Lompat ke isi utama
Berita

Masyarakat Penyandang Disabilitas Menolak Rancangan Perpres Komisi Nasional Disabilitas Karena Pembahasan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif

Solider.id- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sedang menjadi inisiator pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas (RPerpres KND). RPerpres merupakan perintah dari Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Pembahasan RPerpres berjalan tidak transparan dan tidak partisipatif, sehingga kami, Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menyatakan menolak RPerpres KND tersebut.

KSP - Organisasi Difabel diskusikan Perpres Komisi Nasional Disabilitas Min, 10/09/2017 - 07:34

Solider.or.id.Yogyakarta. Kantor Staf Presiden (KSP) Deputi V menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (FGD) menyoal draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dihadiri empat puluhan perwakilan organisasi difabel Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, FGD diselenggarakan di Mataram City International Convention Center, The Alana Hotel, Jalan Palagan Nomer 7 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Berita
Berlangganan Komisi Nasional Disabilitas
The subscriber's email address.