Lompat ke isi utama
Kartu Jamkesmas

Jamkesmas dan Aplikasinya di Lapangan

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah sebuah program jaminan kesehatan  untuk seluruh warga Indonesia. Jamkesmas memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu, yang  iurannya dibayarkan oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.

Tujuan Program Jamkesmas adalah: mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah; agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin

Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi : 1) Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota mengacu pada masyarakat miskin sesuai dengan data BPS dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang telah lengkap dengan nama dan alamat yang jelas; 2) gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas; 3) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas; 4) masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat;  5) Ibu hamil dan melahirkan serta bayi yang dilahirkan (sampai umur 28 hari) yang tidak memiliki jaminan kesehatan; 6) Penderita Thalassaemia Mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah mendapat surat keterangan Direktur RS sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia.

Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang terjamin dalam program Jamkesmas memiliki Jamkesmas tersebut, dalam hal ini diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memperoleh data yang valid dan layak menjadi pemahaman dan perubahan.

Selain itu banyak pasien dengan Jamkesmas yang tidak dapat mengakses hak-hak dasarnya, yaitu hak untuk mendapatkan pengobatan gratis. Bukan hal mudah untuk mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar tersebut, apalagi hak  untuk mendapatkan pelayanan yang baik di berbagai rumah sakit yang rujukan. Hal tersebut adalah fenomena yang sering kali terjadi dan tak bisa dipungkiri. Keadaan yang demikian akan membuat warga miskin yang sakit dengan Jamkesmas frustasi dan menambah deretan panjang rasa sakit.  

Dari hasil perbincangan jurnalis pada Jumat (12/4) dengan dua  orang dokter, yaitu dr. Koentjoro Soedjadi (74), dan dr. Ratna Palupi Inderasari (37), Ada dua  faktor utama yang menyebabkan pasien dengan Jamkesmas tidak mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit rujukan, juga kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dari para perawat maupun dokter di rumah sakit.  Fakta tersebut diantaranya, keterlambatan pembayaran klaim atas biaya pelayanan, perawatan  dan pengobatan pasien dari Dinas Kesehatan (tertunda), penumpukan pasien yang terjadi di rumah-rumah  sakit rujukan, serta keterbatasan ruangan dan tenaga medis.

Keterlambatan klaim atas biaya Pasien Jamkesas jelas akan mengganggu proses sirkulasi manajemen di rumah sakit. Fakta lainnya adalah dengan banyaknya pasien dengan Jamkesmas akan berdampak pada menurunnya pendapatan rumah sakit. Pendapatan yang menurun ini berdampak pada berkurangnya bonus yang diterima oleh para perawat maupun dokter pada tiap-tiap rumah sakit. Dengan berkurangnya bonus yang diterima secara otomatis akan mengakibatkan pemberian pelayanan yang pilih-pilih, dalam arti rumah sakit “perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya”  lebih mengutamakan pemberian pelayanan pada pasien umum dari pada pasien dengan Jamkesmas.

Miskin tanpa akses kesehatan

Kesehatan adalah hak dan investasi, dan setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kenyataannya sekarang masih terdapat warga miskin yang tidak mendapatkan hak dasarnya untuk mengakses jaminan kesehatan.

Akhirnya, Pemerintah Indonesia perlu memberi perhatian pada masalah kemiskinan dan melakukan rechek dan kontrol terhadap setiap instansi yang berkaitan dengan pemberian Jamkesmas. Setidaknya mengembalikan pada tujuan awal dari program Jamkesmas, yaitu bahwa JAMKESMAS adalah kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat,  yang berdiri dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan.  Jadi seluruh warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi kriteria miskin atau kurang mampu berhak mendapatkan JAMKESMAS. (hnw).

The subscriber's email address.