Lompat ke isi utama
Berita

Workshop Perguruan Tinggi Inklusif di Brawijaya

Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Ditjen Dikti Kemendikbud dan Macquire University, Sidney, Australia menyelenggarakan seminar bertajuk International Workshop Toward Inclusive Education for Universities in Indonesia (Menuju Pendidikan yang Inklusif di Universitas-universitas Indonesia), di Malang, pertengahan November 2012 lalu.

Berita

UU Penyandang Disabilitas Jangan Jadi Pajangan

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas jangan hanya menjadi pajangan tapi harus direalisasikan hak-hak mereka.

"Kita sudah ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas, tapi itu belum cukup. Kita tidak ingin undang-undang itu menjadi pajangan saja," kata Menteri Sosial pada workshop peningkatan kapasitas dan kesadaran pemangku kebijakan atas isu dan hak penyandang disabilitas di Jakarta, Selasa.

Panwaslu Labura Temukan Puluhan Ribu Pemilih Tanpa NIK Sab, 19/01/2013 - 00:50

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara menemukan banyak pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemilih yang tidak jelas status, dan pemilih yang tidak disebutkan keterangannya.

“Data temuan ini berdasarkan salinan DPS awal yang didapatkan secara resmi dari KPU Labuhan Batu Utara,” ujar Ketua Panwaslu Labura Utara Yos Batubara melalui telepon, Senin (07/01/2013).

Berita
Berita

KPAI tuntut pemerintah penuhi hak anak penyandang disabilitas

Sebutan Anak Berkebutuhan Khusus, atau ABK, rupanya belum juga cukup menarik perhatian. Atau justeru malah dijauhi, sehingga istilah ABK ini menjadikan para penyelenggara sekolah bisa jadi malah alergi, karena harus menyediakan kebutuhan khusus bagi peserta didik. Niat baik pemerintah, rupanya hanya sekedar niat baik yang tidak bisa dilakukan atau membuat para pemangku kepentingan melaksanakannya, karena dianggap tanggung jawab negara.

Berita

Holding Hands Movement: Upaya Membangun Pemahaman atas Difabilitas

Press Realease

 

Holding Hands Movement

Upaya Membangun Pemahaman Terhadap Disabilitas

 

Yogyakarta, Januari.

Indonesia termasuk jauh tertinggal dalam layanan dan pemberian hak penyandang disabilitas (people with disability), bahkan tergolong paling buruk di antara negara-negara Asean. Salah penyebab utama ketertinggalan itu, karena minimnya wawasan dan rendahnya pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap kebutuhan dan persoalan warga penyandang disabilitas.

Komnas Perempuan : Penyandang Disabilitas Punya Hak Yang Sama Kam, 17/01/2013 - 19:03

Meratifikasi konvensi Internasional adalah pintu pertama menuju usaha pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang menjadi tugas negara. Banyaknya elemen masyarakat yang masih menganggap HAM adalah ideologi asing, disebabkan karena kurangnya pemahaman akan makna HAM itu sendiri dan kurangnya rasa solidaritas dalam aktivitas sehari-hari yang melibatkan kesetaraan atau penghormatan kepada sesama.

Berita
Berita

Anak dan Difabel Sasaran Empuk Kekerasan Seksual

Catatan dari Spek-Ham ini membuat miris. Bahwa dari 57 Kasus Kekerasan dalam rumah Tangga, prosentase terbesar adalah adalah kasus kekerasan seksual yaitu 16 kasus. Hal ini dilansir di harian Solo Pos pada 6 Desember 2012. Selengkapnya seperti di bawah ini.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Solo tak lagi didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah korban kekerasan seksual kini mulai mendekati angka korban KDRT. Mirisnya, mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak dan penyandang difabel.

Pelayanan SIM D untuk Penyandang Disabilitas di Jakarta Kam, 17/01/2013 - 02:32

Kalangan penyandang disabilitas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya saat ini tidak cemas lagi karena diberikan pelayanan khusus oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Daan Mogot mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) D.  

Pemohon SIM tersebut juga disiapkan ruang khusus untuk kelancaran selama kepengurusan dokumen pengendara penyandang fabel. Artinya, para pemohon SIM D mendapat layanan sendiri tanpa harus ikut antrian rutin dengan pemohon SIM lainnya.  

Berita
Berita

Karanganyar Targetkan Jadi Kabupaten Inklusi di Semester I/2013

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar berencana mendeklarasikan diri sebagai kabupaten inklusi pada semester I 2013.

Saat ini deklarasi masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) Karanganyar tentang Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak penyandang disabilitas bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalisasikan potensi.

Berita

Diharapkan Dicantumkan Jenis Disabilitas Pada Kolom Keterangan Daftar Pemilih Di Setiap TPS

Tidak boleh ada satupun warga yang terhalangi haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Adalah jaminan bagi setiap warga untuk didaftarkan sebagai pemilih dan mendapatkan pelayanan saat menyalurkan pilihannya tersebut, termasuk bagi kalangan penyandang disabilitas.

Demikian dikatakan Ketua Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara Yos Batubara via telepon, Jumat (11/01/2013), ketika dikonfirmasi hasil pengawasan mengenai daftar pemilih terutama penyandang disabilitas atau cacat.

Berlangganan Berita
The subscriber's email address.