Regsosek dan Bagaimana Mengakomodir Kelompok Rentan Termasuk Difabilitas

Solider.id - Pada  15 Oktober-14 November 2022 di Indonesia dilaksanakan registrasi sosial ekonomi atau disingkat Regsosek. Regsosek adalah upaya pemerintah membangun satu data atau pendataan tunggal. Regsosek juga berkaitan dengan bagaimama keberlanjutan terkait pengelolaan data. Badan Pusat Statistik (BPS)  diberi mandat oleh Bappenas dan dikuatkan melalui inpres untuk melakukan pendataan termasuk mendata penduduk miskin ekstrem juga penduduk dengan difabilitas. Demikian dikatakan oleh Margo Yuwono, Kepala BPS dalam satu kesempatan webinar.

 

Ia menambahkan bahwa sensus ini dilakukan kepada  seluruh penduduk  Bagi kelompok miskin khusus dan yang memiliki kedifabilitasan dalam pengumpulan data (kependudukan dan pekerjaan, perlindungan khusus, dan kedisabilitasan, pelatihan) di  seluruh Indonesia secara serentak.

 

Dengan adanya regsosek ini, diharapkan kedepan terdapat data yang terintegrasi dari dinas kependudukan dan catatan sipil serta kementerian dan lembaga. Selain itu, setelah data dikumpulkam ada pemanfaatan optimal. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana berkolaborasi untuk melakukan pemutakhiran data jika diperlukan.  Hal ini dapat dilakukan dengan  otomatisasi dari sistem yang ada. Adanya update data dari Kelurahan  ihwal data Regsosek. Pemutakhiran data yang dimaksud diharapakan dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun.  perlu ada kesepakatan forum komunikasi publik. Di tingkat desa, data dikumpulkan dan ada mekanisme forum komunikasi publik, meski ini  baru usulan, namun perlu dijaga supaya bisa dilakukan bersama.

 

Mekanisme Pembagian Pemutakhiran Data

 

BPS (Badan Pusat Statistik) menyusun standarisasi ihwal pendataan  yang sama di tingkat desa. Dalam hal ini, terdapat praktik baik yang sudah dilakukan di Jembrana, Bali. Di pemerintah provinsi  dan kabupaten/kota perlu komitmen, sementara itu,  perlu ada perencanaan terkait kegiatan yang dilakukan di tingkat lain seperti di provinsi, Kabupaten, atau kota. BPS juga sudah berkoordinasi  dengan Komisi IV  DPRD RI dan Komisi XI  DPR RI. Sedangkan rapat teknis nasional melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

 

Menkominfo Johnny G.Plate menyatakan bahwa  Regsosek penting sebab dikembangkan dengan sistem data Indonesia yang mencakup aspek interoperabilitas. Ia.menyambut baik sebab regsosek menganut : 1. Sistem elektronik government secara global dan posisi Indonesia. 2. Tercapai Satu Data Indonesia  3. Dukungan Kemenkominfo bagi satu data Indonesia.

 

Perlu diketahui bahwa Indonesia naik 11 peringkat jadi 17 sebagai High Development Index. Peningkatan performa index terutama pada infrastruktur dan telekomunikasi. Hal ini adalah  hasil dari transformasi digital. Menurut Menkominfo,  sebuah sistem akan membuat satu aplikasi. Kominfo akan membangun pusat data di Batam, Jakarta, IKN, dan Labuan Bajo dalam rangka satu dan lainnya saling bisa memberi dukungan. Saat ini ada 2700 pusat data maka interoperabilitas itu penting. Oleh karenanya dibutuhkan kkolaborasi dan dukungan semua sektor.

 

Dalam satu kesempatan kegiatan melalui  Zoom dan YouTube bertajuk  Regsosek Talk : Generasi Muda Membangun Negeri yang dihadiri oleh Ateng Hartono, Deputi Statistik BPS dan Wahyu Utomo, Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran dan Belanja Negara Kemenkeu.

 

Dikatakan bahwa Regsosek sebagai instrumen pengungkit daya belanja. Dalam kebijakan fiskal, Regsosek garis lurus dengan kebijakan yang efektif, dan kunci untuk kualitas belanja memberikan manfaat yang nyata untuk kesejahteraan Indonesia yang maju.

