Lompat ke isi utama
Artikel

Jalan Mundur Pengesahan RUU PKS

Oleh Ahmad Jamaludin

Solider.id- Kita mungkin tak bisa berharap banyak pada Ketua DPR yang baru periode 2019-2024 terkait pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Puan Maharani, perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Ketua DPR, tidak punya sikap tegas atas RUU yang membela kaum perempuan tersebut.

Berita

Nilai Keislaman dalam Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Solider.id, Yogyakarta- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sedang hangat dibicarakan. RUU tersebut menuai berbagai respon. Salah satunya berupa penolakan karena dianggap melegitimasi perzinahan.

Pernyataan tersebut dibantah oleh Maria Ulfah Anshor, Pengurus Alimat Jakarta dalam diskusi bertajuk Meneguhkan Nilai Keislaman dan Kemanusiaan Dalam Penghapusan Kekerasan Seksual di Teatrikal Perpustaaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (1/3).

Berita

Berbagai Tanggapan Aktifis Difabel Tentang Kontroversi RUU PKS

Solider.id, Makassar- Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas, melalui siaran persnya yang dirilis pada 29 Januari, menunjukkan sikap. Sikap tersebut yakni, menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Kontroversi tersebut berakar pada Pasal 104 Draft RUU PKS per tanggal 23 Oktober 2017 versi DPR yang tertulis bahwa:

Berlangganan RUU PKS
The subscriber's email address.