Lompat ke isi utama
Woman in wheelchair, perempuan difabel bisa menjadi pemimpin

Perempuan Difabel Jadi Pemimpin, Kenapa Tidak?

“Kamu dapat merantaiku, kamu dapat menyiksaku, bahkan kamu dapat menghancurkan tubuh ini, tetapi kamu tidak akan dapat memenjarakan pikiranku. [Mahatma Gandhi]

Ungkapan tersebut merefleksikan komitmen, keberanian dan perjuangan di tengah realitas sosial politik yang tidak adil dan diskriminatif. Perlakuan seperti ini terjadi meski kran reformasi 1998 telah terbuka lebar bagi masyarakat untuk berpartisipasi di ruang demokrasi. Perlakuan inipun bisa menimpa siapa saja dari berbagai latar belakang status, etnik, budaya,  posisi, karakteristik dan kondisi beda lainnya. Sebagaimana dialami kelompok minoritas dan rentan seperti perempuan dan difabel. Kebebasan menentukan pilihan dan kemerdekaan berpartisipasi apapun bentuk dan statusnya adalah hak asasi. Perempuan difabel di tengah kemajuan perempuan di berbagai bidang sekarang ini, juga punya hak yang sama yaitu menjadi pemimpin.

Perempuan difabel mampu berperan dalam kehidupan domestik maupun publik. Ketika menjadi pemimpin adalah sebuah pilihan bukan keterpaksaan. Menjadi pemimpin dengan sendirinya dibutuhkan perjuangan lebih, karena faktanya mereka perempuan difabel. Mereka berada di tengah budaya patriarkhi yang masih kuat, serta isu ketidakadilan gender yang hingga kini masih menjadi bahasan pro kontra yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Lingkungan dan masyarakat dalam banyak hal lebih menomor atukan peran sosial laki-laki dan mendahulukan pemenuhan hak-haknya seperti pekerjaan, pendidikan, akses informasi dan lain-lain. Sebagai perempuan ia “dipaksa tunduk” pada anggapan, nilai dan norma dalam masyarakat yang cenderung membelenggu; perempuan harus di rumah dan mengurusi pekerjaan domestik, tabu bekerja di luar rumah, mengembangkan karir, cita-cita dan tabu lainnya. Sementara sebagai difabel, ia dipersepsikan dengan ketidakmampuan dalam mengatasi segala hal. Hambatan sosial dan fisik yang muncul, ada di luar kendali, seringkali menyebabkan perempuan difabel terisolasi dan tersingkirkan dari peran sosialnya. 

Bila sebagian perempuan mampu mendapatkan persamaan dan hak dalam peran sosialnya, maka tidak demikian dengan perempuan difabel. Perlakuan yang diterima bahkan jauh sangat diskriminatif. Hak mereka untuk terlibat dan mengambil keputusan demi kepentingan pribadi pun tak jarang sering diabaika. Ia bahkan dinilai sebagai perempuan yang tidak mampu menjadi istri dan melahirkan, dua peran melekat yang dimilikinya. Apalagi untuk mendapatkan akses berpartisipasi setara dengan laki-laki dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sebagai pemimpin. Negara bahkan tidak memberikan kesempatan untuk itu. Kuota 30 persen perempuan di DPR, DPRD I dan II, 1 persen-pun tidak ada ketentuan yang mengharuskan keanggotaannya dari perempuan difabel.

Perempuan difabel yang memasuki wilayah kepemimpinan, ia tidak bisa lagi menjadi “sosok” yang mudah dan mau menyerah pada keadaan fisiknya serta hambatan dalam mobilitas, interaksi dan relasi sosialnya. Ia harus mampu menghapus segala bentuk dikotomi dan stigma masyarakat sebagai sosok yang lemah, tidak produktif, tidak mampu, tidak berpendidikan, dsb. Ia harus “bermetamorfosis” menjadi sosok “normal fisiknya”, semua mudah diatasi dan dijalani. Sanggup mensinergikan dengan ilmu kepemimpinan, pengalaman dan sebagai pengatur kebijakan jalannya institusi, kantor atau organisasi.

Pembuktian ini tentu dengan fakta dan tanggungjawab yang berjalan selaras dengan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga (urusan domestik) dan lingkungannya. Ia dituntut untuk berpikir dalam konteks lebih luas, tujuan pembangunan dan kemanusiaan yang lepas dari batas-batas gender. Kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepundaknya harus diputuskan dengan bijak sebagai refleksi kemandirian dan jati dirinya. Perempuan difabel menjadi pemimpin berarti ia mempunyai nyali dan harus tahan uji. Mengapa? Karena fisik dan kinerjanya akan selalu dicermati dengan sesama untuk dianalisis, dikritisi sehingga mudah dibidik untuk dijatuhkan.

Perempuan difabel menjadi pemimpin, berarti mempunyai keberanian menjemput risiko untuk tidak bisa menyenangkan semua pihak. Artinya ia tidak dapat meramalkan hasil yang lebih pasti, terciptanya perubahan yang lebih baik. Sebaliknya tidak mengambil risiko juga, malah memberikan situasi yang tidak akan berubah. Ketika perempuan difabel menjadi pemimpin, maka ia telah memberikan pendidikan, pencerahan sekaligus contoh bagaimana pentingnya pembangunan berdasar hak dan kemanusian.

(Saifuddin Hafiz)

The subscriber's email address.