) serta penyintas kekerasan seksual serta media, Senin (4/4)

Forum Diskusi Denpasar 12 yang di inisiasi oleh wakil ketua MPR Lestari Moerdijat, menyelenggarakan diskusi yang bertema “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”.

Oleh Ahmad Jamaludin

Solider.id- Kita mungkin tak bisa berharap banyak pada Ketua DPR yang baru periode 2019-2024 terkait pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Puan Maharani, perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Ketua DPR, tidak punya sikap tegas atas RUU yang membela kaum perempuan tersebut.

Solider.id, Yogyakarta- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sedang hangat dibicarakan. RUU tersebut menuai berbagai respon. Salah satunya berupa penolakan karena dianggap melegitimasi perzinahan.

Pernyataan tersebut dibantah oleh Maria Ulfah Anshor, Pengurus Alimat Jakarta dalam diskusi bertajuk Meneguhkan Nilai Keislaman dan Kemanusiaan Dalam Penghapusan Kekerasan Seksual di Teatrikal Perpustaaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (1/3).

Mendesak segera disahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS), kembali digulirkan Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities (CIQAL).

Solider.id, Makassar- Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas, melalui siaran persnya yang dirilis pada 29 Januari, menunjukkan sikap. Sikap tersebut yakni, menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Kontroversi tersebut berakar pada Pasal 104 Draft RUU PKS per tanggal 23 Oktober 2017 versi DPR yang tertulis bahwa:

Solider.id-Yogyakarta- Pasal 104 Draft Rencana Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), tentang pemasangan kontrasepsi terhadap difabel mental, dinilai membahayakan perempuan difabel. Pasal tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.