Lompat ke isi utama
ilustrasi kekerasan terhadap perempuan difabel

Perempuan Difabel Lebih Rentan Alami Kekerasan

Solider.id – Perempuan difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat mengalami kerentanan lebih alami kekerasan seksual.  Mereka yang mengalami berbagai hambatan, baik mobilitas, sensorik, maupun hambatan lain mengalami kerentanan yang lebih dbanding orang lain yang nondifabel. Kondisi difabilitasnya acapkali dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjadi objek kekerasan seksual. Lebih celakanya, Perempuan difabel sangat sulit mendapatkan keadilan hukum. Berbagai faktor terkait hal ini seperti aksesibilitas lembaga peradilan, belum adanya perspektif difabel yang berpihak pada keadilan, dan lebih jauh keluarga korban dan pelaku terkadang justru menutupi kasus tersebut dan berujung damai.

 

Nuning Suryatiningsih, salah satu pegiat difabel Yogyarta mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual seringkali menimpa perempuan difabel. “Awalnya, itu ada salah satu peserta pelatihan yang menjadi korban kekerasan seksual dan pelakunya justru masih saudaranya sendiri, masih kakak sepupunya. Akhirnya dia hamil dan ketika kami mendapat laporan kami langsung mendatanginya,” kata Nuning dalam webinar Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual,  

 

Ia menambahkan, upayanya untuk memperbaiki keadaan malah tidak disambut baik oleh masyarakat. Menurut penuturannya, masyarakat merasa bahwa masalahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah ada perjanjian. “Katanya pelaku akan membiayai hidup si anak itu. Tapi ketika kami masuk, yang namanya perjanjian itu gak ada, tidak di atas kertas hanya lisan. Masyarakat menganggap ini masalah keluarga mereka jadi biar mereka yang menyelesaikan.”

 

Nuning melanjutan bahwa yang ia khawatirkan, rumah mereka berdekatan dan rumahnya di tengah hutan jati sehingga sangat sepi. “Kalau tidak kita urus saat itu juga, saya yakin dia akan jadi korban untuk kesekian kalinya.”

 

Baca Juga: Tantangan Proses Penanganan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Difabel

Nuning menyampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi rumah dan situasinya sangat membahayakan bagi perempuan difabel tersebut. Setidaknya tindakan pencegahan perlu dilakukan, katanya.

 

Dari kasus ini Nuning menyampaikan bahwa penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum membutuhkan peran aktif masyarakat. Mengingat terkadang keluarga pun tidak memberikan dukungan.

“Kami butuh dibantu untuk meminimalisasi hambatan-hambatan sikap yang dihadapi oleh difabel.”

 

Selain itu, masyarakat juga perlu berperan dalam meningkatkan partisipasi difabel dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka juga perlu dibantu dalam menyuarakan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-haknya yang selama ini masih terampas.

“Walaupun kebijakan regulasi sudah banyak sekali tapi kenyataanya implementasinya belum optimal," pungkasnya.

 

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah bagi difabel psikososial, kelompok masyarakat ini secara spesifik juga mengalami kerentanan. Difabel psikososial acapkali alami kesulitan dalam memperoleh keadilan hukum.

 

Baca Juga: Minim Pemahaman Isu Kekerasan Seksual pada Kalangan Orang Muda Difabel

 

Padahal, difabel psikososial sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Menurut Koordinator Advokasi Jaringan Lembaga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Sipora Purwanti, banyak kasus di mana difabel psiososial mendapat kekerasan seksual hingga hamil.

“Mereka tidak paham apa yang terjadi, kalau mereka paham mereka akan cerita dan ada tahapan penanganannya,” kata Purwanti dalam video bincang-bincang bersama Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia.

 

Purwanti juga menyampaikan data yang menunjukkan jumlah perempuan difabel yang mendapatkan perlakuan seks yang tidak diinginkan lebih tinggi (19,7 persen) ketimbang perempuan nondifabel (8,2 persen).

 

Perempuan difabel juga lebih rentan mendapatkan kekerasan seksual (37,3 persen) ketimbang perempuan nondifabel (20,6 persen). Sedang, kekerasan yang terjadi pada difabel mental 80 persennya adalah perempuan dan 30 persennya laki-laki. 50 persen perempuan dari persentase tersebut mengalami kekerasan seksual lebih dari 10 kali.

 

Banyak kasus difabel psikososial baru diketahui mengalami kekerasan seksual  setelah ia hamil 6 hingga 8 bulan. Dalam kondisi tersebut perutnya sudah terlihat membesar.

