Lompat ke isi utama

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Saksi dan korban merupakan  unsur yang sangat menetukan dalam proses peradilan pidana. Kasus yang selama ini banyak terjadi adalah adanya ketakutan dari saksi dan korban untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.  Maka dari itu, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum.

Pustaka & Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang tentang bantuan atas hukum ini menjadi dasar jaminan hak warga negara khususnya bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Bantuan hukum dilaksanakan atas dasar asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas,dan akuntabilitas. Undang-undang ini menjelaskan ruang lingkup bantuan hukum,bantuan yang akan diberikan dan ketentuan lembaga hukum.  Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban pemberi dan penerima hukum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar seperti orang lain. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006   ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungannya adalah salah satu dari banyak aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat/disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar seperti orang lain. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006   ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungannya adalah salah satu dari banyak aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat/disabilitas.

Revitalisasi Undang Undang, Tingkatkan Kesetaraan

Negara selaku pengayom masyarakat kini tak lagi mampu menjalankan peran nya secara baik. Alih alih sebagai pemangku kebijakan, seringkali apparatur Negara malah menjadi salah satu penindas bagi rakyatnya.

Kamis, (16/5) SIGAB bersama Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH)-UII mengadakan Focus Grup Discusion tentang Rancangan Undang Undang Penyandang Disabilitas yang baru. Bertempat di Kantor SIGAB acara ini juga dihadiri oleh beberapa gerakan yang aktif menangani persoalan penyandang disabilitas. Seperti PUSHAM UII, KARINA, HWDI, CIKAL Juga SABDA.

Pustaka & Hukum

Panduan Akses Jaminan Kesehatan Bagi Difabel

Latar belakang disusunnya panduan ini karena dalam UU No. 19 tahun 2011 pasal 25 menyebutkan Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan disini adalah hak atas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan hak atas pembiayaan yang affordable (keterjangkauan). Keterjangkauan dalam arti bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas haruslah terjangkau oleh setiap orang dengan disabilitas (tidak mengalami kesulitan untuk membayar) dan system pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas.

Pustaka & Hukum

PENYANDANG DISABILITAS

Dalam kajian pustaka kali ini team Solider mengangkat tema difabilitas dengan judul "Penyandang Disabilitas" yang ditulis oleh Setia Adi Purwanta yang dicuplik dari buku "Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya" terbitan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta

Untuk detail silahkan download file dibawah ini.

Berlangganan Pustaka & Hukum
The subscriber's email address.