Lompat ke isi utama
gambar ilustrasi paralegal

Mengenal Paralegal dan Keberfungsiannya di Masyarakat

Solider.id – Desa mulai dipantau banyak pihak. Kolaborasi kementerian dalam negeri, perangkat desa, aparat penegak hukum serta elemen masyarakat yang mendirikan lembaga pemantau desa, kadang masih ditakuti. Untuk yang berkaitan dengan hukum, istilah paralegal sudah sering digaungkan. Keberadaan mereka justru dapat memberikan penguatan pada sebuah desa, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum.

 

Disampaikan Dwi Rahayu Eka Setyowati, S.H, M.H,  penyuluh hukum ahli madya badan pembinaan hukum nasional, kementerian hukum dan HAM, paralegal sangat berkaitan dengan bantuan hukum. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

“Negara harus menjamin perlindungan dan kepastian hukum secara adil terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat rentan dan masyarakat miskin,” ungkapnya.

 

Regulasi yang mengatur tentang paralegal diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pada pasal 9 huruf a ‘Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.’  (2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun2013 tentang syarat dan tata cara pemberi bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

 

Siapa dan apa itu paralegal?

Berdasarkan norma hukum (Hukum positif) pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.

“Sebelum lahirnya Permenkumham nomor 3 tahun 2021, paralegal diartikan sebagai asisten pengacara, atau dulu juga lekat dengan sebutan pokrol bambu. Ia seseorang yang memberi nasehat hukum, tetapi belum memperoleh kualifikasi atau pendidikan hukum. Ia menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat merasa berjarak dengan advokat yang berizin. Paralegal bukan advokat,” papar Dwi Rahayu.

 

Dalam bantuan hukum, akan ada dua pihak yang saling berkaitan. Mereka adalah yang memberikan bantuan hukum, yaitu advokat dan paralegal yang memiliki tugas masing-masing dalam memberi bantuan terhadap penanganan kasus hukum. kedua adalah  pihak yang menerima bantuan hukum, yaitu warga negara, termasuk masyarakat rentan dan masyarakat miskin.

“Pada saat melaksanakan tugasnya, akan tergambar dengan jelas perbedaan dari tugas advokat dan paralegal, meski mereka bekerja bersama dalam memberikan bantuan hukum pada sebuah kasus,” terang ia.

 

Lingkup layanan paralegal

Saat bertugas, paralegal berada dibawah koordinasi pemberi bantuan hukum. Mengapa demikian? Paralegar hurus berada dibawah organisasi pemberi bantuan hukum.

 

Pemberi bantuan hukum dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berbentuk litigasi dan nonlitigasi. Pelayanan hukumnya antara lain: (1) Advokasi kebijakan kepada perangkat daerah sampai ke tingkat provinsi. (2) Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pmerintah, atau nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa. (3) Bekerjasana dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

 

Pemberi bantuan hukum dapat melibatkan paralegal untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum non litigasi, seperti: (1) Penyuluhan hukum. (2) Konsultasi hukum. (3) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik. (4) Penelitian hukum. (5) Mediasi. (6) Negosiasi. (7) Pemberdayaan masyarakat. (8) Pendampingan diluar pengadilan. (9) Perancangan dokumen hukum.  

 

Bantuan hukum non litigasi, pelaksana bantuan hukumnya dapat dilakukan oleh advokat dan atau paralegal. Sedangkan pada bantuan hukum litigasi, proses penyidikan dan atau gugatan pelaksana bantuan hukumnya dapat dilakukan oleh advokat dan atau paralegal. Namun, dalam proses persidangan pelaksana bantuan hukumnya adalah advokat dan untuk paralegal tidak secara mandiri, melainkan ada pendampingan dari advokat.

“Paralegal ini bukan profesi. Paralegal ini merupakan peran yang dapat membantu advokat,” ia menegaskan.

 

Pemerintah akan sangat terbantu oleh peran paralegal dan keberadaan mereka menjangkau hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, semua pihak perlu memperkuat keberadaan dan keberfungsian dari paralegal dalam mencapai akses keadilan hukum sebagai wujud dari peran negara. Selain itu, paralegal juga bisa melakukan pendampingan lebih banyak kepada masyarakat.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.