Lompat ke isi utama
FDIFDEM saat berkumpul dan melasanakan rapat koordinasi

FDifDem dan Bawaslu Kota Yogyakarta Berjejaring Mengawal Terwujudnya Pemilu 2024 Inklusif dan Aksesibel

 Solider.id, Yogyakarta - Berbagai persoalan yang dihadapi pemilih difabel pada Pemilihan Umum (Pemilu) dari tahun ke tahun, menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta. Bekerja sama dengan Forum Difabel Demokrasi (FDifDem) Kota Yogyakarta, Bawaslu mendorong terwujudnya Pemilu 2024 inklusif dan aksesibel.

 

Dorongan diwujudkan dengan memfasilitasi kelompok difabel memetakan persoalan demi persoalan yang terjadi. Pemetaan dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran pemilih (pantarlih). Hal ini mengingat pentingnya keberadaan data difabel. Tidak hanya data agregat, melainkan data spesifik (data persebaran). Meliputi jenis dan ragam disabilitas, kebutuhan terkait kepemiluan, serta keberadaan pemilih difabel pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 

Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dari Bawaslu DIY, M. Najib, M.Si., menekankan bahwa keberadaan data spesifik dinilai sangat penting. Dengan demikian kebutuhan terkait aksesibilitas pada setiap proses tahapan pemilu, dapat diakomodir oleh penyelenggara pemilu.

“Data adalah permasalahan utama. Saat ini, ada data, tetapi agregat. Tidak ada data persebaran (spesfifik). Tanpa data spesifik, tidak mudah bagi penyelenggara pemilu memberikan pemenuhan hak bagi difabel dalam pemilu.” Ujarnya pada agenda Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Difabel, yang digelar Bawaslu Kota Yogyakarta, di Forriz Hotel, Jumat (13/1/2023).

 

Terlebih, lanjut dia, hak politik warga negara difabel dalam pemilu telah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni, pada pasal 5 yang berbunyi, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.

“Artinya, hak warga difabel sama persis dengan warga nondifabel. Undang-undang telah mengaturnya dengan jelas dan baik. Pada tahapan implementasi, ini yang seharusnya bersama-sama dikawal. Bawaslu, membuka ruang untuk bekerjasama dengan warga difabel Kota Yogyakarta. Selanjutnya Bawaslu berkomitmen memberikan rekomendasi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tandas M. Najib.

 

Baca Juga: Mendorong Terwujudnya Akses Informasi bagi Tuli, FDifDem Beraudiensi ke KPU Kota Yogyakarta

Sosialisasi dan simulasi

Namun fakta implementasi di lapangan, tidak sebagaimana yang dinarasikan dalam undang-undang. Kondisi ini disampaikan oleh Laksmayshita Khanza Larasati Carita, seorang Tuli warga Wirobrajan, Yogyakarta.

 

Dia menyampaikan catatan pengalaman, selama satu decade (dua pemilu) yang dia ikuti. Minim informasi (tulisan/petunjuk) pada TPS di mana dirinya memilih. Shita, yang ketika pemilu mendapatkan pendampingan orang tua, pun mengaku bingung memutuskan pilihan calon, saat di dalam bilik suara. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang tidak diterimanya.

 

Kondisi tersebut, menurut Shita akan jauh lebih parah terjadi pada difabel yang tinggal di pelosok. Mereka pasti akan kesulitan. Teman-teman difabel di pelosok tidak memiliki pengetahuan tentang pemilu, tidak mendapatkan sosialisasi serta tidak mendapatkan pendampingan dari orang tua. “Karenanya, simulasi terkait pemilu bagi para pemilih difabel, di manapun berada sebaiknya diadakan.” Demikian Laksmayshita memberikan rekomendasinya.

 

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto, SH juga menyoroti persoalan carut marut data pemilih difabel. Menurut dia, ketiadaan data berdampak pada ketersediaan akses informasi, sosialisasi hingga penyediaan aksesibilitas pada Tempat pemungutan Suara (TPS) tidak atau kurang aksesibel.

 

Jembatan komunikasi

Kepada solider.id, Tri Agus menyampaikan komitmen Bawaslu Kota Yogyakarta untuk berjejaring  dan bergerak bersama, dengan difabel. “Mereka (difabel) berdaya. Kita bisa gerak apa, bisa kerja bareng apa? Kami sudah membuat misi bersama. Apa yang telah dirumuskan bersama Komunitas Tuli Mengawasi dan FDifDem, akan disuarakan ke KPU. Bawaslu Kota akan selalu siap mengawal, mendampingi, memberikan dukungan,” ujarnya.

 

Dalam hal daftar pemilih tetap (DPT) atau hal lainnya, lanjut dia. Suara dari kawan-kawan difabel, Bawaslu akan bergerak mendorong dan menyampaikannya ke KPU, sebagai penyelenggara pemilu.

“Bawaslu berupaya menjadi jembatan komunikasi. Bawaslu dan difabel Kota Yogyakarta harus ada gerakan nyata. Saya yakin teman-teman ini berdaya. Jika ada problem mari kita suarakan bersama. Sebab, di Bawaslu ada ruang untuk bertemu, ada program bagi difabel bersuara untuk mewujudkan pemilu inklusif dan aksesibel,” tandas Tri Agus.[]

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.