Solider.id, Yogyakarta - Penyusunan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mendapat tantangan keras ketika Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan PP Tahun 2018 resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Keputusan Presiden ini hanya mencantumkan empat dari delapan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, menjadi salah satu dari empat RPP yang tidak dicantumkan.

Solider.id, Yogyakarta - Perumusan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan telah melalui sebuah proses yang panjang. Sebelum Workshop Finalisasi RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dilakukan, terhitung sudah ada enam kali proses pembahasan substansi RPP yang dilakukan dari tanggal 9 Maret sampai 11 April 2018.

Kelompok kerja (Pokja) implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kembali mengeluarkan pernyataan pada tanggal 14 Mei 2018.