Lompat ke isi utama
rapat kerja pansus disabilitas di DPRD kota Yogyakarta

Difabel Kota Yogyakarta Kecewa atas Kinerja Pansus Penyusunan Perda Disabilitas

Solider.or.id.Yogyakarta. Difabel Kota Yogyakarta menyesalkan kinerja  Panitia Khusus (Pansus) penyusunan draft Raperda Disabilitas dprd Kota Yogyakarta. Pasalnya berbagai argumen disampaikan oleh Pansus penyusunan draft raperda DPRD Kota, baik ketua maupun anggota untuk menyanggah bahwa ditolaknya draft Raperda yang kedua kalinya bukan karena copy paste dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

 

“Kami kecewa, sangat kecewa! Ketidak seriusan Pansus dalam melibatkan kami (baca: difabel kota Yogyakarta) berakibat pada hak-hak kami tidak terfasilitasi,” ungkap Nuning Suryatiningsih salah satu angota Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD)  pada rapat kerja yang yang digelar Pansus penyusunan draft Raperda DPRD Kota Yogyakarta, di kantor DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (31/8/2017).

 

“Draft yang disampaikan oleh Pansus kepada Biro Hukum Pemda DIY tidak ada muatan lokal. Setelah kami cermati, semuanya isi draft Raperda sama persis dengan UU Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016. Sementara Yogyakarta bisa jadi berbeda dengan kabupaten atau wilayah lain, apalagi dengan pusat atau nasional,” tandas Nuning.

 

Untuk itu menurut Nuning, keterlibatan penyandang disabilitas sangatlah penting. Karena yang paham akan kebutuhan penyandang disabilitas, adalah difabilitas itu sendiri. Dia juga berharap agar selalu diberikan informasi apabila terdapat perubahan-perubahan pada draft oleh Pansus. Proses dialogis diharapkan dilakukan dalam penyusunan draft raperda kota ke depannya.

 

Mengiling bukan mengcopas

 

Menanggapi kekecewaan tersebut, Ketua Pansus DPRD Kota Yogyakarta, Fauzan mengatakan bahwa redaksional yang sama dengan UU Penyandang Disabilitas tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama anggota Pansus. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat waktu, sehingga draft Perda Kota diadopsi dari UU Nomer 8 tahun 2016 dengan ditambahkan hal-hal yang belum ada.

 

Fauzan juga mengatakan bahwa DPRD Kota Yogyakarta perlu mengawal dengan baik Perda pada nantinya. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa draft raperda mengiling (bukan mengcopas) UU Penyandang Disabilitas.

 

Dia berharap bahwa Perda Perlindugan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta dapat disyahkan paling lambat tahun depan (2018). Untuk itu dirinya tetap berharap masukan terkait materi raperda kepada FPHPD DIY.

 

“Hal-hal teknis nantinya akan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal). Jadi tidak perlu meng-amandemen Perda DIY. Yang pasti Pansus berkomitmen membahas dan mengesahkan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta,” ungkapnya dalam raker yang berlangsung singkat tersebut.

Tuntut pelibatan Difabel

 

Sementara Winarta, anggota FPHPD lainnya menggaris bawahi bahwa tahap selanjutnya pelibatan penyandang difabilitas dalam pembahasan draft perlu diperhatikan. Jika terdapat perubahan draft harap diberitahukan pula. Sehingga Perda Kota Yogyakarta nantinya benar-benar Perda yang mampu mewujudkan kesetaraan hak penyandang disabilitas.

 

“Saya mengapresiasi Pansus yang terus memberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga Perda diharapkan memenuhi harapan semua pihak. Masukan atas materi dungkapnya.

 

Pada kesempatan itu, Nurul Sadah Andriani sebagai Ketua Komite Disabilitas Kota Yogyakarta meminta dokumen Raperda yang ditolak biro hukum untuk dilihat kembali (review). Komite Disabilitas juga akan memberikan masukan perbaikan baik substansi atau redaksional secara tertulis. Dan Pansus telah menyetujui untuk memberikan salinan dokumen raperda, dan mempersilahkan memberikan masukan secara tertulis.

 

Ditemui usai raker Koordinator FPHPD DIY, Arni Surwanti, menegaskan bahwa Raperda nantinya mesti lebih implementatif, lebih fungsional. Hal tersebut terkait dengan APBD Kota Yogyakarta, terkait pula dengan Yogyakarta yang sudah mencanangkan sebagai kota inklusi. Dia juga tidak sepakat jika hal-hal teknis tentang disabilitas hanya akan diatur melalui Perwal. (hnw).

The subscriber's email address.