Lompat ke isi utama
advokasi isu ketenagakerjaan difabel

Paparan Kerja-Kerja YLBHI dalam Advokasi Hukum Bagi Pekerja Difabel

Solider.id,Tangerang -Abdul Wachid  Habibullah, dari Mitra Advokasi Justika sekaligus YLBHI LBH Surabaya memaparkan terkait perselisihan yang dialami pekerja difabel pada talkshow yang diselenggarakan oleh Konekin Indonesia dan disiarkan dalam zoom meeting dan YouTube.  Dari sisi lembaga bantuan hukum. Apa saja yang bisa dilakukan pekerja difabel, jika jalur damai dan melapor atasan tidak ditindaklanjuti.

 

Menurutnya ada upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja difabel  jika mendapat diskriminasi : 1. Jika berhubungan dengan instasi pemerintah dapat dilakukan gugatan TUN di PTUN, 2. Melaporkan ke Ombudsman, Komnas HAM dlll, 3. Jika terjadi pelanggaran hak di perusahaan swasta dapat menempuh Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), 4. Jika terdapat unsur pelanggaran dalam undang-undang bisa melaporkan di Pengawas Ketenagakerjaan di Disnaker Provinsi. Bahkan berdasarkan Undang-Undang  dapat dilaporkan ke kepolisian.

 

Modus-modus diskriminasi yang dialami oleh para pekerja difabel berdasarkan kasus yang ada dan 

berdasarkan advokasi kasus yang dilakukan oleh YLBHI terkait praktik diskriminasi yang menimpa pekerja difabel antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Pekerja difabel dianggap “tidak mampu” untuk menjalankan pekerjaan, 2. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam proses rekrutmen kadang menyulitkan dan tidak sesuai dengan kompetisi, 3. Terdapat diskriminasi berdasarkan tempat tinggal.

 

Baca Juga: Isu Ketenagakerjaan Difabel Nomor Dua Diminati di HukumOnline Setelah Hukum Pidana

 

Menurut Abdul Wachid perlindungan bagi pekerja difabel sudah cukup memadai namun dalam implementasinya belum maksimal dan banyak pelanggaran sehingga pemerinah perlu melakukan sosialisasi peraturan tersebut. Penegakan hukum bagi pihak yang melakukan diskriminasi pekerja difabel harus ditegakkan. Termasuk bagaimana para pekerja difabel pun harus kritis terhadap persyaratan kerja yang ditetapkan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama. Yang terakhir adalah pengawas ketenagakerjaan dan Badan Kepegawaian Negera (BKN) harus melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan hak pekerja difabel.

 

YLBHI sendiri kini memiliki 17 kantor di seluruh Indonesia. Untuk LBH di Surabaya ada banyak kasus yang didampingi misalnya di ketengakerjaan dan difabel berhadapan dengan hukum dan hak-hak bekerja. LBH Surabaya juga melakukan advokasi, bagaimana difabel memproleh haknya ketika trjadi pelanggaran. Salah satu kasus yang ditangani LBH Surabaya adalah advokasi kasus pekerja difabel ditolak bekerja di Dinkes Surabaya dikarenakan KTP bukan penduduk Surabaya. Awalnya dijanjikan walikota bekerja di Dinkes kemudian melakukan tes. Ketika ditanyakan kapan bekerja, ia dinyatakan tidak lulus padahal sebelumnya lulus.  Yang dilakukan panitia waktu itu adalah mendiskriminasi, katanya KTP yang bersangkutan bukan penduduk Surabaya. Lalu calon pekerja tersebut mengajukan upaya hukum dan minta audiensi walikota .

 

Kasus kedua adalah advokasi kasus dibatalkannya kelulusan CPNS difabel dikarenakan terdapat perbedaan jenis disabilitas dalam formasi CPNS (kasus Baihaqi). Terakhir putusan MA memenangkan Baihaqi. Selain itu, kasus ASN yang diberhentikan Kemenkeu karena dianggap mangkir dari pekerjaan. Merujuk kasus yang lebih lama lagi adalah kasus drg.Romi  yang dibatalkan CPNS ditangani oleh LBH Padang. LBH Padang juga advokasi kasus Alde Maulana yang gagal jadi PNS dan dianggap tidak sehat.[]

 

 

Reporter: Puji Asuti

Editor    ; Ajiwan Arief

The subscriber's email address.