Lompat ke isi utama

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat

Peraturan pemerintah ini dibuat dalam rangka agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.  Peraturan ini juga berusaha melakukan perlindungan dan pembinaan potensi penyandang disabilitas dengan bakat, pendidilkan, dan pengalamannya agar memperoleh kesejahteraan sosial. Peraturan ini juga menentukan ‘kecacatan’ seseorang dengan mempunyai kelainan yang sifatnya tetap dan tidak akan berubah selama 6 bulan.

Unduh produk hukum melalui tautan di bawah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Produk hukum ini menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak.  Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.  Undang-undang ini mengatur tanggungjawab orangtua terhadap kesejahteraan anak.  Dalam pasal awal undang-undang ini termuat hak anak yang meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan.  Usaha kesejahteraan anak dalam undang-undang ini meliputpembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Undang-Undang 12 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Produk hukum ini mengatur transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional yang diselenggarakan asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Terpadu

Peraturan Menteri ini merupakan standar pelayanan minimal yang menjadi tolak ukur unit pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu itu sendiri terdiri dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan pengaduan, pemulangan dan integrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tujuan adanya peraturan menteri ini adalah agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan dukungan kuat dari rakyat.  Peraturan dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk menegakkan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Produk hukum ini mengatur substansi seperti persyaratan calon presiden dan wakil presiden  yang harus memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima (5) tahun ke depan. Menurut undang-undang ini, pelaksanaan Pemilu harus berlandaskan asas langsung, umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Produk hukum ini mengatur pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui undang-undang ini, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang ini merupakan produk hukum yang dilandaskan atas asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.  Tujuan dari adanya undang-undang ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasaan, menindak pelaku kekerasan, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Panduan Hukum Difabel Berhadapan dengan Kasus Kekerasan Ekonomi

Memahami Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran Ekonomi

Selain kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyebut kekerasan ekonomi namun Penelantaran Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Deklarasi Universal Hak-hak Asai Manusia yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas.  Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan asa keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.  Penyampaian pendapat yang disebut dalam produk hukum ini meliputi penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya.  Hak  dan kewajiban warga negara juga dica

Buku Panduan Pemilu Akses

Kaum difabel juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Otomatis, Pemilu yang akses bagi difabel meruapakan syarat mutlak penjaminan hak politik difabel. Pada 31 Juli lalu sudah disepakati nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPAU PENCA) dalam ASEAN General Election for Disability Access. Kesepakatan tersebut terjadi untuk mengawasi jalannya pemilu yang akses dan mendukung rancangan undang-undang pemilu yang menjamin hak politik difabel.

Berlangganan Pustaka & Hukum
The subscriber's email address.