Lompat ke isi utama
Sosialisasi UU Penyandang Disabilitas

Hari Jadi ke-4, PPDI Situbondo Sosialisasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Solider.or.id, Situbondo- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu rangkaian dalam perayaan hari jadi yang ke-4 Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Situbondo, pada Kamis (19/5) di kantor Pemda Situbondo, Jalan Panglima Besar Sudirman, nomor1.

Purwanti, staf paralegal Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) menjadi pemantik dan teman curah gagasan. Sebanyak 60 peserta turut memenuhi ruang sidang kantor Bupati Situbondo. Partisipan berangkat dari beragam latar belakang, di antaranya; akademisi, perangkat desa, aktivis difabel, jurnalis dan pemangku kepentingan lain yang memiliki kegelisahan tentang aksesibilitas kelompok difabel.

Sebelum acara dimulai, Purwanti mendampingi pengurus PPDI Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan Wakil Bupati. Pertemuan ini adalah langkah audiensi untuk mengawal Peraturan Daerah terkait dengan implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016.

“Selama ini pemberdayaan difabel selalu berbasis latar belakang ekonomi, sehingga yang muncul hanyalah belas kasihan. Upaya yang dilakukan hanya sebatas vokasional berupa latihan keterampilan. Kami sangat berharap Perda yang akan disusun dapat menggeser paradigma itu,” tegas Purwanti kepada Wakil Bupati, Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si.

Menurut Purwanti, fenomena diskriminasi menjadi pemantik lahirnya stigma dan marginalisasi kelompok difabel. Hal ini berdampak panjang pada keberlanjutan hidup mereka. Sebagian besar mereka tidak berani unjuk diri, bahkan sengaja disembunyikan dari lingkungan sosialnya oleh orangtua mereka. Jika demikian, pencacahan data di lapangan tidak akan sempurna. Kebijakan pemerintah untuk mengadvokasi kelompok difabel juga tidak optimal Pada titilk ini, PPDI mengajak dinas terkait untuk melengkapi data dan menggunakan data dengan sebaik-baiknya, untuk menciptakan keselarasan hidup bersama kelompok difabel.

“Diskusi tentang difabel tidak melulu soal sosial. Keterlibatan ini bukan hanya milik dinas sosial, tapi semua lini. Difabel memiliki masalah hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sektor lainnya,” tandas Purwanti. (Eni Simatupang)

The subscriber's email address.