Solider.or.id, Malang - Lintas organisasi yang tergabung dalam Forum Malang Inklusi (FOMI) sepakat mewujudkan Malang Raya inklusif. Mereka berharap dalam waktu dekat bisa audensi dengan Bupati Malang agar usulan Perda Disabilitas segera terealisasi. Demikian antara lain hasil rapat tahunan FOMI, Minggu (1/10) di Pakisaji Malang. Rapat dihadiri oleh 23 orang mewaliki 25 organisasi yang bergabung.
Solider.or.id.Yogyakarta. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima audiensi Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta yang copy paste Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016, sehingga dalam perjalanannya banyak kendala dan hingga tahun ketiga belum juga mendapatkan nomor regristasi menuju program legislatif daerah (Prolegda). Audiensi yang diagendakan Biro Hukum Setda DIY tersebut juga terkait pernyataan Ketua Pansus di media masa yang mengatakan Biro Hukum menolak draft raperda kota.
Koalisi Untuk Advokasi Difabel DIY (KUAD) menggelar konsolidasi menyusul adanya pengesahaan Peraturan Daerah (Perda) DIY tentang disabilitas.
Kabupaten Boyolali sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Difabel dan saat ini tengah memulai merencanakan dan menyususn Peraturan Bupati (Perbup) pelaksanaan Perda ini.
Saat ini, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tengah direvisi.
Tim panitia khusus (pansus) pembahasan raperda difabel Kota Surakarta menggelar rapat kerja di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Kamis, 16/7 yang dihadiri oleh para anggota pansus dan tim ahli Munawir Yusuf, Sunny Ummul Firdaus dan Misbahul Arifin.
Tingkat kesadaran masyarakat difabel terhadap perlindungan hak dan kewajibannya semakin tinggi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di tingkat pusat, menjadi barometer untuk menetaskan payung hukum di level daerah untuk kota dan kabupaten.
Pembahasan raperda difabel Kota Surakarta sampai pada tahap akhir,
Keterlibatan organisasi difabel dalam pembentukan Komite Disabilitas Kabupaten Klaten mutlak diperlukan.
Setelah 7 tahun berlaku, pada 18 November 2019 dilaksanakan evaluasi terhadap Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
