Perempuan difabel memiliki potensi kerentanan yang berlapis sebagai korban dari tindak kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan difabel didominasi oleh kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan lainnya.

Seorang jurnalis mempertanyakan apakah masih memungkinkan para aktivis pegiat di koalisi organisasi penyandang disabilitas mengajukan semacam rekomendasi pada RUU Kesehatan yang masuk dalam prolegnas 2023 ini?

Setiap tahun selalu ada persoalan dalam penyusunan kebijakan yang muncul karena ketiadaan perspektif dan pelibatan difabel dalam perancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR.

Masyarakat difabel di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengharapkan agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang lebih inklusif dan mudah diakses.

Solider.id - Tahun ini Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (Sapda) menginisiasi pendokumentasian Catatan Tahunan (Catahu) Bersama Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas (KBGD) 2023 yang akan ditulis bersama 25 pengada layanan di 8 provinsi di Indonesia. Tahun lalu Sapda juga melakukan pendokumentasian kasus, tetapi hanya berdasarkan data penanganan kasus yang dilakukan sendiri oleh Sapda, sehingga penyusunan Catatan Tahunan Bersama ini akan memotret seberapa jauh penanganan kasus terselesaikan, apa saja hambatannya, sekaligus rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menuai sorotan publik, khususnya masyarakat difabel.

“Hambatan berlapis dan situasi kerentanan dalam proses pendampingan penyintas kekerasan berbasis gender dan difabilitas merupakan pekerjaan rumah bersama.