Lompat ke isi utama
suasana saat diskusi sinkronisasi perda DIY

Mutlak Sinkronisasi dan Harmonisasi Perda Disabilitas DIY

Solider.or.id.Yogyakarta. Komite Penyandang Disabilitas DIY menyelengarakan diskusi terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan hak-hak penyandang disabilitas. Pasalnya, dengan disyahkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012, tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terjadi ketidaksesuaian, berupa pasal-pasal yang belum termuat di dalamnya.

Diskusi dilaksanakan pada Rabu (16/8/2017) di Kantor Komite Disabilitas DIY, Jl. Lurik Kingkin No.1, Kadipiro Yogyakarta. Hadir dalam diskusi beberapa stakeholder (OPD) terkait, diantaranya Biro Hukum Pemda DIY dan Kabupeten Kulon Progo, DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial DIY, Ketua dan anggota Komite Disabilitas DIY, serta perwakilan organisasi difabel (DPO) di DIY yakni: SIGAB, Pertuni, PPDI, dan Gerkatin.

Sebagaimana tertulis dalam pers rilis, terdapat beberapa aspek di dalam UU No.8/2016 yang belum termuat dalam Perda No.4/2012, misalnya terkait hal pendidikan, jenis difabel, dan masalah konsesi. Demikian juga dalam pemenuhan hak hanya diatur bagi difabel miskin dan rentan miskin, sedangkan UU No 8/2016, sudah mencakup semua difabel.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Lembaga SIGAB, Presti Murni Setiati menyoroti ketidaksinkronan yang lain, Yakni pasal ketenagakerjaan Perda DIY yang masih memberikan kuota satu persen bagi difabel diantara 100 tenaga kerja. Presti menyinggung pula soal perbedaan judul Perda Disabilitas antar kabupaten/kota/provinsi. “Ada yang menggunakan judul perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ada yang hanya memberikan judul perlindungan saja,” ungkapnya.

Menurut dia, perbedaan merupakan  hasil dari lobi-lobi politik. Hal itu perlu ditinjau ulang dalam sinkronisasi dan harmonisasi nantinya. Karena perbedaan tersebut, katanya dapat berpengaruh  implementasi dari Perda Disabilitas yang diberlakukan.

Menaggapi hal tersebut Ketua Komite Disabilitas DIY, Setia Adi Purwanta menegaskan bahwa Perda Disabilitas DIY mutlak harus ditinjau ulang. “Kesuaian pemahaman terhadap perlindungan dan pemenuhan hak, bukan soal dialog tapi kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak difabel.

Di akhir diskusi disimpulkan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Perda Disabilitas No. 4/2012 berhasil disepakati bersama. Adapun sebagai leading kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi  dilakukan oleh Biro Hukum dan akan melibatkan Komite Disabilitas DIY. Hal tersebut perlu dukungan top leader (pemimpin tertinggi) Pemda DIY.

Selanjutnya Komite Disabilitas akan melangkah pada tahap advokasi lanjut, yakni akan melakukan audiensi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) guna percepatan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi.

 

The subscriber's email address.