Memahami Kekerasan dan Penelantaran Ekonomi
Selain kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyebut kekerasan ekonomi namun Penelantaran Ekonomi.
Memahami Kekerasan Psikis
Kekerasan, tidak melulu hanya kekerasan fisik semata. Banyak kasus khususnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik lain, namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat.
Memahami Gender
Kita tahu bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Namun demikian, sebenarnya laki-laki dan perempuan yang kita kenal juga dibentuk oleh masyarakat. Kita mengenal ciri-ciri perbedaan siapa dan bagaimana laki-laki dan perempuan.
Oleh: Adi Cahyaning Kristanto, S.H
Kasus posisi dari putusan ini adalah sebagai berikut :
Pemohon : PT. KB (inisial)
Suatu Perusahaan yang bergerak di bidang pemecahan batu.
berkedudukan di Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang,
dalam hal ini memberi kuasa kepada:
SUGIARTO, SH.MH. dan kawan,
Advokat berkantor di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 164 Binjai;
(dahulu Tergugat)
Termohon : P L (inisial), bertempat tinggal di
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 242 K/PDT.SUS/2008
Oleh: Faiq Tobroni, S.H.
LATAR BELAKANG MASALAH
MS adalah seorang korban kecelakaan kerja pada perusahaan tempatnya bekerja, yang bernama PT. XXX. Saat ini, dia mengalami cacat permanen pada tangan kanannya dan sialnya dia juga sudah dipecat dari perusahaan tersebut. Ketidakadilan yang dirasakan MS tersebut patut mendapat perhatian untuk melihat perspektif perlindungan hukum bagi difabel.
Saat ini, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tengah direvisi.
Kekerasan dan pelecehan seksual kerap dialami oleh perempuan difabel.
Mungkin kita sangat jarang mendengar kasus-kasus difabel yang berhadapan dengan hukum.
Peraturan Pemerintah (PP) akomodasi yang layak bagi masyarakat difabel dalam proses peradilan sudah ditetapkan, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menteri hukum Dan HAM pada 20 Juli 2020.
Solider.id - Beberapa waktu yang lalu pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. PP No. 13 Tahun 2020 adalah salah satu peraturan turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jika dibandingkan, aturan sebelumnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan inklusif yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009, PP No.
