Lompat ke isi utama
Berita

RIPID Sebagai Pedoman Acuan RANHAM dengan Jangka Waktunya Belum Jelas

Solider.id, Yogyakarta– Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia datang membawa angin segar dalam sebuah rancangan pedoman tentang inklusifitas difabel dalam Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID).

Rencana Induk ini memang masih berupa rancangan dan masih digulirkan ke kalangan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk mengumpulkan masukan-masukan berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang sudah diikhtiarkan oleh OPD di daerah.

Difabelitik

Apa dan Mengapa RIPID Mutlak Harus Ada

Solider.id, Yogyakarta- Fakta ketimpangan hasil pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, komunikasi, dan lainnya kepada warga negara difabel, menjadi sebuah tantangan bagi tata pembangunan di Indonesia.

Ketimpangan, biasa terjadi karena adanya perbedaan. Salah satunya perbedaan cara pandang yang berakibat pada marginalisasi. Marginalisasi terhadap perlakuan, kesempatan, kesetaraan, hingga marginalisasi dalam pemenuhan hak hidup.

Jalan Terjal RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Jum, 18/05/2018 - 16:00

Solider.id, Yogyakarta - Penyusunan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mendapat tantangan keras ketika Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan PP Tahun 2018 resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Keputusan Presiden ini hanya mencantumkan empat dari delapan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, menjadi salah satu dari empat RPP yang tidak dicantumkan.

RPP UU Disabilitas
Kepres Nomor 9 Tahun 2018 Ciderai Hak Difabel Sel, 15/05/2018 - 06:56

Kelompok kerja (Pokja) implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kembali mengeluarkan pernyataan pada tanggal 14 Mei 2018.

RPP UU Disabilitas
Berita

PSPHKUB Malang: FGD RPP Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Difabel

Solider.or.id, Malang. Setelah beberapa FGD dalam rangka mengawal dan menampung aspirasi masyarakat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kini, Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (PSPHKUB) Malang menyelenggarakan Focus Group Diskcussion atau Diskusi Kelompok Terarah tentang aspek Akomodasi yang layak untuk peserta didik Difabel, pada Selasa (19/12).

Berlangganan RPP
The subscriber's email address.