Lompat ke isi utama
logo jamkesmas

Menanti Terbitnya Jamkesus

Berbagai aksi untuk pemenuhan hak kaum difabel masih terus digalakan hingga detik ini. Berbagai aspek dalam Negara yang dirasa belum aksesible bagi para difable terus disuarakan oleh berbagai pihak. Hal ini tentunya menjadi perhatian yang tak boleh dilewatkan, baik oleh seluruh masyarakat difabel, maupun masyarakat pada umumnya. Untuk membentuk Indonesia sebagai Negara yang inklusif.

Hingga detik ini, diskriminasi pada masyarakat difabel masih terjadi di beberapa sector. Salah satunya pada pemenuhan akses jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan yang seharusnya mampu di dapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pada kenyataanya belum bisa menyeluruh pada kaum difabel. Selain minimnya paradigm sensitive difable pada masyarakat umum. Sikap pemerintah juga belum fsepenuhnya kooperatif dalam hal ini. Sikap non kooperatif ini ditunjukan masih minimnya akses jaminan kesehatan bagi para difable. Akses kesehatan yang dimaksud adalah jaminan kesehatan yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan para difabel tersebut.

Fakta lapangan, banyak masyarakat difabel yang tergolong dalam kategori masyarakat kurang mampu. Seperti data yang dihimpun oleh SIGAB bahwa terdapat 42.000 jumlah masyarakat difabel dan 70% nya adalah mereka yang pada usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan. Tentunya, kondisi yang demikian mampu menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat difabel yang tergolong pada kalangan menengah kebawah. Sehingga akses jaminan kesehatan perlu diprioritaskan pada mereka.

Jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah terbagi atas tiga jenis. Jamkesmas, Jamkesos, dan Jamkesda. Yang ketiganya, juga memiliki batas dan indokator ambang tertentu dalam penerapanya di lapangan. Pada pemegang jamkesmas semua biaya kesehatan semua ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sedangkan, jamkesos berlaku pada sebuah komunitas atau kelompok tertentu. Selain itu, kebijakan jamkesda hadir sebagai willingness pemerintah daerah dalam mengakomodir jaminan kesehatan daerah yang tidak bisa di penuhi oleh pemerintah pusat.

Dalam mendapatkan akses kesehatannya, masyarakat difabel masih harus kewalahan dalam memposisikan dirinya pada jaminan kesehatan ini. Untuk mereka yang tergabung dalam satu komunitas tertentu. Jamkesos bisa diakses. Namun, tidak semua masyarakat difable tergabung dalam komunitas. Banyak diantara masyarakat difable ini, berdiri sendiri sebagai individu masyarakat. Sehingga, akses kesehatan yang diperoleh tidak semaksimal apa yang diharapkan.

Contoh kasus terjadi pada sugiyanto. Semenjak hak jaminan kesehatannya dicabut di tahun 2013 ini. Ia kesulitan mengakses rumah sakit ketika ia harus berobat untuk mempertahankan hidupnya dari gerogotan penyakit diabetes mellitus. Ketika, jaminan kesehatanya di hapus. Ia harus mengurusnya ulang pada dinas kesehatan setempat. Akhirnya, ia hanya bisa mendapatkan jamkesda. Dimana, jamkesda hanya berlaku di daerah asal setempat.

Sugiyanto adalah warga pakem, Sleman. Maka, ia hanya bisa mengakses pengobatan di rumah sakit di sleman. Seperti RSUD.Murangan, juga, RS.Panti Nugroho. Hal ini menjadi keresahan Sugiyanto. Karena, ternyata di Rumah sakit tersebut, ia tak mendapat pelayanan yang memadai. Ketika, ia akan mengakses ke RSUP.Sarjito, ia harus membayar 60% dari seluruh biaya rumah sakit. Karena yang ditanggung oleh pihak jamkesda sleman hanya 40%.

Hal ini menjadi rumit. Ketika, kesulitan akses kesehatan ini dibatasi. Februari silam. Wahyul, seorang difable SCI (Spinal Core Injury) harus menghembuskan nafas terakhir. Karena, luka hidibitus yang lalai tertangani oleh pihak rumah sakit. Kelalaian tersebut di tunjukan dengan dipersulitnya wahyu dalam mengakses jaminan kesehatan. Wahyu dan keluarga harus melewati proses panjang dalam mengakses jaminan kesehatan tersebut. Hingga, waktu melindas wahyu dan luka hidibitus menggrogoti tubuhnya hingga meninggal.

Dari beberapa fenomena diatas mungkin hanya sebagian kecil dari permasalahan yang menimpa masyarakat difable. Beban ganda membuat posisi difable harusnya di perhatikan secara mayor. Wacana Jamkesus yang sudah di galakan oleh berbagai pihak belum bisa terealisasikan hingga detik ini.

Romlah, selaku Staff Seksi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY menuturkan bahwa, Jamkesus baru bisa di realisasikan setelah turunya Peraturan Gubernur mengenai hal ini.

Melihat wacana tersebut. Belum lama ini, UNICEF datang ke Yogyakarta dalam pengawalan implementasi UNCRP di Yogyakarta, dan mendukung Yogyakarta sebagai kota inklusi. Sehingga, menjadi besar harapan bagi para masyarakat difable untuk segera terealisasikan Yogyakarta sebagai kota yang inklusif pada umumnya, dan terpenuhinya jaminana kesehatan khusus para difable pada khususnya.

The subscriber's email address.