Lompat ke isi utama
JEJARING MENUJU BANTUL INKLUSI

Membangun Jejaring Bersama DPO dan CSO, Menuju Bantul Inklusi

Solider.id, Bantul – Pada Rabu (23/11) kemarin, SIGAB Indonesia mengadakan kegiatan jejaring dengan berbagai organisasi difabel dan masyarakat sipil di Kabupaten Bantul. Mulai dari HWDI, ITMI, PERTUNI, DIFAGANA, SAPADIFA, FPDB, PPDI, P3Y, PINILIH SEDAYU, FKABKK, MPPD hingga perwakilan KDK dari 6 kalurahan Program SOLIDER-INKLUSI yaitu Sabdodadi, Bantul, Palbapang, Trimulyo, Sumberagung, dan Patalan. Acara yang dihelat di Kampoeng Mataraman itu bertujuan untuk memperluas relasi kerja sama dalam mewujudkan Kabupaten Bantul yang inklusi.

 

Mengawali acara, Kuni Fatonah dari SIGAB memberikan sambutan dengan memperkenalkan bahwa SIGAB merupakan lembaga sosial yang bergerak untuk mendorong tercapainya hak-hak difabel. Selain itu, SIGAB hadir sebagai bentuk respon atas masih langgengnya stigma masyarakat yang miring dalam memandang difabel. Maka pada praktik kerjanya, SIGAB membaginya ke dalam beberapa program seperti Advokasi dan Jaringan, DEMRES, Media Solider.id, dan SOLIDER-INKLUSI yang memiiliki tujuan selaras dengan visi dan misi SIGAB.

“Saya sendiri tergabung di dalam Program SOLIDER-INKLUSI yang bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak difabel yang tinggal di desa. Sebab kita tahu, masih terjadi gap yang besar antara mereka yang tinggal di kota dengan yang di desa. Fokus dari program ini adalah mendorong terbentuknya KDD (Kelompok Difabel Desa) sebagai wadah difabel dalam berkegiatan dan berdaya,” terang wanita dengan sapaan Kuni itu.

 

Kuni berharap acara ini dapat menjadi titik awal terciptanya kolaborasi dan kerja sama untuk sama-sama mendorong terwujudnya Bantul yang inklusi. Selaras misi ke-5 Bupati Bantul agar teman-teman difabel di Bantul mendapatkan haknya.

 

Tri Wahyu sebagai fasilitator sekaligus Manajer Program DEMRES, menerangkan jika kampoeng Mataraman merupakan salah satu rujukan BumDes se-Indonesia. Menurutnya Kampoeng Mataraman memiliki peluang besar untuk menyediakan aksesibilitas yang layak seperti penambahan ramp dan toilet difabel sehingga diharapkan akan meningkatkan minat difabel dalam mengakses tempat ini.   

 

Baca Juga: Perkuat Inklusi Sosial bagi Difabel di Kabupaten Bantul

Dalam acara temu jejaring ini, turut disebut mengenai masih tertutupnya ruang partisipasi difabel dan kaum marjinal lainnya terhadap akses terhadap layanan publik. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal seperti stigma yang nantinya melahirkan lingkungan yang kurang akomodatif bagi difabel dan kelompok marjinal lainnya.

 

Padahal sudah ada regulasi yang mengatur seperti yang tertera pada Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pada tingkat daerah diperkuat oleh adanya Perda No 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

 

Sementara itu, Maryati sebagai perwakilan dari NPC (National Paralympic Committee) Bantul memberikan gagasannya terhadap ketidaksinkronan antara pembangunan di Kabupaten Bantul yang diinisasi oleh Bappeda dan Dinas PU Bantul. Menurutnya kedua lembaga ini saling lempar anggaran sehingga diperlukan upaya nyata untuk menyinkronkannya.

 

“Sebagai contoh gedung pemerintahan saat ini belum sepenuhnya mengikuti ukuran standar sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan difabel. Alhasil difabel sering mengalami kesulitan saat mengaksesnya,” keluhnya.

 

Hal itu dikonfirmasi oleh Suparman sebagai perwakilan dari organisasi Sapadifa Imogiri yang juga menceritakan masalah lain yang di alaminya. Menurutnya, masih banyak bangunan di Imogiri belum dilengkapi ramp, toilet difabel, serta fasilitas lain yang mendukung. Apabila ada, keadaannya seringkali curam sehingga perlu tenaga ekstra untuk dapat mengaksesnya. Padahal, sebelumnya sudah ada praktik baik dari pemerintah dengan melibatkan difabel dalam tahap perencanaannya. Difabel juga telah dimintai sejumlah saran mengenai standar fasilitas. Namun kenyataannya, hasil akhir dari produk pembangunan itu tidak sesuai dengan kebutuhan difabel.

“Ya kalau seperti ini, apa bedanya dengan sekedar menggugurkan kewajiban. Difabel memang sudah dilibatkan dan suaranya didengar. Namun tidak ada tindak lanjut nyata setelahnya,” ucapnya dengan nada sedih.

 

Sementara itu, Tri Maria dari Forum Pinilih Kecamatan Sedayu menuturkan bahwa perubahan terjadi berkat adanya usaha untuk mengubah perspektif pemerintah setempat. Pihaknya mengakui bahwa mereka tengah berusaha secara intens dalam membangun kedekatan dengan pemerintah desa. Supaya saat ada forum-forum seperti musrenbang, masyarakat difabel bisa dilibatkan dan diberdayakan. Kendati begitu, Tri mengakui bahwa upaya mengubah perspektif ini memang cukup berat. Namun harus tetap dilakukan secara terus menerus untuk mengikis paradigma pemerintah.

 

Maka dari itu, dibutuhkan strategi pemenuhan hak difabel dan rencana tindak lanjut untuk mewujudkan Bantul yang inklusi. Diantaranya melalui langkah sinkronisasi pembangunan disetiap tingkatan dimulai dari desa sampai kabupaten. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemegang kebijakan atau aparat pemerintah dari semua tingkat. Dengan adanya upaya jejaring kerjasama ini, diharapkan akan lebih memperkuat pewujudan cita-cita Bantul yang inklusi.

 

Kontributor: Sumaryanti

Editor          : Bima Indra

The subscriber's email address.