Lompat ke isi utama
pelatihan paralegal bagi difabel desa di bantul

Kerjasama SIGAB dan Polres Bantul, Upayakan Peningkatan Kesetaraan Hukum bagi Difabel

Solider.id, Bantul – Sebagai upaya konkrit menciptakan kesadaran hukum di wilayah Kapanewon Bantul, SIGAB Indonesia menggelar audiensi bersama Polres Bantul. Audiensi ini juga ditujukan dalam rangka tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yaitu Sosialisasi Kesadaran Hukum di Kapanewon Bantul yang merupakan bagian dari Program SOLIDER-INKLUSI dalam upaya peningkatan kesetaraan hukum bagi difabel ditingkat Kalurahan. Audiensi dihadiri oleh pihak SIGAB, Kasat Reskrim, KBO Satreskrim, Anggota PPA Satreskrim dan difabel yang dilaksanakan di Kantor Polres Bantul, Selasa (8/11).

 

Kasat Reskrim AKP Archye Nevada SIK sangat menyambut baik adanya kegiatan ini. Pihaknya berharap kedepannya Polres Bantul dan SIGAB bisa saling berkolaborasi dan bersinergi karena pihaknya mengakui bahwa mereka memerlukan bantuan pihak lain yang dirasa lebih ahli dalam penanganan difabel berhadapan dengan hukum, seperti SIGAB Indonesia.

 

Untuk Selanjutnya, Kuni Fatonah selaku Koordinator Wilayah DIY mengapresiasi sambutan yang diberikan Polres Bantul. Mengawali diskusi, Kuni begitu sapaannya, memperkenalkan apa itu SIGAB dan menjelaskan maksud kedatangannya, mengingat makin banyaknya kasus pelanggaran hukum terhadap difabel di wilayah kalurahan yang ternyata belum mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Bahkan beberapa kasus berakhir begitu saja tanpa adanya proses hukum di kepolisian maupun pengadilan.

 

Oleh karena itu, Kuni menuturkan jika pihaknya turut merespon keadaan tersebut melalui pembentukan paralegal hukum ditingkat kalurahan. Dimana paralegal hukum merupakan seseorang yang bukan advokat/pengacara, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum karena dilatih. Adapun anggota paralegal yang pihaknya latih adalah difabel yang menjadi warga kalurahan setempat.

“Kegiatan ini kami laksanakan semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada difabel berupa advokasi, pendampingan diantaranya bahasa isyarat, psikolog difabel dan lainnya apabila mengalami pelanggaran hukum di wilayah kalurahannya. Supaya dapat diproses sampai tingkat Kalurahan, Kepolisian hingga Kejaksaan,” terangnya.

 

Sementara itu, Archye menjelaskan alur laporan pengaduan difabel berhadapan dengan hukum apabila nanti terjadi tindak pelanggaran hukum di wilayah kalurahan maka dapat segera melapor kepada dukuh kemudian kepada Bhabinkantibmas. Apabila pihak keamanan kalurahan belum bisa menangani, maka bisa segera dilaporkan ke pihak Kepolisian.

 

Sedangkan untuk alur pengaduan di Polres Bantul yaitu laporan harus dibuat secara resmi melalui bagian SPKT-Reskrim (menyampaikan aduan permasalahan). Konsultasi pertama penyidik reskrim kemudian akan membuatkan rekomendasi apakah kasus yang dilaporkan bisa dijadikan laporan polisi atau harus di lengkapi lagi dengan alat bukti yang mendukung lainnya. Apabila sudah dibuatkan laporan polisi, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan awal terhadap korban ataupun saksi.

 

Tahap pertama penyelidikan akan dilakukan apabila telah memenuhi atau alat bukti yang ada sudah cukup, maka perkara layak dinaikan ke tahap penyidik. Tahap penyelidikan termasuk berita acara interogasi (bila mengirimkan surat berupa undangan). Tahap kedua yaitu penyidikan dengan mengundang saksi-saksi dengan laporan termasuk berita acara pemeriksaan (penyitaan) terhadap alat bukti pemeriksaan seperti ahli pidana, ahli psikologi, dan misal untuk kasus kekerasan dimintakan hasil visum dari rumah sakit.

 

Dokter juga bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena kepolisian memerlukan dua alat bukti, tapi akan lebih baik jika menggunakan tiga alat bukti sekaligus untuk memperkuat apabila nanti status saksi dinaikan menjadi tersangka. Gelar penetapan tersangka dan terlapor harus diundang sebagai saksi. Kemudian melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainya seperti surat, bukti percakapan/chat, bukti transfer dan sebagainya.

 

Bila semua sudah lengkap, maka semuanya harus diserahkan kepada Kejaksaan untuk nantinya dikoreksi oleh jaksa penuntut umum. Jika ada kekurangan maka akan dikembalikan untuk dilengkapi sesuai petunjuk yang tertera. Apabila dinyatakan lengkap, maka kejaksaan akan menyerahkan P21 untuk tahap kedua penyerahan berkas perkara, alat bukti dan tersangka. Selanjutnya kejaksaan melaksakan pengusutan terhadap terduga pelaku melalui pengadilan. Terduga disidangkan dimuka hakim dan keputusan terduga pelaku akan dinyatakan oleh hakim bersalah atau tidaknya.

 

Tahapan pengaduan sampai putusan oleh hakim pada suatu kasus umumnya membutuhkan cukup waktu lama karena beberapa hal. "Untuk kasus PPA (Perlindungan Perempuan Anak) didalamnya termasuk difabel sudah kami beri atensikan khusus untuk cepat ditangani," ungkap Imam Sutrisna selaku KBO Satreskrim Polres Bantul.

 

Salah satu kendala di tingkat kejaksaan adalah belum terwujudnya persepsi terhadap difabel. Contohnya beberapa kasus difabel berhadapan dengan hukum justru harus menyertakan surat kesehatan jiwa. Padahal tidak semua difabel mengalami gangguan kejiwaan.

 

SIGAB berkomitmen menjalin kerjasama secara menyeluruh dengan pemangku kepentingan lainnya yang behubungan dengan hukum mulai dari Dukuh, Bhabinkantibmas, UPTD PPA, Kepolisian dan Lembaga lain yang mendukung. Hal ini dilakukan agar isu kesetaraan hukum bagi difabel dapat menjadi perhatian berbagai pihak dan lebih dikenal publik mulai dari tingkat kalurahan hingga nasional.

 

Kontributor: Ade Amita Bacan

Editor         : Bima Indra

The subscriber's email address.