“Ini yang membuat kadang-kadang kesulitan juga untuk melakukan penanganan (hukum).”

 

Padahal, ada berbagai langkah yang perlu dilakukan dalam penanganan hukum bagi difabel tersebut. Misal, pengecekan keadaan janin guna memastikan janinnya sehat atau tidak.

“Kemudian kita perlu mengukur gizinya, terpenuhi atau tidak. Obat yang dibutuhkan, misalkan vitamin, ini yang perlu kita jaga.”

 

Ketika melakukan pendampingan, SIGAB akan melihat ragam disabilitasnya, hambatannya, cara mendudukkannya sebagai subjek hukum, kemudian melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan.

“Misal kalau dia hamil ya kita akan merencanakan bagaimana proses penanganan kesehatannya.”

 

Biasanya, SIGAB bekerja sama dengan Puskesmas, bidan desa, yang secara berkelanjutan memeriksa kehamilannya dan akan diawasi hingga masa persalinan. Kasus kekerasan seksual sering terjadi pada difabel. Salah satu upaya mengurangi angka kasus adalah dengan memperberat tuntutan.

 

Seperti diterapkan di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, di mana kejaksaan ini membuat aturan bahwa pelaku kekerasan seksual pada difabel bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat ketimbang pelaku kekerasan seksual pada nondifabel.

 

Menurut Purwanti, Kejaksaan Tinggi Yogyakaarta telah mengeluarkan kebijakan tentang proses penuntutan bagi kawan-kawan difabel. Jika difabel menjadi korban kekerasan seksual maka tuntutannya boleh ditinggikan.

“Misalkan pencabulan tuntutannya bisa tujuh tahun, kalau korbannya difabel jaksa boleh menuntut 9 tahun,” ujar Purwanti.

 

Koordinator Advokasi dan Jaringan Lembaga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Sipora Purwanti menilai proses peradilan hukum bagi difabel belum inklusif salah satunya dalam kasus kekerasan seksual.

 

Menurutnya, dalam membangun proses peradilan inklusi dibutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga pendukung. Lembaga-lembaga dukungan berkaitan langsung dengan proses pemulihan difabel yang menjadi korban.

“Misalnya, ketika difabel intelektual mengalami kekerasan seksual hingga terjadi kehamilan, lalu anak ini siapa yang akan merawat?” ujar Purwanti.

 

Dalam kasus serupa, sejauh ini mekanisme hukum menyebut bahwa anak dapat dirawat sendiri kemudian diserahkan ke orang lain, lanjutnya. Namun kenyataanya, ketika anak mau diserahkan ke orang lain sang ibu kerap tidak dapat merelakan karena ada ikatan batin.

“Walaupun ibunya disabilitas intelektual tapi hubungan antara ibu dan anak ini terbangun sejak dalam kandungan. Dia tetap merasa sayang terhadap anaknya.”

 

Maka dari itu, diperlukan mekanisme yang dapat membuat ibu tersebut mampu menjadi seorang ibu di dengan berbagai hambatan dan kemampuan berbeda yang ia miliki. Sang ibu tidak akan mampu mengurus berbagai persyaratan penting terkait anaknya.

 

Karenanya, diperlukan pihak yang dapat membantu misal dalam mengurus hak identitas anak, akte, kartu keluarga, dan sebagainya.

“Kemudian siapa yang akan menguruskan jaminan kesehatan untuk ibu dan anaknya serta memantau kesehariannya.”

 

Bekerja Sama dengan Pihak Desa

Dalam mengatasi hal ini, pihak SIGAB biasanya melakukan kerja sama dengan desa. Baik bidan desa, petugas puskesmas, RT/RW, yang dapat memantau perkembangan keduanya.

“Dia (ibu dengan disabilitas intelektual) tidak bisa dipisahkan dengan anaknya sehingga sistem dukungan di lingkungan perlu dibangun agar dia mampu.”

 

Lebih jauh, jika ibu itu masih sekolah maka perlu dipikirkan masalah pendidikannya, jika tidak sekolah maka perlu diusahakan bagaimana agar hal-hal ini tidak terjadi lagi, kata Purwanti.

 

“Preventifnya harus berjalan, kemudian pemulihan ekonomi, kalau dia masih bisa dikembangkan untuk bekerja atau berwirausaha ya kita dorong, tapi kalau tidak, dorongan apa yang harus kita lakukan untuk keluarganya,” tutup Purwanti.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.