Lompat ke isi utama
animasi RKUHP

RKUHP Masih Bermasalah, begini Pendapat Para Pegiat Difabel

Solider.id – KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai instrument pijakan   penindakan hukum pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum saat ini sedang dilakukan perubahan terhadap substansi dan dan beberapa pasal didalamnya. Seiring berjalannya proses amandemen RKUHP tersebut, sejumlah pegiat difabel angkat bicara menyuarakan aspirasi mereka. Fajri Nursyamsi, salah satu peneliti di PSHK (Pusat Studi Hukum Konstitusi) Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa terkait tindak pidana,   ada di pasal 38 dan pasal 39. "setiap orang yang menyandang disabilitas mental atau intelektual dapat dikurangi pidana atau dapat dikenai tindakan. Kita dapat rumusan "dapat dikurangi pidananya" ini pun juga bukan dalam konteks.

Menurutnya advokasi terkait isu difabilitas di RUU KUHP sudah ada sejak 2019. Namun proses keseluruhan RUU KUHP cukup terlambat walau aspirasi itu sudah cukup digaungkan kepada DPR oleh tim ahli dari pemerintah sejak 2019. Tapi dari sekian banyak aspirasi  yang ia dan kawan-kawan sampaikan di draft terakhir 2022, belum ada perubahan selain perubahan istilah saja. Jadi yang tadinya menderita jadi penyandang disabilitas. Itu saja yang berubah. Sedangkan konsepsi mendasar lainnya belum berubah. Konsepsi mendasar lainnya seperti yang disampaikan oleh Sarli  yakni  pertanggungjawaban tindak pidana dan tindakan di pasal 103 itu yang krusial juga yakni penyebutan lingkup ragam disabilitas yang parsial. Jadi hanya dua ragam disabilitas saja yang disebut yakni pasal 242 dan 243.

 

Ini mengafirmasi sebenarnya akibat dari minimnya partisipasi  difabel. Karena kalau dilibatkan tidak mungkin ada pasal-pasal seperti ini. Fajri menambahkan bahwa isu difabilitas di Indonesia tidak pernah diadvokasikan per-ragam. "Kita selalu dalam satu bendera dan bergabung dalam satu layanan. Ketika ada satu dua ragam tertinggal. Ini adalah salah satu bentuk bukti  bahwa RKUHP sejak awal tidak melibatkan teman-teman difabel," terang Fajri.

 

Fajri juga mempertanyakan terkait istilah menambah atau mengurangi karena bukan tindakan selama proses karena ada pengurangan tetapi pertanyaan besarnya adalah pertanggungjawaban pidana, bisa tidak  tersangka ini atau terdakwa ini mempertanggungjawabkan pidananya. Kalau bisa berarti lepas dari dakwaan. Pasal 38 ketika dia mengurangi pidananya ada kekhawatiran potensi, kira-kira apa standar hakim untuk mengurangi dan berapa besar pengurangan. Itu akan jadi perdebatan kemudian muncul diskriminasi lagi, asumsi dan keyakinan hakim. Pasal 39 bunyinya, "Setiap orang yang pada   waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan ekstra celebrasi akut dan disertai gambaran psikotik atau difabel intelektual derajat sedang, atau berat tidak dapat dikenai pidana tapi dikenai tindakan." Kekhawatiran dari rumusan pasal ini adalah ketika dasar pemaaf dilekatkan pada kondisi fisik dan mental seseorang. Yang terjadi adalah apa yang ada di KUHP lama dengan mindset lama di pasal 44,   terulang lagi ketika di pasal 44 melekatkan  kondisi di mana istilahnya ada jiwanya "kurang sempurna" . Tidak dicek lagi apakah ia sedang relaps atau tidak. Akhirnya stempel/stigma yang muncul. Ketika kondisi tertentu ia dinyatakan tidak cakap hukum. Itu efek jangka panjangnya.

 

Baca Juga: Pertanggungjawaban Difabel Berhadapan dengan Hukum dalam RKUHP

Celakanya, menurut Fajri,  kalau kita masih bertumpu, tidak menggunakan asesmen ahli apakah ia relaps atau tidak maka stigma itu ternormalisasi. Sebaiknya  usulan yang ia dan kawan-kawan sampaikan saat ini menjadikan standar pemidanaan untuk dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Terlepas dia difabel atau tidak. Kalaupun buat gambaran bahwa kondisinya difabel mental atau intelektual, masukkan saja dalam penjelasan, bukan dalam batang tubuh.

