Lompat ke isi utama
Difabelitik

Rentang Waktu Dalam Target Pencapaian Kebijakan RIPID

Mengubah paradigma terhadap difabel sebagai obyek belas kasihan (charity-based) menjadi subyek atas dasar hak asasi manusia (human rights-based) dilandasi dengan perundangan.
Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID) merupakan salah satu penjabaran dari undang-undang yang mengatur tentang hak masyarakat difabel.

Berita

RIPID Sebagai Pedoman Acuan RANHAM dengan Jangka Waktunya Belum Jelas

Solider.id, Yogyakarta– Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia datang membawa angin segar dalam sebuah rancangan pedoman tentang inklusifitas difabel dalam Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID).

Rencana Induk ini memang masih berupa rancangan dan masih digulirkan ke kalangan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk mengumpulkan masukan-masukan berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang sudah diikhtiarkan oleh OPD di daerah.

Difabelitik

Urgensi Guru Pendamping Khusus dalam RIPID

Solider.id, Yogyakarta– Selain mendapat masukan dan pertanyaan dari organisasi difabel di daerah tentang posisi dan kedudukan RIPID dibandingkan dengan RANHAM serta jangka waktu RIPID, Bappenas juga menginventarisir masukan-masukan terkait sasaran strategis dari RIPID ini.

Ada enam strategi besar yang kemudian ditambahkan menjadi tujuh setelah mendapat masukan dari organisasi difabel di daerah. Salah satunya adalah Sasaran Strategis (SS) Pendidikan dan Keterampilan.

Difabelitik

Hak Politik Difabel dalam RIPID

Solider.id, Yogyakarta – Perlindungan Hak dan Akses pada Keadilan menjadi salah satu Sasaran Strategis pada draf Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID). Sasaran Strategis ini memuat salah satu kebijakan berupa jaminan hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang setara. Strategi implimentasinya memuat kepastian inklusivitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Difabelitik

Apa dan Mengapa RIPID Mutlak Harus Ada

Solider.id, Yogyakarta- Fakta ketimpangan hasil pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, komunikasi, dan lainnya kepada warga negara difabel, menjadi sebuah tantangan bagi tata pembangunan di Indonesia.

Ketimpangan, biasa terjadi karena adanya perbedaan. Salah satunya perbedaan cara pandang yang berakibat pada marginalisasi. Marginalisasi terhadap perlakuan, kesempatan, kesetaraan, hingga marginalisasi dalam pemenuhan hak hidup.

Berita

Masukan OPD Terkait Rancangan RIPID

Solider.id, Yogyakarta– Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Panitia Antar Kementerian (PAK) yang dimotori Kementerian PPN/Bappenas sedang merancang Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID). RIPID sebagai panduan merencanakan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang inklusif.

Berlangganan RIPID
The subscriber's email address.