Lompat ke isi utama

Jamkesmas Bukan Hanya Tanggung Jawab Dinas Kesehatan

Persoalan Jaminan Kesehatan masih menjadi polemic yang tak kunjung usai. Ditahun 2013 ini, banyak masyarakat yang semestinya mendapat Jamkesmas tanpa penjelasan yang memuaskan dari pemerintah harus kehilangan hak mereka atas jaminan kesehatan. Hal tersebut berdampak sangat signifikan. Belum lama ini, Bayu Satria seorang anak 9 tahun penderita jantung bocor harus menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP.Sarjito. Hal yang sama juga terjadi pada Wahyu, warga Tempel yang bulan februari kemarin menghembuskan nafas terakhirnya yang disebabkan oleh infeksi karena dikubitus.

Bayu dan wahyu adalah salah satu dari sekian banyak warga yang tidak mendapatkan akses jaminan kesehatan. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini tentang jaminan kesehatan. Mulai dari pencabutan hak jamkesmas secara sepihak, salah pendataan, hingga yang seharusny menerima Jamkesmas malah tidak mendapatkan jaminan kesehatan tersebut.

Sedangkan dalam mendapatkan jamkesmasnya kembali, warga seringkali malah dipersulit dengan berbagai persayaratan administrative dari pihak pemerintah. Seperti berita yang telah di langsir oleh Solider, pecan lalu. Sugiyanto, warga pakem penderita diabetes, yang hak jamkesmasnya tahun ini di cabut.

Lalainya implementasi dilapangan seperti ini disikapi oleh Romlah, selaku Staff Seksi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Senin (15/4) Ia menuturkan, proses berlangsungnya jaminan kesehatan bukanlah sepenuhnya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Tetapi pihak pemerintah lainnya yang saling berintegrasi dalam pemenuhan tanggung jawab ini.

“Ya, ini tidak hanya tugas kami. Tapi juga dinas social, BPS sebagai badan yang mencatat jumlah penduduk miskin. Jamkesmas bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan. Semua saling berhubungan dalam menjalankan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat” papar romlah.

Menyikapi fenomena banyaknya akses jaminan kesehatan yang dicabut ditahun ini, romlah mengatakan. Bahwa, data yang diberikan oleh BPS ke dinas kesehatan adalah data baru. Dinas kesehatan tidak mempunyai kewenangan dalam mengurusi data tersebut.

Romlah mensinyalir, banyaknya warga yang pada tahun 2013 kehilangan akses jaminan kesehatannya dikarenakan pendataan dari pihak BPS. Romlah mengatakan bahwa BPS dalam proses pendataan masyarakat miskin tidak pernah melihat data dari tahun sebelumnya. BPS turun langsung dalam menentukan siapa yang berhak menerima jaminan kesehatan ini.

“Sekarang pendataan tidak lagi lewat RT, RW, Lurah, Desa. Karena, seperti yang sudah sudah. Jatah jamkesmas itu biasanya malah jatuh ke pihak yang salah. Tidak jauh jauh dari keluarga dan kerabat aparat desa tersebut. Maka, semenjak tahun 2008 BPS mengambil alih langsung pendataan tersebut.” Tutur Romlah.

Tentunya, hal yang demikian mampu di informasikan kepada masyarakat. Hal ini di amini oleh Romlah. Ia menyatakan, bahwa implementasi di lapangan bukan perkara yang mudah. Butuh sikap kooperatif juga dari masyarakat untuk menciptakan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Romlah mengatakan, bahwa Dinas Kesehatan selalu membuka pintu bagi siapa saja yang kesulitan dalam mengakses jaminan kesehatanya. Dinas kesehatan Provinsi DIY juga membuka pintu untuk siapa saja yang ingin mengetahui tentang seluk beluk jaminan kesehatan.

“Masyarakat bisa langsung datang kesini, bisa juga telpon ke kantor kami. Lewat layanan telepon di (0274) 562080.” Pungkas Romlah.

The subscriber's email address.