Lompat ke isi utama

Festival Anggaran 201: Anggaran untuk Difabel Karanganyar Berkurang

Solider.or.id, Karanganyar- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Karanganyar memberikan anggaran kegiatan difabel sebesar Rp 61,400,000, berkurang dari tahun sebelumnya. Keterangan tersebut didapatkan dari Isti Anggoro, fasilitator Pusat Pelatihan dan Pengembangan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo, di Festival Anggaran 2016 di Gedung Wanita Karanganyar, Kamis (19/5).

Anggaran untuk kegiatan difabel memang menjadi salah satu poin yang menjadi salah satu perhatian dalam acara festival anggaran 2016. Transparansi adalah salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang ini, setiap pemerintah daerah harus membuat website transparansi pengelolaan daerah. Kabupaten Karanganyar adalah salah satu daerah yang telah membangun sistem transparansi tersebut. Kendalanya, sistem transparansi publik tersebut belum populer.

Irwan Taufik Ritonga, dosen ilmu akuntansi Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), juga audit laporan keuangan belum transparan. Ditemui di festival anggaran 2016 di gedung wanita, Kamis-Jum’at 19-20 Mei 2015, kemarin, Irwan mengungkapkan bahwa rata-rata hasil uji kasus kabupaten/kota di Surakarta mudah mendapatkan data.

Irwan mengapresiasi langkah Pemkab Karanganyar menyelenggarakan festival anggaran. Dia berharap kegiatan tersebut efektif, terutama menggugah semangat masyarakat berpartisipasi mengawasi penggunaan anggaran. Namun demikian dirinya menyayangkan belum banyak masyarakat umum datang pada pembukaan acara. Dia mensinyalir sosialisasi tentang acara festival belum maksimal atau masyarakat awam tentang festival anggaran. Menurutnya bentuk partisipasi itu dengan menyampaikan protes apabila informasi belum update. Pemkab punya niat, tetapi kalau partisipasi masyarakat rendah ya tidak sejalan. Ini momentum sosialisasi pada masyarakat awam. Sebagian pasti aneh karena selama ini festival hanya berkaitan dengan seni dan budaya. “Tugas pemerintah mengedukasi hal tersebut,”demikian tutur Irwan seperti dikutip www.koransolo.co.

The subscriber's email address.