Hak masyarakat difabel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 meliputi: hak hidup, bebas dari stigma, privasi, pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, perlindungan dari bencana, pendataan, serta seluruh sektor kehidupan lainnya.
Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) melakukan advokasi kepada dinas kesehatan setempat untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS warga difabel di Klaten.
Solider.id, Surabaya - Bertempat di Hotel Santika Jemursari Surabaya, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Paramitra pada 6/2 kemarin menyenggarakan workshop yang bertemakan “Sistem Layanan Kesehatan Mata Yang Komprehensif dan Inklusif di kabupaten Tuban dan Probolinggo”.
Solider.or.id, Pati - Perwakilan difabel yang tergabung dalam kodipa (Komunitas Difabel Pati) mendatangi Dinas Sosial setempat untuk mempertanyakan KIS (kartu Indonesia Sehat) yang belum terealisasikan untuk kaum difabel di Pati (18/09). Seminggu sebelumnya, perwakilan dari Kodipa telah mengajukan proposal tentang KIS ke Dinas Sosial Pati, tetapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari Dinas Sosial Pati.
Di dalam Undang-undang No.19 tahun 2011 pasal 25 disebutkan bahwa setiap difabel berhak mendapat Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang aksesibel dan terjangkau. Terjangkau dalam arti difabel mampu melakukan pembayaran. Untuk menjangkau pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memiliki Jamkesmas.
Berbagai aksi untuk pemenuhan hak kaum difabel masih terus digalakan hingga detik ini. Berbagai aspek dalam Negara yang dirasa belum aksesible bagi para difable terus disuarakan oleh berbagai pihak. Hal ini tentunya menjadi perhatian yang tak boleh dilewatkan, baik oleh seluruh masyarakat difabel, maupun masyarakat pada umumnya. Untuk membentuk Indonesia sebagai Negara yang inklusif.
Persoalan Jaminan Kesehatan masih menjadi polemic yang tak kunjung usai. Ditahun 2013 ini, banyak masyarakat yang semestinya mendapat Jamkesmas tanpa penjelasan yang memuaskan dari pemerintah harus kehilangan hak mereka atas jaminan kesehatan. Hal tersebut berdampak sangat signifikan. Belum lama ini, Bayu Satria seorang anak 9 tahun penderita jantung bocor harus menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP.Sarjito. Hal yang sama juga terjadi pada Wahyu, warga Tempel yang bulan februari kemarin menghembuskan nafas terakhirnya yang disebabkan oleh infeksi karena dikubitus.
Latar belakang disusunnya panduan ini karena dalam UU No. 19 tahun 2011 pasal 25 menyebutkan Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan disini adalah hak atas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan hak atas pembiayaan yang affordable (keterjangkauan). Keterjangkauan dalam arti bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas haruslah terjangkau oleh setiap orang dengan disabilitas (tidak mengalami kesulitan untuk membayar) dan system pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas.
Jaminan Kesehatan adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Negara berkewajiban dalam pemenuhan jaminan kesehatan ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sayangnya, implementasi masih bocor di sana-sini.
Banda Aceh, Solider.or.id – Meski telah diperkenalkan sejak 2010, jaminan kesehatan aceh (JKA) belum tersosialisasi dengan cukup baik terhadap difabel. Demikian disampaikan oleh Ibu Rukhiah Ahmad (62), seorang penyandang disabilitas daksa pengguna kursi roda, dalam wawancara dengan contributor SOLIDER Kamis (4/4/2013). Ia menambahkan bahwa informasi tentang JKA diperoleh dari Bapak M. Ali Afan (Alm) Geuchik Geuceu Meunara tempat tinggalnya, namun informasi yang disampaikan tidak jelas tentang bagaimana cara penggunaannya.
