Lompat ke isi utama
Pustaka & Hukum

Sarasehan Ciqal tentang Hak Perempuan Difabel

Solider.or.id- Sleman. Center for Improving Qualified Activity in Live People with Disability (Ciqal), mengadakan sarasehan untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan penyandang disabilitas yang selama ini mendapat berbagai bentuk diskriminasi. Sarasehan yang diselenggarakan di kantor Ciqal, Jambon, Trihanggo,Gamping, Sleman, Selasa (10/12/2013) ini, sekaligus memperingati Hari internasional penyandang difabilitas, hari hak asasi manusia (HAM), serta 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan.

Panduan Hukum Acara Pidana untuk Kasus Kekerasan Seksual

            Hukum Acara Pidana dibuat adalah untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negera hukum dapat ditegakkan. Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2013

Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemiliham Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014.

Di bawah ini adalah bagan perubahan tahapan, program, dan jadwal pemilihan umum 2014. Silakan unduh melalui tautan di bawah ini.

Pustaka & Hukum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2013

Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemiliham Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014.

Di bawah ini adalah bagan perubahan tahapan, program, dan jadwal pemilihan umum 2014. Silakan unduh melalui tautan di bawah ini.

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat

Peraturan pemerintah ini dibuat dalam rangka agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.  Peraturan ini juga berusaha melakukan perlindungan dan pembinaan potensi penyandang disabilitas dengan bakat, pendidilkan, dan pengalamannya agar memperoleh kesejahteraan sosial. Peraturan ini juga menentukan ‘kecacatan’ seseorang dengan mempunyai kelainan yang sifatnya tetap dan tidak akan berubah selama 6 bulan.

Unduh produk hukum melalui tautan di bawah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Produk hukum ini menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak.  Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.  Undang-undang ini mengatur tanggungjawab orangtua terhadap kesejahteraan anak.  Dalam pasal awal undang-undang ini termuat hak anak yang meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan.  Usaha kesejahteraan anak dalam undang-undang ini meliputpembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Undang-Undang 12 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Produk hukum ini mengatur transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional yang diselenggarakan asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Berlangganan Pustaka & Hukum
The subscriber's email address.