Lompat ke isi utama
suasana rapat kerja di DPRD Kota Yogyakarta

Raperda Difabel Kota Jogja Harus Lebih Rijit, Implementatif, dan sesuai konteks lokal

Solider.or.id, Yogyakarta - Sejak akhir tahun 2014, kota Yogyakarta, kota yang mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi ini masih menggodok Raperda disabilitas. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Pansus Raperda Disabilitas serta perwakilan difabel  kota Yogyakarta pada Kamis (31/8) kembali membahas hasil fasilitasi Raperda oleh Biro Hukum Pemda DIY terkait materi Raperda.  

 

Beberapa perwakilan dari LSM ataupun organisasi difabel menyatakan kekecewaannya terhadap isi draft Raperda Disabilitas yang diajukan kepada Biro Hukum Provinsi DIY. Draft Raperda yang diajukan kepada Biro Hukum DIY berbeda jauh dengan yang telah diajukan oleh  perwakilan difabel. "Kami kecewa. Draft akhir yang diserahkan ke Biro Hukum, kami tidak tahu sama sekali dan isinya jauh berbeda dengan yang telah kami ajukan kepada Pansus," ucap Nurul, perwakilan Komite Disabilitas Yogyakarta.  

 

Sebelumnya, draft Raperda Disabilitas Kota Yogyakarta yang diajukan kepada Biro Hukum Provinsi D.I.Yogyakarta telah ditolak. Hal ini karena terdapat indikasi duplikasi terhadap UU, yakni redaksi kata-kata dalam Raperda dianggap hanya mengutip ulang UU No.8 Tahun 2016, bersifat atributif, dan tidak bersifat delegatif (peraturan yang menindaklanjuti lebih jauh soal penerapan dari Undang-Undang yang telah ada).

 

Menurut salah satu perwakilan difabel, hal yang jauh lebih penting  dari sekadar perdebatan Raperda kota Yogyakarta bersifat atributif ataupun delegatif dari UU adalah sudah cukup kuatkah draft  Raperda Kota Yogyakarta menjadi payung hukum yang melindungi, mengakomodir dan memenuhi kebutuhan difabel di Kota Yogyakarta. Apakah Raperda tersebut sudah cukup rijik untuk di implementasikan ke lapangan atau justru sebaliknya.

 

Sedang dari pihak Komisi D DPRD kota Yogyakarta mengatakan jika redaksi kata pada Raperda memang mengacu pada UU No 8 Tahun 2016, selain itu tidak banyak penjabaran lanjutan karena dalam UU juga sudah cukup banyak mengatur sampai pada tataran teknis. Menurut Fauzan, hal-hal teknis yang mendetail tidak dicantumkan pada Raperda dengan pertimbangan fleksibilitas. "Hal-hal teknis memang tidak dicantumkan, biar lebih fleksibel. Jadi nanti kalau ada perubahan kondisi di lapangan, tidak perlu amandemen atau revisi Perda," tuturnya merespon perwakilan difabel.

Selain itu, menurut Komisi D DPRD, untuk peraturan tentang disabilitas yang lebih rijit yang dilaksanakan di lapangan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota (Perwal). "Perda gak perlu detail, nanti bisa dilanjutkan dengan Perwal," jelas salah satu perwakilan Komisi D DPRD.

 

Koordinator Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas Yogyakarta, Dr Arni Surwanti, berharap Raperda nantinya lebih fungsional dan hal-hal teknis tentang difabel seluruhnya tidak hanya ditumpukan pada Perwal saja. Baginya, Raperda Disabilitas Kota Yogyakarta harus rijit yang juga memerhatikan muatan lokal agar benar-benar bisa di implementasikan di lapangan karena juga akan berkaitan dengan APBD. [Try Kurnia]

The subscriber's email address.