Lompat ke isi utama
poster kegiatan bersama hukumkonline

Isu Ketenagakerjaan Difabel Nomor Dua Diminati di HukumOnline Setelah Hukum Pidana

Solider.id, Tangerang -Prosentase kontribusi pageviews, 70% dari Klinik HukumOnline adalah artikel kesempatan kerja bagi difabel menjadi top hits pertama, khusus kategori difabel. Sedangkan isu ketenagakerjaan difabel menjadi nomor dua yang paling diminati setelah hukum pidana. Begitu penjelasan Tri Jata Ayu Pramesti, Legal Cinic Manager HukumOnline pada talkshow yang dihelat oleh Konekin Indonesia yang membahas tema ketenagakerjaan dan hak pekerja difabel.

 

Mengapa hukumonline menyediakan klinik hukum? Menurut Tri Jata, klinik hukum sebagai medium tanya jawab hukum terdepan di Indonesia saat ini yang  berbasis riset hukum (akurat), materi orisinal, bahasa sederhana, padat, dan jelas, mengenal target (stakeholder), naskah menggunakan perspektif pembaca/penonton/followers, menampung masukan/feedback untuk meningkatkan kualitas, menjadikan hukum lebih terjangkau untuk segala kalangan, dan bikin melek hukum.

 

Sedangkan mitra klinik hukum Indonesia yakni Center for Legislatif Drafting (ICLD), Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI), Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), Martin Suryana and Associates, PERSADA Universitas Brawijaya, dan pusat studi di kampus-kampus hukum.

 

Apa saja inisiatif Klinik Hukum  di HukumOnline  untuk mendukung hak-hak pekerja difabel? Adalah dengan memberikan konten edukasi hukum, bermitra dengan lembaga-lembaga di atas untuk  menjangkau semua kalangan melalui media sosial dalam mendistribusi konten edukasi berbentuk artikel, dengan infografis, video, podcast, dan semua platform.

 

Apa saja platform dan medium Klinik Hukum dalam mendistribusi konten edukasi tentang hak pekerja dengan difabel? Wahana berbentuk artikel, dengan infografis, video, podcast, semua platform untuk distribusi konten. Dengan perbandingan jumlah artikel, isu ketenagakerjaan nomor dua setelah hukum pidana, Instagram Live menghadirkan narasumber yang kompeten dan mengadakan sesi Q n A langsung dengan followers sebulan satu kali. Beberapa infografis yang pernah dibuat oleh tim klinik, khusus tentang ajakan peduli terhadap difabel. Ada juga hak yang digambarkan dalam infografis yakni hak sebagai saksi dan korban, hak bebas dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak dalam keolahragaan, serta memperoleh buku petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan yang bertujuan untuk menjangkau lebih dari audiens.

 

Tri Jata menambahkan bahwa ada delapan dasar-dasar hukum hak-hak pekerja difabel: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 UU 39/1999 tentang HAM, Pasal 5 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 11 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, PP 75/2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas, Perpres 68/2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, Konvensi ILO No. 111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation.

 

Paparan terkait difabel yang  memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi meliputi : memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemda, atau swasta tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan difabel dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang  adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, dan, memajukan usaha, memiliki pekerjaan, sendiri, berwiraswasta.

 

Ada sanksi pidana  yakni pasal 143 huruf b jo. Pasal 145 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan termasuk tindakan diskriminasi dalam pekerjaan. Diancam pidana penjara maksimal 2 (dua)  tahun dan denda maksimal Rp. 200juta. 

 

Jalan apa yang ditempuh ketika difabel mendapat diskriminasi di tempat kerja? Undang-Undang menganjurkan setiap perselisihan perkara industrial bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu, simpan bukti bukti, lalu laporkan ke atasan terutama diskriminasi oleh rekan kerja, bagaimana kalau pelaku atasan sendiri? Bisa laporkan ke HR (SDM) karena mereka sudah terbiasa dan jadi tanggung jawab HR. Juga dikenal perundingan bipartit,perusahaan dan pekerja terkait hak-hak yang diselesaikan dalam waktu 40 hari, baru kemudian perundingan tripartit,ada mediasi,pihak ketiga pemerintah yakni disnaker.

 

 

Apa yang Harus Dilakukan oleh Pemberi Kerja

 

Tri Jata menjelaskan terkai apa yang harus dilakukan oleh pihak pemberi kerja dalam proses rekrutmen pekerja difabel di antaranya dapat : 1. Melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat,bakat, dan kemampuan, 2. Menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan, 3. Menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas dan 4. Memberikan keleluasaan dalam waku pengerjaan tes sesuai dengan kondisi difabel.

 

Pemberi kerja dalam penempatan pekerja difabel di antaranya dapat : 1. Memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang, 2.Menyediakan tempa bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilias tanpa mengurangi target tugas kerja, 3.Menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja, 4. Memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus difabel, 5.memberikan izin khusus untuk pengobatan.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.