Lompat ke isi utama
siaran konferensi pers di hotel melia

PBB Serukan Indonesia Meratifikasi OP CRPD

Solider.id, Yogyakarta - Melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Rabu (9/11), komitmen kewajiban internasional Indonesia dievalusi PBB. Meratifikasi Optional Protocol Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OP CRPD), menjadi salah satu rekomendasi PBB untuk Indonesia.

 

Yang dimaksud dengan OP CRPD ialah, konvensi atau undang-undang internasional sebagai instrumen hak asasi manusia, dengan dimensi pembangunan sosial secara eksplisit. Konvensi ini mengadopsi kategorisasi difabel (penyandang disabilitas) secara luas dan menegaskan bahwa setiap orang dengan berbagai jenis difabel, dapat menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

 

OP CRPD menegaskan bahwa semua kategori hak asasi manusia berlaku untuk difabel. Konvensi ini juga mengidentifikasi adaptasi. Artinya, menjamin setiap difabel dapat menikmati dan menjalankan hak-haknya secara efektif.

 

Founder Ohana Indonesia Risnawati Utami, menegaskan bahwa ratifikasi OP CRPD sangat penting. Mengingat, konevensi tersebut dapat memberikan law reform (reformasi hukum) dalam segala bentuk isu HAM di Indonesia. “Kebetulan saya menjadi bagian dalam komite CRPD dari Indonesia yang ikut dalam proses ketika kami melakukan individual complain dari negara yang sudah meratifikasi OP,” ujar Risna yang juga Anggota Komite CRPD.

 

Lanjutnya, koalisi masyarakat sipil bisa mendorong agar Indonesia mau meratifikasi OP CRPD. Risna juga mengungkapkan bahwa, beberapa tahun sebelumnya, Komnas HAM Indonesia sudah membuat kertas kebijakan (policy paper) tentang Indonesia, agar bisa mendukung ratifikasi OP CRPD.

 

Kertas kebijakan Komnas HAM itu, menurutnya bisa diadvokasi bersama agar dipertimbangkan oleh pemerintah, agar mengajukan proses ratifikasi ke sekretariat CRPD di kantor PBB di Jenewa.

“Butuh kerja keras guna mendorong pemerintah Indonesia agar meratifikasi Optional Protocol. Karena isu disabilitas bagi pemerintah mungkin tidak terlalu sensitif, sehingga OP dapat diratifikasi.” terang Risna melalui media zoom, dalam konferensi pers yang dihelat di Hotel Melia Purosani, Kamis (10/11/22).

 

Edukasi sistem hukum

Lebih lanjut Risna menjelaskan bahwa OP memberikan banyak peluang untuk mengedukasi tentang sistem peradilan di Indonesia. Khususnya bagi penyandang disabilitas. OP dapat menjadi lawreform dalam segala bentuk isu HAM, ketika Indonesia mau meratifikasi. Karena individual complain yang diatur dalam OP menjadi pertimbangan di dalam  Komite CRPD, untuk menganilis kebijakan dengan konteks hukum di negara itu.

“Ini bisa memberi masukan secara yurisprudential untuk hukum yang diskriminatori terhadap kelompok penyandang disabilitas,” tandas Risnawati.

arena itu, Ohana Indonesia mendorong pemerintah Republik Indonesia (RI) meratifikasi Optional Protocol (OP) Conventions on the Rights of Persons with Disabilities (CRDP). Atau protokol opsional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak penyandang disabilitas.

Dorongan tersebut disampaikan sebagai respon atas rekomendasi dari Universal Periodic Review (UPR) di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Jenewa, Swiss.[ ]

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.