Solider.or.id. Yogyakarta. Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi bukan menjadi hal baru di Indonesia. Legalitas  hukum untuk memayunginya sudah ada. Tonggak penting dari beberapa payung hukum tersebut diantaranya adalah UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak EKOSOB), UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak SIPOL, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD, UU No.

Solider.or.id. Yogyakarta. Lokakarya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi yang digelar oleh SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) sejak Selasa (24/10) di Hotel Cavinton Yogyakarta resmi berakhir Kamis (26/10). Lokakarya yang merupakan kerjasama antara SIGAB, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Program Peduli, YAKKUM dengan dukungan dari The Asia Foundation ini melibatkan dua puluh empat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.

Solider.or.id. Yogyakarta. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, proses perencanaan penganggaran sudah seharusnya beralaskan pada pedoman hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berisi norma-norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).