Visi Indonesia Inklusif 2030 harus diupayakan oleh lintas sektor. Salah satu lembaga pemerintahan utama yang bertanggungjawab dalam mendukung visi 2030 adalah Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
Mengubah paradigma terhadap difabel sebagai obyek belas kasihan (charity-based) menjadi subyek atas dasar hak asasi manusia (human rights-based) dilandasi dengan perundangan.
Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID) merupakan salah satu penjabaran dari undang-undang yang mengatur tentang hak masyarakat difabel.
Solider.id, Yogyakarta– Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia datang membawa angin segar dalam sebuah rancangan pedoman tentang inklusifitas difabel dalam Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID).
Rencana Induk ini memang masih berupa rancangan dan masih digulirkan ke kalangan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk mengumpulkan masukan-masukan berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang sudah diikhtiarkan oleh OPD di daerah.
Solider.id, Yogyakarta– Selain mendapat masukan dan pertanyaan dari organisasi difabel di daerah tentang posisi dan kedudukan RIPID dibandingkan dengan RANHAM serta jangka waktu RIPID, Bappenas juga menginventarisir masukan-masukan terkait sasaran strategis dari RIPID ini.
Ada enam strategi besar yang kemudian ditambahkan menjadi tujuh setelah mendapat masukan dari organisasi difabel di daerah. Salah satunya adalah Sasaran Strategis (SS) Pendidikan dan Keterampilan.
Solider.id, Yogyakarta – Perlindungan Hak dan Akses pada Keadilan menjadi salah satu Sasaran Strategis pada draf Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID). Sasaran Strategis ini memuat salah satu kebijakan berupa jaminan hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang setara. Strategi implimentasinya memuat kepastian inklusivitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Solider.id, Yogyakarta- Fakta ketimpangan hasil pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, komunikasi, dan lainnya kepada warga negara difabel, menjadi sebuah tantangan bagi tata pembangunan di Indonesia.
Ketimpangan, biasa terjadi karena adanya perbedaan. Salah satunya perbedaan cara pandang yang berakibat pada marginalisasi. Marginalisasi terhadap perlakuan, kesempatan, kesetaraan, hingga marginalisasi dalam pemenuhan hak hidup.
Solider.id, Yogyakarta– Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Panitia Antar Kementerian (PAK) yang dimotori Kementerian PPN/Bappenas sedang merancang Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID). RIPID sebagai panduan merencanakan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang inklusif.