 

Fajri menambahkan bahwa norma-norma yang ada di pasal 44 menjadi dasar bahwa stigma itu terlestarikan. Usulannya  mengubah pada pasal, bukan melekat pada kondisi, kondisi bisa apapun. Tetapi intinya difabel bisa bertanggung jawab. Ada peraturan Menkes sudah memiliki mekanisme untuk mengecek apakah seseorang itu bisa bertanggung jawab atas nama tindak pidananya apa tidak terlepas dari kondisinya seperti apa. Kondisinya bisa berpengaruh tetapi yang jadi titiknya adalah apakah ketika kejadian dia bisa bertanggungjawab atau tidak.

 

Satu lagi di pasal 103 yang sebenarnya tersembunyi kekhawatiran potensi yang kahawatiran terjadi. Pasal 103 ayat 2, "Tindakan yang dapat dikenakan pada setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 38 dan 39 yakni a. Rehabilitasi. b. Penyerahan pada seseorang, c.  Penyerahan pada seseorang pada lembaga, d. Penyerahan pada seseorang pada lembaga, d. Penyerahan pada pemerintah atau e. Perawatan di rumah sakit jiwa. Yang terjadi saat ini rehabilitasi di panti dan rumah sakit jiwa. Uniknya ada poin penyerahan pada  seseorang dan pemerintah. Yang pemerintah ini merujuk ke mana? Apakah masuk lagi ke perwalian? Atau memasukkan ke orang lain atau dianggap difabel kehilangan kapasitas hukumnya? Padahal difabel adalah cakap hukum, jadi dia tidak bisa diserahkan

 

Menurut Fajri  pasal 38,39 bisa pidana, bisa tindakan. Ia menambahkan bahwa rezim pengampuan di dunia internasional akan dihapuskan, jangan sampai Indonesia malah melakukan tindakan itu.

 

Pertanggungjawaban Pidana Difabel Mental Psikososial dan Difabel Intelektual Harusnya Berbeda

Kristina Viri dari Perkumpulan Jiwa Sehat (PJS), terkait pertanggungjawaban pidana, dalam kapasitas hukum, antara difabel psikososial dan intelektual berbeda. Difabel psikososial sifatnya episodik, sementara. Kalau kondisinya tidak relaps, maka dia akan sama dengan kita. Kalau dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, yang harus dipastikan adalah  ketika melakukan tindak pidana apakah yang bersangkutan sedang mengalami kekambuhan atau tidak. Tetapi difabel dalam kondisi stabil maka pertanggungjawabannya adalah sama atau setara. Penting ditekankan RUU KUHP  per bulan Juli masih memiliki pola pikir tertinggal  terkait difabilitas khususnya difabel mental psikososial dan intelektual.

 

Ada pasal lain, RUU KUHP masih mengakui konsep pengampuan dengan konsep rezim lama. Pasal 26 huruf a. "Dalam hal korban tindak pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu adalah pengampunya kecuali bagi korban tindak pidana aduan, pengampuan karena boros." Kalau di KUHPerdata ada klasifikasi dungu, gila, mata gelap dan boros. Kalau yang dungu, gila, mata gelap, berarti harus pengampunya yang bisa melaporkan. Ketika difabel dengan kondisi sekarang yang sangat rentan kemudian terjadi kekerasan dan dia akan melaporkan, ketika ia dalam pengampuan maka tidak bisa melaporkan. Ini sebenarnya pembuat undang-undang  masih menggunakan konsep kemampuan di pasal 43 dan 44

"Kami sedang melakukan Judisial Review ke Mahkamah Agung karena konsepnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini," ungkap Viri.

 

Ia menambahkan bahwa di KUH Perdata pengampuannya modelnya substitute decision making, pengampu akan menggantikan seluruh kewajiban atau hak difabel. Semuanya akan digantikan. Dan pasal 26 ini pasti akan mempersulit difabel ke depannya. Difabel psikososial juga akan sangat rentan kriminalisasi. Misal difabel psikososial yang melarikan diri dari panti misalnya.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

 

 

The subscriber's email address.