Lompat ke isi utama
ilustrasi pemasungan

Stop Pemasungan; Pelaku Bisa Diproses Secara Hukum

Solider.id - Setiap orang berupaya menjaga kesehatan, baik secara fisik maupun mental demi mendapatkan kehidupan yang produktif dan harmonis. Pada kesehatan mental atau  kesehatan jiwa, dapat berisiko menimbulkan gangguan jiwa yang menyebabkan alami gangguan psikologis, penderitaan, rasa tertekan dan akan menghambat peran sosialnya.

 

Kemampuan yang minim dari keluarga serta masyarakat dalam mengontrol dan merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi penyebab terjadinya tindak pemasungan.

 

Tindakan pembatasan gerak pada seseorang yang alami gangguan fungsi mental dan perilaku dengan cara pengekangan fisik dalam jangka waktu tidak tertentu, sehingga menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup secara layak, termasuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan adalah bentuk dari pemasunagan (Halvorsen, 2018).

 

Saat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada Oktober 2022, Drg. R Vensya Sitohang, Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan mengungkapkan, di Indonesia kasus pemasungan tri wulan kedua tahun 2022 masih sekitar 4.304 ODGJ, dan pemasungan adalah masalah sosial.

 

Data Kementerian Kesehatan mencatat, kasus pasung 2019 sebanyak 4.989 orang, 2020 naik jadi 6.452 orang dan sempat turun pada 2021 jadi 3.223 orang di masa pandemi Covid-19 karena kurangnya surveilans atau pendata di lapangan.

 

Pemasungan masih terjadi pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang yang alami gangguan jiwa masih alami pemasungan oleh pihak keluarga bahkan pihak balai rehabilitasi mental.

Umumnya para keluarga yang memiliki ODGJ kurang paham dan belum mengetahui bagaimana cara merawat, mengurus dan mengakses layanan untuk ODGJ. Akibat kurangnya pengetahuan tersebut, pasung masih kerap dilakukan.

Sedangkan pemasungan yang terjadi pada panti rehabilitasi, sering disebabkan oleh minimnya informasi maupun tenaga kesehatan mental dalam menangani ODGJ, terutama bagi yang aktif atau sulit terkendali. Pasung sering kali diartikan sebagai bagian dari proses pemulihan terhadap ODGJ.

Faktor yang paling berperan terhadap pasung di Indonesia adalah kondisi ekonomi keluarga ODGJ. Alasan lain yaitu untuk menghindari dampak buruk dari perilaku ODGJ kepada masyarakat, serta masih sulitnya untuk mengakses layanan kesehatan mental.

Ratna Setianingsih, Dewan pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Yogyakarta menuturkan pengalamannya, Di DIY masih ditemui beberapa difabel yang dipasung. Mereka umumnya difabel mental.

“Pihak keluarga merasa tidak nyaman akibat tekanan dari masyarakat sekitar, seolah difabel mental ini mengganggu ketentraman masyarakat,” ungkapnya.

Ia memaparkan, dari 2014 sampai sekarang masih ada pemasungan. 2022 dirinya masih mendampingi dua difabel mental yang dipasung. Meski belum memegang data, dari yang ia temui di lapangan sangat variatif lokasi pemasungannya, ada yang di masukan di dalam ruangan, baik yang bersih maupun yang kotor, ada yang dirantai kaki, ada yang tangannya dirantai, ada yang hanya tangannya diikat selendang, bahkan ada yang di masukan ke dalam kandang kambing di luar rumah.

“Yang di masukan dalam kandang kambing ini masih anak-anak dan alami autis,” terang ia.

Saat melakukan pendampingan, Ratna mencoba berinteraksi langsung denagan para ODGJ, saat ia tanyakan tentang apa yang ingin disampaikan kepada timnya, mereka yang ODGJ menjawab ingin sekali keluar dari sini (tempat pasung) dan hidup bebas.

“Pemasung terjadi akibat keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung difabel mental. Bila secara komunikasi, sebetulnya mereka itu bisa berkomunikasi, hanya karena interaksinya dibatasi, semakin lama semakin parah,” tutur  Yulianto, aktifis Forum Peduli Difabel Bantul.

 

Payung hukum terhadap perilaku pemasungan

Segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan atau pemasungan bertentangan dengan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 28G ayat (2) menyebutkan ‘Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.’

Pasal 28I ayat (1), ‘Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.’

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada pasal 9 ayat (1) ‘Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.’ Ayat (2) ‘Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.’ Ayat (3) ‘Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.’

Pasal 42, ‘Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.’

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab IX diatur
khusus tentang kesehatan jiwa.

Pasal 147 ayat (1) ‘Upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.’

Pasal 148 ayat (1) ‘Penderita gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara.’

Pasal 149 ayat (1) ‘Penderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu ketertiban wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.’ Ayat (2) ‘Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melakukan pengobaan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban umum.’

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Pasal 86, ‘Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggarhak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Terhadap Gangguan Jiwa.

Pasal 4 ayat (1) ‘Penanggulangan Pemasungan dilakukan melalui; (a) Pencegahan Pemasungan; (b) Penanganan Pemasungan; dan (c) Rehabilitasi.’

Pasal 6 ayat (1) ‘Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) ditujukan untuk membebaskan ODGJ dari Pemasungan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan haknya.’

 

Pemasungan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.