Lompat ke isi utama
Artikel

Tantangan Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi di Daerah

Solider.or.id. Yogyakarta. Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi bukan menjadi hal baru di Indonesia. Legalitas  hukum untuk memayunginya sudah ada. Tonggak penting dari beberapa payung hukum tersebut diantaranya adalah UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak EKOSOB), UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak SIPOL, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD, UU No.

Artikel

Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi yang Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Solider.or.id. Yogyakarta. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, proses perencanaan penganggaran sudah seharusnya beralaskan pada pedoman hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berisi norma-norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Desa Inklusi

Lokakarya Perencanaan Penganggaran Pembangunan Inklusi Resmi Dibuka

Solider.or.id, Yogyakarta - Perwakilan dari Bappeda DIY, Abu Yazid, membuka Lokakarya Perencanaan Penganggaran Pembangunan yang diselenggarakan oleh SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel), Selasa (24/10), di Hotel Cavinton Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Abu Yazid mengatakan bahwa untuk menciptakan pembangunan inklusif secara holistik perlu adanya pengarusutamaan pembangunan yang inklusif.

“Salah satunya adalah dengan mengupayakan kesetaraan gender dalam pembangunan,” ucap Abu Yazid.

Berlangganan Penganggaran Inklusif
The subscriber's email address.