Lompat ke isi utama
ilustrasi RKUHP

Pertanggungjawaban Difabel Berhadapan dengan Hukum dalam RKUHP

 

Solider.id – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga kini masih jadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Dari mulai para ahli hukum, hingga kelompok masyarakat sipil banyak perbincangan hal ini. Dalam konteks difabel berhadapan dengan hukum, ada banyak persoalan dalam penyusunan RKUHP tersebut. Berbagai persoalan seperti ihwal pertanggungjawaban pidana bagi difabel berhadapan dengan hukum.

 

Salah satu persoalan yang muncul ialah, dalam penyusunan RKUHP, minim melibatkan difabel. Menurut Sarli, pengacara yang sekaligus staf divisi Advokasi dan Jaringan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia, RUU KUHP mengatur berbagai kepentingan yang salah satunya adalah kepentingan difabel yang harus diakomodir. Bagaimana RUU KUHP waktu itu akomodatif bagi kawan-kawan kalau dalam proses perumusan atau penyusunannya tidak membuka ruang-ruang partisipatif bagi kawan difabel.

 

Persoalan lain yang muncul dari RKUHP adalah delik dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, Sarli menambahkan  jika  membahas secara substansi tentu yang sangat krusial yang selalu dibahas oleh kawan-kawan difabel pastinya soal rumusan delik. Kedua soal pertanggungjawaban pidana. Hal penting lainnya adalah pertanggungjawaban pidana/hukum yaitu soal legal capacity. Dalam hal ini misalnya bagaimana ketika rumusan delik yang diatur yakni delik umum atau aduan, diserahkan kepada pengampu untuk melapor. Padahal dalam banyak praktik, kita harus terbuka dan banyak sekali  kasus. Delik yang di KUHP lama bagaimana pemerintah atau negara melakukan kriminalisasi orang yang terlantar misalnya. Kalau mau terbuka, orang yang menggelandang itu banyak yang dari psikososial atau gangguan jiwa. Bagi orang-orang  yang belajar hukum pidana, kalau bisa hukum  pidana jadi pilihan terakhir. Ada perumus yang mengatakan : "Oke itu kami jadikan delik pidana. Tapi, harus dilihat dong sanksinya. Kan ringan," Menurut Sarli, bukan begitu seharusnya sebab yang  jadi  persoalan adalah over kriminalisasinya. Kenapa kemudian suatu perbuatan dikaitkan dengan pidana dan selalu mengincar atau selalu jalan yang ditempuh dengan memberikan sanksi.

 

Baca Juga: Perkembangan 14 Poin Isu Kontroversi RKUHP Belum Banyak Menyinggung Isu Difabel

Persoalan yang tak kalah penting adalah pertanggungjawaban sosial. Pada Pasal 242-243 RKUHP menurut Sarli dan kawan-kawan pegiat difabel sangat bermasalah. Hal ini karena ada kategori ‘kondisi tertentu’ yang dapat berpengaruh pada kondisi pertanggungjawaban. Yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban 'penuh dan tidak penuh'. Padahal Undang-Undang  nomor 8 Tahun 2016 menyatakan  bahwa setiap difabel adalah subjek hukum yang dianggap mampu.

 

Akomodasi yang layak juga perlu dibahas dalam KUHP. Hal ini karena tiap tahapan proses penanganan difabel berhadapan dengan hukum memerlukan akomodasi yang layak. “Menurut saya, hasil dari pemeriksaan menjadi rujukan bagi majelis hakim untuk menentukan apakah pada saat melakukan tindakan itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Jadi tidak mengunakan frase penuh atau tidak penuh. Misal orang dengan difabel mental atau intelektual, kondisinya memang sedang labil dan berdasarkan hasil pemeriksaan personal, ketika dia melakukan itu sedang kambuh, artinya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

 

 Berkaitan dengan akodasi yang layak, hal ini sangat penting sebagai bahan bagi ahli untuk  mengeluarkan rujukan bagi jaksa, atau hakim untuk menentukan kebijakan.

 

Sementara itu, masih menurut Sarli, pada Pasal 144 RKUHP juga perlu diubah. Dalam pasal tersebut, terutama pada draf yang diterbitkan pada bulan Juli 2022 menyebutkan  barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebab kurang sempurna akalnya, sakit berubah akal, maka hal tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini menurut Sarli merujuk pada orang dengan   skizofrenia. Poin pentingnya menurut Sarli, perumus RUU ini harus mengetahui soal difabilitas. Jadi dengan KUHP sekarang saja, untuk membuktikan apakah benar orang itu pada saat melakukan tindak pidana, dia sedang dalam kondisi kejiwaan labil? Kan ada bukti pendukung. Tidak serta merta hanya dengan keterangan keluarganya bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa lalu tiba-tiba prosesnya dihentikan di tengah jalan. Dan di banyak praktik itu banyak dihentikan oleh kepolisian. Hal ini tentu ada mekanisme lain seperti profile assessment untuk mementukan yang bersangkutan difabel atau tidak. Poinnya adalah setiap perumus/penyusun harus punya tolok ukur yang sama yakni harus tahu difabel yang dijadikan tersangka, dia harus diperiksakan kondisinya dan berdasarkan pemeriksaan itu ia jadi tahu apakah yang bersangkutan bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Maka  jawaban ada dua yaitu bisa atau tidak.  Diksi "penuh" dan "tidak penuh" itu yang dianggap bermasalah. Jadi menurut kawan-kawan, soal diksi penuh dan tidak penuh soal pertanggungjawaban itu yang harus dikritisi.

"Setiap orang yang  di muka umum menyatakan pernyataan  permusuhan, penghinaan, atau  kebencian terhadap satu atau beberapa  golongan kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, atau golongan, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, difabel mental  atau difabel fisik dipidana dengan pidana penjara  paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dalam hal ini menurut Sarli, secara substansi bagus tapi yang disebut hanya difabel mental dan fisik."

 

Menurut Sarli, padahal dampak dari penghinaan ini tidak hanya difabel mental atau fisik. Dan bahkan ragam difabel ada  dalam berbagai  ragam. Bahkan di tahun 2019 itu ada usulan tidak disebutkan ragamnya jadi hanya disabilitas saja. Dalam  draft per  4 Juli  belum dikabulkan entah karena terlewat aspirasinya atau memang ada hal mendasar dari utusan pemerintah bahwa rumusan ini sudah benar. "Kalau dikatakan difabel mental dan fisik sebagai korban penghinaan saya pikir keliru karena ada difabel intelektual bahkan sensorik. Ini pun jadi korban penghinaan. Sejauh ini belum banyak berubah kalau dari konstelasinya," terang Sarli.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

 

 

The subscriber's email address.