Lompat ke isi utama
Isu Krusial KND dan RPP Implementasi UU Disabilitas Tak Disinggung dalam Debat Capres Jum, 25/01/2019 - 16:18

Menyimak debat Capres 17 Januari 2019, pada sesi HAM terkait difabilitas, terdapat isu krusial yang tidak disinggung oleh Jokowi maupun Prabowo yaitu pengesahan RPP Implementasi UU Disabilitas sebagai petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang disabilitas serta pembentukan Komite Nasional Disabilitas (KND).

Artikel
RIPID Sebagai Pedoman Acuan RANHAM dengan Jangka Waktunya Belum Jelas Jum, 21/09/2018 - 15:15

Solider.id, Yogyakarta– Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia datang membawa angin segar dalam sebuah rancangan pedoman tentang inklusifitas difabel dalam Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID).

Rencana Induk ini memang masih berupa rancangan dan masih digulirkan ke kalangan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk mengumpulkan masukan-masukan berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang sudah diikhtiarkan oleh OPD di daerah.

Berita
Apa dan Mengapa RIPID Mutlak Harus Ada Min, 09/09/2018 - 21:34

Solider.id, Yogyakarta- Fakta ketimpangan hasil pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, komunikasi, dan lainnya kepada warga negara difabel, menjadi sebuah tantangan bagi tata pembangunan di Indonesia.

Ketimpangan, biasa terjadi karena adanya perbedaan. Salah satunya perbedaan cara pandang yang berakibat pada marginalisasi. Marginalisasi terhadap perlakuan, kesempatan, kesetaraan, hingga marginalisasi dalam pemenuhan hak hidup.

Difabelitik
RPP UU Disabilitas

Jalan Terjal RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Solider.id, Yogyakarta - Penyusunan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mendapat tantangan keras ketika Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan PP Tahun 2018 resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Keputusan Presiden ini hanya mencantumkan empat dari delapan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, menjadi salah satu dari empat RPP yang tidak dicantumkan.

Kepres Nomor 9 Tahun 2018 Ciderai Hak Difabel Sel, 15/05/2018 - 06:56

Kelompok kerja (Pokja) implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kembali mengeluarkan pernyataan pada tanggal 14 Mei 2018.

RPP UU Disabilitas
Menuju Proses Final RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Sel, 15/05/2018 - 04:24

Workshop Finalisasi RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan digelar Senin dan Selasa (14-15/5) di Hotel Jogja Plaza sebagai lanjutan dari Workshop RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan pada tanggal 16 April lalu di Jakarta.

RPP UU Disabilitas
PSPHKUB Malang: FGD RPP Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Difabel Sel, 19/12/2017 - 11:20

Solider.or.id, Malang. Setelah beberapa FGD dalam rangka mengawal dan menampung aspirasi masyarakat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kini, Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (PSPHKUB) Malang menyelenggarakan Focus Group Diskcussion atau Diskusi Kelompok Terarah tentang aspek Akomodasi yang layak untuk peserta didik Difabel, pada Selasa (19/12).

Berita
Berlangganan RPP
The subscriber's email address.