Negara selaku pengayom masyarakat kini tak lagi mampu menjalankan peran nya secara baik. Alih alih sebagai pemangku kebijakan, seringkali apparatur Negara malah menjadi salah satu penindas bagi rakyatnya.

Kamis, (16/5) SIGAB bersama Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH)-UII mengadakan Focus Grup Discusion tentang Rancangan Undang Undang Penyandang Disabilitas yang baru. Bertempat di Kantor SIGAB acara ini juga dihadiri oleh beberapa gerakan yang aktif menangani persoalan penyandang disabilitas. Seperti PUSHAM UII, KARINA, HWDI, CIKAL Juga SABDA.

Latar belakang disusunnya panduan ini karena dalam UU No. 19 tahun 2011 pasal 25 menyebutkan Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan disini adalah hak atas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan hak atas pembiayaan yang affordable (keterjangkauan). Keterjangkauan dalam arti bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas haruslah terjangkau oleh setiap orang dengan disabilitas (tidak mengalami kesulitan untuk membayar) dan system pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor empat tahun 2012 merupakan sebuah peraturan daerah yang disusun dan dikembangkan bersama oleh pemerintah (lintas SKPD) serta organisasi-organisasi difabel di Yogyakarta, guna memastikan upaya-upaya perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan hak-hak difabel di DIY.

Oleh: Hastin Dirgantari, Pengacara Provesional

Dalam kajian pustaka kali ini team Solider mengangkat tema difabilitas dengan judul "Penyandang Disabilitas" yang ditulis oleh Setia Adi Purwanta yang dicuplik dari buku "Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya" terbitan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta

Untuk detail silahkan download file dibawah ini.

A. Latar belakang

Berdasarkan  UU No. 19 tahun 2011 khususnya pasal 25, Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan disini adalah hak atas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan hak atas pembiayaan yang affordable.

Analisa kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh SPEK-HAM memuat data kasus yang ditangani SPEK-HAM dan informasi media massa di Solo Raya yaitu Kompas dan SoloPos. 

Sepanjang tahun 2012, SPEK-HAM telah menerima 24 laporan pengaduan, sebanyak 22 kasus ditangani, dan 2 kasus dirujukkan ke lembaga penyedia lain karena terjadi diluar wilayah kerja SPEK-HAM. Jumlah kasus yang terlaporkan mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Sebagai gambaran jumlah kasus yang terlaporkan dan ditangani SPEK-HAM selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun

CHECKS AND BALANCES DAN JUDICIAL REVIEW DALAM LEGISLASI DI INDONESIA.

OLEH MARUARAR SIAHAAN

I. Pendahuluan.

KEADILAN DAN PENGHORMATAN ATAS HAK-HAK ASASI MANUSIA (Masalah-Masalah Kebebasan Beragama, Kesetaraan Gender, Hak-hak Difabel, dan Orientasi Seksual) Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH

Konvensi tentang Hak Difabel (Penyandang Disabilitas) dan Protokol Opsional diadopsi pada tanggal 13 Desember 2006 di Markas Besar PBB di New York, dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007, dimana ada 82 penandatangan Konvensi, 44 penandatangan Protokol Opsional, dan 1 ratifikasi Konvensi pada tanggal tersebut. Ini adalah jumlah tertinggi dalam sejarah penandatangan Konvensi PBB pada hari pembukaan.