Lompat ke isi utama
para inovator dalam proyek pengurangan resiko bencana inklusif

Difabel harus Berperan, Begini Praktik Baik Pengurangan Resiko Bencana Inklusif dan Ramah Lingungan

Solider.id - Badan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) pada 2009 menetapkan tanggal 13 Oktober menjadi Hari Peringatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Internasional (International Day for Disaster Risk Reduction). Di Indonesia, baru tahun 2013 peringatan PRB masuk ke dalam agenda nasional dan dilaksanakan setiap tahun.

 

Peringatan Bulan PRB Nasional 2022 bertema ‘Bersama Kita Tangguh’ dengan tagline ‘Bebaya Etam Tegoh,’ telah diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur pada 12 hingga 14 Oktober silam di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome Kota Balikpapan.

 

Pengurangan Risiko Bencana merupakan rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko serta dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Investasi ini perlu dilakukan secara terfokus, inklusif, dan juga dengan komitmen kuat baik dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga usaha agar manfaatnya dapat langsung dirasakan bersama.

 

Upaya meminimalisasi kerugian, termasuk kehilangan jiwa maupun kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan, menjadi prinsip dalam penanggulangan bencana. Pelestarian ekosistem berpengaruh positif dalam pengurangan dampak negatif dari kejadian bencana. Dalam praktiknya, kegiatan PRB dari penanggulangan bencana selaras dengan proses pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada kondisi sumber daya, kualitas lingkungan, dan kependudukan.

 

Kelompok-kelompok berisiko turut terlibat dalam advokasi PRB inklusif dan diseminasi inovasi selama Bulan PRB. Sebagian di antaranya termasuk mitra-mitra organisasi lokal dampingan YAKKUM Emergency Unit (YEU). Kehadiran organisasi berbasis komunitas dalam acara Bulan PRB tahun ini turut menyuarakan pesan kunci advokasi untuk kepemimpinan lokal yang inklusif serta menggalang dukungan lintas pihak dalam perencanaan program bidang PRB.

 

Baca Juga: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Gerakan Ketahanan Penanggulangan Bencana

Delegasi dampingan YEU yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain: Endang Rohjiani dari Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) DIY, Merlin Devi Yanti dari Womenpreneurs4plastic Palu, Lucia Okyta dari Gempita DIY, Anggi Tri Rahayu dari Bank Sampah Ngatabaru Sigi, dan Hardiyo dari Forum PRB Gunungkidul.

 

Dalam Peringatan Bulan PRB 2022 di Balikpapan, Hardiyo dari Forum PRB Gunungkidul memaparkan  tentang audit aksesibilitas untuk penanggulangan bencana.  Jumlah difabel di Gunungkidul ada 8.890 dengan [cakupan daerah administratif] 46% dari wilayah DIY, dengan kondisi wilayah berbukit dan bergunung. Pihaknya membuat inovasi berupa website. Cara ini ditempuh karena  untuk menyampaikan aspirasi secara fisik, ia dan tim merasa kesulitan. “Dalam web tersebut, kami memuat tentang survei aksesibilitas yang ada di Gunungkidul,” Jelas Hardiyo.

 

Dengan kondisi geografis Gunungkidul, warga difabel masih merasa kesulitan untuk menjangkau kantor-kantor pemerintahan dalam menyampaikan aspirasinya. Keberadaan website ini jadi jembatan untuk menyampaikan aspirasinya dalam bentuk digital kepada pemerintah dan berbagai pihak.

 

Website tersebut juga berisi foto dan video dukomentasi tentang kegiatan warga difabel di Gunungkidul. Ada galeri produk hasil difabel yang dapat ditampilkan, juga ada kolom berita yang dapat diakses. “Apa yang kami kerjakan dan usahakan juga dapat diakses dalam website, sehingga banyak info tersebarkan baik pada masyarakat luas maupun pemerintahan,” katanya.

 

Baca Juga: Inklusi dalam Penanggulangan Bencana

 

Hardiyo juga sedikit menyampaikan kondisi aksesibilitas di tempat penyelenggaraan kegiatan bulan PRB 2022. Menurutnya, ramp yang tersedia untuk panggung masih curam, sehingga masih dibutuhkan bantuan dari panitia untuk mendorong kursi rodanya menuju atas panggung.

 

Kondisi lain yang diadvokasinya adalah kamar mandi yang disediakan. Ia berharap kepada semua pihak agar lebih mampu menyediakan pendukung aksesibilitas dengan tepat, sesuai kebutuhan difabel.

 

Inklusivitas membuka akses kepada warga difabel tidak hanya untuk menjadi sebuah wacana, namun dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kriteria inklusif itu sendiri menurut Hardiyo adalah dengan mencontohkan dirinya yang sebagai pengguna kursi roda. Ia membutuhkan ramp yang landai yang mudah diakses secara mandiri agar kedifabelan yang dimilikinya hilang.

 

Sementara itu, lain halnya dengan Amin Sarjito, Lurah Hargobinangun, Pakem, Sleman, DIY, dalam kesempatan yang sama  memaparkan jajarannya sudah memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) yang wajib diterapkan saat terjadi bencana erupsi Gunung Merapi.

