Peraturan Pemerintah (PP) akomodasi yang layak bagi masyarakat difabel dalam proses peradilan sudah ditetapkan, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menteri hukum Dan HAM pada 20 Juli 2020.
Solider.id - Beberapa waktu yang lalu pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. PP No. 13 Tahun 2020 adalah salah satu peraturan turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jika dibandingkan, aturan sebelumnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan inklusif yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009, PP No.
Solider.or.id, Pontianak- Tuli Tutampak antusias mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) D di Mapolresta Pontianak, Rabu (17/6). Ketua Yayasan Penyandang Cacat Indonesia (YPCI) Kota Pontianak, Zamhuri mengatakan ini merupakan program tahunan dari YPCI.
Adapun jumlah peserta yang akan mengajukan permohonan SIM D sebanyak 50 orang dan dilakukan secara bertahap setiap minggunya. Sementara untuk pesertanya berasal dari dua daerah, yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Tindak pidana pemerasan ini diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP, tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan dengan pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut perampokan seperti diatur dalam pasal 365 KUHP. Bedanya antara perampokan dengan pemerasan adalah bahwa dalam hal perampokan, si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, si korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras.
Pasal 368 ayat 1 :
Langkah-langkah yang harus dilakukan jika difabel menjadi tersangka, terdakwa, terpidana dalam tindak pidana perampokan :
Pada prinsipnya, perampokan dan pencurian adalah dua perbuatan yang sama-sama mengambil barang milik orang lain, hanya saja dua perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Dalam KUHP, tidak dikenal istilah perampokan, yang ada hanyalah pencurian (biasa) dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan lah yang disebut sebagai perbuatan perampokan.
Pencurian dengan kekerasan atau sering disebut sebagai perampokan diatur dalam pasal 365 ayat 1, 2, 3, dan 4 KUHP. Adapun isi dari ketentuan tersebut adalah :
Pasal 365 ayat 1 :
Anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam memelihara anak-anaknya. Pada dasarnya pemeliharaan anak atau dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah hadlanah, adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta menjaganya dari segala yang membahayakan fisik maupun jiwanya hingga dewasa dan mampu berdiri.
Memahami Kekerasan Psikis
Kekerasan, tidak melulu hanya kekerasan fisik semata. Banyak kasus khususnya kasus KDRT, dimana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik lain, namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat.
Apa itu Kekerasan Fisik
Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).
Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut.
Langkah-langkah yang harus dilakukan jika difabel menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik :
