Agenda perdana debat calon presiden dan calon wakil presiden yang digelar pada Kamis malam (17/1) disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi milik pemerintah dan beberapa stasiun swasta nasional. Solider.id, Bandung – Agenda perdana debat calon presiden dan calon wakil presiden yang digelar pada Kamis malam (17/1) disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi milik pemerintah dan beberapa stasiun swasta nasional. Keterbukaan akses informasi ini menandakan aksesisibilitas dalam jangkauan informasi secara transparansi yang sengaja disajikan kepada khalayak umum.
Bila kita menyaksikan langsung dari layar televisi, disediakan pula Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk masyarakat difabel Tuli. Akses informasi yang dapat dipahami dan didengar secara langsung, akan berpengaruh terhadap antusias masyarakat luas termasuk masyarakat difabel terhadap pemahaman kedua kubu pasangan calon presiden dan wakilnya terkait tema debat yang disajikan.
Pihak penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam acara debat perdana para pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut mengusung tema ‘Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Korupsi, dan Terorisme.’ Dalam segmen bahasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat difabel menjadi satu yang dipertanyakan, sehingga kita dapat mengetahui secara langsung pemahaman dari kedua kubu pasangan calon presiden dan wakilnya tentang HAM bagi masyarakat difabel secara umum.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dibahas penjelasan mengenai pengertian dari HAM serta kewajiban dasar manusia.
(1) ‘Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;’
(2) ‘Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.’
Asas-asas dasar dari hak asasi manusia, termasuk bagi kelompok masyarakat rentan telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3).
(3) ‘Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.’
Sementara hak memperoleh keadilan, atau yang bersinggungan dengan hukum dan peradilan bagi semua warga masyarakat telah diatur dalam Pasal 17.
‘Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.’
Dari sedikit penjabaran pasal diatas dalam perundangan hak asasi manusia, masyarakat rentan termasuk warga difabel telah tercatatkan pula bentuk penghormatan, perlakuan, perlindungannya. Termasuk pada saat masyarakat difabel berhadapan dengan hukum, yang notabennya lebih sering berada diposisi sebagai korban.
Permasalahan yang telah diatur oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 telah mencakup banyak hal secara luas. HAM dan kebebasan dasar manusia diantaranya meliputi; Hak untuk hidup. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri. Hak memperoleh keadilan. Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas rasa aman. Hak atas kesejahteraan. Hak turut serta dalam pemerintahan. Hak wanita. Hak anak.
Sementara kewajiban dasarnya pun tetap disampaikan yaitu seperti dalam isi Pasal 67; ‘Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.’
Bila kita mendengarkan uraian dari para pasangan calon presiden dan wakilnya dalam debat perdana pada segmen HAM yang menyangkut masyarakat difabel, yang dibahas masih seputar kesamaan hak dalam mendapatkan apresiasi berdasarkan raihan prestasi, pengakuan identitas diri, pemberian kesempatan dalam bidang pekerjaan, persamaan dalam mendapatkan perlakuan.
Meski pada realisasinya semua hal tersebut merupakan sesuatu yang nyata yang sudah dapat dilakukan oleh pemerintah, secara lebih detil masih ada kasus-kasuh hak asasi manusia yang menyangkut masyarakat difabel yang masih menemui jalan buntu, sehingga memerlukan proses panjang untuk mendapatkan keadilan atau bahkan kasusnya menjadi mengambang dan dituntaskan dengan cara kekeluargaan.
Pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat difabel dan masyarakat rentan lainnya memang perlu dijadikan tameng utama. Dengan dapat terpenuhinya HAM bagi masyarakat rentan baik difabel, lansia, anak dan perempuan, akan mempermudah pula pemenuhan hak lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti pemenuhan hak bidang pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan, sosial, budaya dan politik, pekerjaan industri maupun kewirausahaan, serta lain sebagainya.
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, tema Keadilan dan Perlindungan Hukum telah diatur pada beberapa pasal. Diantaranya:
Pasal 28; ‘Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.’
Pasal 29; ‘Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’
Keterkaitan masyarakat difabel dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) lebih memfokuskan kepada keadaan prosesi sebuah kasus yang sering terjadi dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dari mulai proses melaporkan kasus, pengaduan, mengajukan permohonan, hingga gugatan saat berhadapan dengan hukum.
Menjadi bahan diskusi yang sangat menarik pada segmen HAM yang ikut dibahas dalam debat perdana kedua kandidat calon pemimpin negara yang disiarkan langsung oleh banyak media televisi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara memiliki sensitifitas yang patut diacungi jempol terhadap masyarakat difabel, mampu mengangkat topik persoalan dalam bidang hak asasi manusia.
Walaupun dalam penjabarannya, kedua belah pihak kubu yang sedang mencalonkan diri belum mengupas secara mendalam terkait HAM masyarakat difabel, dengan diikut sertakannya kedalam topik debat kandidat tersebut semoga dapat menimbulkan pemahaman dan sestifitas semua kalangan terhadap urusan HAM masyarakat difabel.
Hak asasi manusia untuk masyarakat difabel tidak kalah berbeda dengan hak asasi manusia bagi masyarakat secara universal. Begitu pula dengan masyarakat rentan lainnya. Bentuk pemenuhannya bukan lagi sebatas pemberian apresiasi, pengakuan, pemberian kesempatan, penempatan kerja, perlakuan yang sudah merupakan menjadi hak kodrati sejak mereka dilahirkan.
Lebih dari itu semua, dalam ranah pemenuhan hak asasi manusia, masyarakat rentan dan masyarakat difabel masih memerlukan pengayoman dalam sisi berhadapan dengan hukum yang berlaku. Tidak sedikit dari masyarakat difabel yang rentan mendapatkan tindak kekerasan, diskriminasi, hingga mendapatkan ketidak adilan saat menghadapi sebuah kasus. Kondisi kedifabelan mereka pun sering kali menjadi alasan tersendiri yang dianggap menghambat dalam melakukan tahapan proses hukum.
Di negara Republik Indonesia sendiri, pengakuan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya selain diakui secara kodrati yang tidak dapat dilepaskan, selain itu juga telah menegaskan adanya perlindungan, penghormatan, dan penegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan. Hal tersebut diupayakan sebagai bentuk guna mencapai kesejahteraan, kebahagiaan kecerdasan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat rentan.
Penulis : Srikandi Syamsi
Editor : Ajiwan Arief