“Perbedaannya adalah, harus ada kesiapan terhadap masyarakat rentan dan difabel yang ada di wilayah kami yang kami bagi dua, yaitu sebelum status siaga dan saat status siaga. Sebelum status siaga kami sudah mempersiapkan terlebih dahulu baik kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada di wilayah kami, juga terkait tempat yang nanti akan dijadikan tempat lokasi evakusi untuk mereka,” terangnya.

 

Lebih jauh Amin juga menyampaikan, untuk saat siaga Gunung Merapi jajarannya sudah menyiapkan database dan tim yang sudah teruji dan juga evakuasi untuk difabel dan kelompok rentan.

“Jadi kami memilih satu lokasi yang benar-benar bisa mengakomodasi difabel dan lansia, dan tempatnya pun berbeda, tempatnya lebih eksklusif dibanding tempat pengungsian bagi warga yang lain. Untuk jalur evakuasi pun sudah tercantum dalam SOP. Tidak kurang dari 30 menit dari status siaga gunung merapi tersebut, warga difabel dan lansia sudah sampai ke tempat pengungsian,” tambahnya.

 

Saat status siaga, pihaknya juga memberikan informasi kepada padukuhan-padukuhan setempat agar siap siaga menjalankan SOP yang sudah ada. Dengan demikian, walau masih dalam kondisi siaga, timnya sudah mempersiapkan sesuai dengan database yang ada. Baik personel, tempat, maupun sarana dan prasarana sudah disiapkan.

 

Dukungan bagi warga difabel juga disediakan saat mengungsi. Terdapat pendamping, alat-alat bantu, sarana, dan prasarana yang aksesibel di tempat pengungsian. “Di tempat pengungsian harus sesuai dengan kebutuhan dari warga difabel dan warga rentan, termasuk kamar mandi yang tersedia juga harus layak,” ungkap Amin.

 

Selain isu pengurangan resiko bencana yang ramah bagi difabel, dalam pertemuan tersebut juga dibahas isu lain yang mengemuka. Salah satu isu yang tak kalah penting adalah terkait pengelolaan sampah.

 

Melalui inovasi pengolahan sampah dan keterlibatan aktif dalam rantai nilai daur ulang plastik, mereka berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bidang perlindungan lingkungan ekosistem, mata pencaharian, kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan juga kesetaraan gender. Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu, populasi sampah terutama plastik di masyarakat berkurang dan peluang pendapatan bagi perempuan meningkat.

 

“Sampah berhubungan dengan bencana. [Kami] fokus untuk perlindungan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang mana langkah-langkah kami bisa berdampak positif untuk pengurangan risiko bencana, seperti banjir, wabah penyakit, dan lainnya. Kami berfokus pada pemilahan sampah plastik dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis,” papar Merlin, Ketua Kelompok Mombine Berkarya.

 

Disampaikan Merlin, sampah memiliki dampak untuk lingkungan dan PRB yang besar. Dalam membangun kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab atas sampahnya, mulai dari yang terdekat hingga masyarakat lebih luas, komitmen dan kerja kolaborasi antarwarga sangat dibutuhkan.

 

Sementara itu, Anggi dari Bank Sampah Ngatabaru memaparkan dampak lain dari sampah yang terdapat di dataran tinggi, yaitu kebakaran hutan. Melalui konseling dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga, ia berhasil mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya yang ditimbulkan sampah, serta mengajak menanam pohon di lahan terbuka.

 

“Banyak sampah yang beterbangan ke kawasan hutan. Daerah kami termasuk bersuhu sangat panas [sehingga] pada musim kemarau dapat berdampak pada kebakaran hutan. Untuk mencegah penyebaran sampah, kami melakukan konseling door to door untuk memberikan informasi pengelolaan sampah berbasis rumah tangga,” ungkapnya.

 

Jumlah sampah di Indonesia 58,8% merupakan organik yang sudah dapat dikelola sedangkan sisanya merupakan sampah anorganik. Endang Rohjiani, Ketua Forum Komunitas Winongo Asri mengingatkan bahwa sampah organik masih terlupakan. “Kami mencoba mengelola sampah organik ini dengan biokonsepsi Maggot BSF yang merupakan pengurai sampah tercepat. Maggot dapat mengurai 2 kilo sampah dalam waktu 24 jam. Maggot juga memiliki protein yang tinggi dan nilai jual yang tinggi,” terang Endang.

 

Pengelolaan sampah ini memiliki konsep serupa dengan bank sampah. Selain berperan penting dalam upaya PRB, pemberdayaan masyarakat tersebut juga memiliki andil dalam upaya ketahanan pangan. Semua unsur maggot hingga ampasnya dapat digunakan sebagai pupuk tanaman atau pakan ternak.

 

Dari pengamatan para inovator tersebut, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai dan pengabaian terhadap pengelolaan sampah sangat berimbas terhadap kemungkinan timbulnya ragam bencana dan penyakit. Mereka mengajak semua warga masyarakat agar dapat mengambil peran dalam upaya penyelamatan lingkungan.[]

 

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.