Lompat ke isi utama
Berita

Soal SK KPU: Koalisi Organisasi Difabel dan KPU RI bakal Bertemu

Solider.id, Makassar- Sejumlah perwakilan Organisasi difabel di Indonesia bersepakat mengajukan merevisi Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 231 tahun 2017. Menyusul munculnya penggunaan kata atau istilah 'disabilitas medis' yang dianggap berpotensi mendeskriminasi difabel dalam setiap event politik di Indonesia.

Artikel

Mengukur Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Kandidat Pemilu Dan Pilkada: Sebuah Perspektif Disabilitas

*Oleh: Ishak Salim

 

Mengapa Difabel Protes?

Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU)RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 menuai protes dari komunitas difabel di seluruh Indonesia. Keputusan ini terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berlangganan HIMPSI
The subscriber's email address.