 

Esensi kebijakan fiskal bertujuan  menavigasi perekonomian untuk perbaikan kesejahteraan. Dengan APBN yang  sehat, maka akan terefleksi dalam pendapatan optimal. Pilar APBN sehat dengan belanja berkualitas. Esensinya, harus menghasilkan output dan outcome yang berkualitas. Ada kesebandingan antara besaran dan output dan harus menghasilkan manfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan. Ini yang kemudian mengubah keadaan jadi lebih baik. "Anggaran pendidikan sudah 20% sejak 2009. Human development kita ada di 107. Itu belum ada keselarasan antara besaran alokasi dengan output dan outcame. Anggaran kesehatan 5%. Sementara transfer ke daerah 25%,"t erang Wahyu Utomo.

 

 

Sedangkan menurut Ateng, Regsosek tidak hanya dilakukan bagi penduduk yang tinggal di rumah tangga biasa tetapi juga yang lain. Pada malam mulai pukul 12-03 dini hari seluruh wilayah Indonesia petugas  mendata warga yang belum punya tempat tinggal atau tuna wisma. Juga Anak Buah Kapal (ABK) yang melaut yang berbendera Indonesia. Dalam Regsosek setiap orang warga negara didata.

 

Pendataan Regsosek cukup kompleks.  Bukan hanya jumlah penduduk tapi demografi, difabilitas, pekerjaan, dan usahanya. Selain itu, demografi terkait generasi muda juga tak luput dari pendataan regsosek. Selain pendataan, BPS juga melakukan tagging (penandaan) di setiap bangunan rumah sebagai salah satu kontrol berapa banyak bangunan yang didata. JPendata juga membawa peta statistik, Rumah Tangga, dan lingkungan. Peta tersebut ada ada daftar dan ferivikasi setelah disaksikan oleh lurah setempat. Setelah diklarifikasi RT setempat lalu pendataan door to door. Petugas yang lebih dari  400 ribu orang sudah dibekali oleh konsep dan definisi.

 

Dalam kesempatan talkshow tersebut, Maliki, Direktur Penaggulangan Kemiskinan  Bappenas turut memberi pernyataan bahwa daya serap semester ada di semester 4 di tahun anggaran dan menurutnya bansos cukup besar namun  ada eror. Ia juga mengakui jika berbagai program perlindungan sosial belum integratif. Maka ia berharap dengan Regsosek data lebih akurat dan terintegrasi.

 

Bagaimana Pelaksanaan Regsosek Menyasar Kelompok Penduduk Difabel?

 

Pada percakapan di sebuah group WA yang mengusung isu dan advokasi difabel, sejak Regsosek bergulir, sudah ada diskusi-diskusi yang merembuk tentang hal itu. Misalnya dengan adanya  pengumuman bahwa  ada beberapa pertanyaan soal gangguan gerak, gangguan melihat, misalnya "apakah anda mengalami gangguan mendengar?"dan lain-lain yang mengacu pada Wasington Group Question (WGQ). Jika hal itu tidak  ditanyakan, supaya mengingatkan petugasnya.

 

Dari statemen tersebut kemudian dijawab oleh beberapa anggota group bahwa beberapa hari yang lalu petugas BPS sudah  datang  ke rumah dan petugas juga menanyakan pertanyaan  terkait  hal tersebut.

 

Ada ada lagi anggota yang saat didatangi petugas, sebelum petugas mewawancarainya  ia  bertanya terlebih dahulu apakah ada pertanyaan seperti WGQ di atas. Hal ini baik sebab ada temuan di beberapa tempat enumerator tidak menanyakan, dan hanya memakai asumsi.

 

Padahal WGQ adalah serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasi orang-orang dengan keterbatasan fungsional.

 

Bappenas menggunakan itu untuk menghindari pertanyaan langsung "apakah anda penyandang disabilitas?" Yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi responden dan enumerator.

 

WGQ bersifat netral sehingga pertanyaan dan 4 pilihan jawaban ditanyakan semua ke satu orang, agar tidak berasumsi dan kemungkinan memiliki lebih dari satu kesulitan.

 

WGQ bukan pertanyaan kepada satu orang (yang dianggap/diasumsikan sebagai difabel) saja melainkan ke setiap orang yang namanya tercantum di dalam KK.[]

 

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief