Lompat ke isi utama
suasana trainng paralegal

Pelatihan Paralegal, Solusi Mencetak DIfabel Cakap Hukum

olider.id, Probolinggo –  Difabel merupakan salah satu kelompok marginal dan rentan. Marginal disebabkan karena difabel sering tersisih atau terpinggirkan dari berbagai akses layanan dan pembangunan. Dipinggirkan juga bisa diartikan bahwa tidak ada diperhatikan khusus kepada mereka. Selain itu, difabel sangat berisiko mengalami kekerasan baik fisik, psikologis maupun kekerasan seksual.

 

Padahal difabel juga memiliki harkat dan martabat yang sama dengan nondifabel, punya rasa sakit hati dan rasa menderita. Hal itu menjadi latar belakang yang kuat mengapa keberadaan paralegal sangat diperlukan. Sebab kecenderungan banyak orang, sering mendiamkan atau bahkan membiarkannya.

 

Di lain sisi, kepolisian dan kejaksanaan sebagai lembaga penegak hukum tidak memiliki mandat dalam mendampingi korban. Kedua entitas itu hanya bertugas untuk mencari bukti dan saksi saja dan melihat konteks hukum yang dilanggar.

 

Pentingnya keberadaan paralegal tidak bisa dilepaskan dari situasi saat ini dimana jumlah LBH  (Lembaga Bantuan Hukum) masih sangat sedikit. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki LBH. Salah satu penyebabnya adalah kendala aksesibilitas dan letaknya yang berada di daerah perbatasan. Hal ini tentu berimplikasi pada tidak proporsionalnya antara jumlah LBH dan permintaan kebutuhan LBH.

 

Ditambah lagi akses kepada bantuan hukum saat ini cenderung diarahkan kepada pengacara yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Paralegal dipandang sebagai salah satu aktor pemberi bantuan hukum dalam suatu organisasi bantuan hukum. Pada praktiknya, paralegal sudah mampu berperan dalam memberikan layanan berupa bantuan hukum.

 

Organisasi advokasi dan bantuan hukum juga memiliki hak untuk merekrut paralegal. Serta berkewajiban untuk mendidik dan melatih paralegal. Dalam pelaksanaan bantuan hukum, paralegal dapat berperan maksimal, seperti memberikan pendidikan hukum kepada komunitasnya (termasuk difabel), memberikan layanan konsultasi, melakukan investigasi, mendampingi komunitasnya (termasuk difabel) ke institusi negara dalam rangka memperjuangkan hak-haknya.

 

Purwanti selaku koordinator advokasi dan jaringan SIGAB Indonesia dalam paparannya mengenai siapa itu paralegal, saat pelatihan paralegal di Cavinton, Selasa (15/11). Menurutnya paralegal berbeda dengan advokat. Kendati begitu, mereka memiliki pengetahuan dibidang hukum materil dan hukum secara formil. Serta dapat bertindak untuk membantu masyarakat difabel mencari keadilan.

 

Apabila ditarik dengan keadaan saat ini, dimana difabel menjadi kaum yang paling berisiko menjadi korban. Maka paralegal merupakan salah satu alternatif terbaik dalam membantu difabel saat berhadapan dengan hukum karena keterampilan khusus dan pengetahuan hukum yang cukup untuk mampu memberikan pelayanan, pendidikan hukum, dan bimbingan kepada difabel.

 

Dalam regulasinya, telah diatur secara spesifik mengenai keberadaan paralegal baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana yang tertera pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berfungsi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

“Paralegal ini punya fungsi yang luar biasa dari dalam perangkat hukum. Sehingga paralegal wajib punya pengetahuan hukum, meskipun tidak memiliki ijazah dibidang keilmuwan hukum. Seperti saya adalah seorang paralegal dan rekan saya bernama Sarli bertindak sebagai pengawas karena yang bersangkutan adalah seorang pengacara,” jabar wanita dengan panggilan Ipung tersebut.

 

Lebih lanjut, Ipung menggarisbawahi pentingnya difabel menjadi paralegal dalam rangka mencetak kader difabel yang memiliki kecakapan hukum sehingga apabila mereka dihadapkan dengan situasi darurat yang mengharuskan membantu rekan mereka berhadapan dengan hukum, maka difabel dapat membantunya karena memiliki kapasitas yang layak.

 

Oleh karena itu, Ipung juga menyampaikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar difabel dapat menjadi paralegal. Dimulai dari mengikuti pendidikan paralegal, misalnya dengan pelatihan. Meskipun begitu, pendidikan paralegal harus tetap disupervisi dengan organisasi bantuan hukum.

 

Tak lupa Ipung mengingatkan bahwa seorang paralegal perlu menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai paralegal seperti menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, menjunjung tinggi HAM, memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai risiko. Serta yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan peranannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

“Sebagai paralegal, kita harus memiliki bukti cukup untuk menahan pelaku. Kita harus berpijak pada kebenaran dan keadilan. Kalau pelakunya adalah seorang difabel juga tetap harus dituntut secara hukum, kecuali yang bersangkutan adalah difabel mental,” jabarnya.

 

Ipung menyoroti kendati difabel menjadi seorang paralegal, mereka tetap harus bisa berkomunikasi dengan baik dan santun tanpa meninggalkan barang penting yang namanya ketegasan. Sebab tuntutan kerja sebagai paralegal tidaklah mudah. Mulai dari bertindak sebagai mediasi, memberikan nasihat hukum, melakukan advokasi, mendidik dan melakukan penyadaran akan hak-hak, mengonsep surat-surat untuk kepentingan administrasi, melakukan dokumentasi secara sistematis mengenai kronologis

 

kejadian perkara, hingga memberikan solusi pemecahan masalah.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.