Lompat ke isi utama
sosialisasi kesadaran hukum bagi difabel

PPDiS Gelar Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum

Solider.id, Probolinggo- Rabu (28/9) Lembaga Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) melalui Program SOLIDER-INKLUSI menggelar pengenalan perspektif kesadaran hukum bertema “Sosialisasi Kesadaran Hukum bagi Difabel” bagi elemen masyarakat Kota Probolinggo khususnya di wilayah Kelurahan Kademamgan, Kelurahan Pilang dan Kelurahan Ketapang. Kegiatan ini sendiri berguna untuk meningkatkan kapasitas pola pikir sumber daya manusia terkait hukum. Adapun lokasi kegiatan dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Kademangan.

 

Kegiatan sosialisasi dihadiri langsung oleh OPD Bappeda Litbang Kota Probolinggo, Perangkat Kecamatan, Perangkat Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Fasilitator Kelurahan, Perwakilan Sekolah, Anggota KDK (Kelompok Difabel Kelurahan) dari 3 Kelurahan di atas. Begitu juga narasumber utama yang dihadirkan berasal dari daerah Situbondo yaitu pembina PPDiS, Marlutfi Yoandinas.

 

Lutur Umar Hidayat, Perwakilan Bappeda Litbang Kota Probolinggo menuturkan kepada para hadirin “Perlu diketahui bersama bahwa pada tahun 2022 ini Kota Probolinggo telah bermitra dengan PPDiS terkait implementasi program PROHADI (Probolinggo Sahabat Disabilitas) yang sudah diluncurkan oleh Walikota pada awal tahun 2022 kemarin. Tentunya kita menyambut baik kegiatan ini. Hal ini turut mengindikasikan bahwa kebijakan disabiltas sangat direspon baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo terutama oleh Bappeda Litbang,“ tutur Lutur dalam sambutannya.

 

Penyampaian materi dilakukan oleh Marlutfi selaku pembina PPDiS tentang pemahaman dan pengetahuan kesadaran hukum bagi difabel yang meliputi kesepahaman atau pengetahuan menangani kasus perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Kota Probolinggo. Dalam kegiatan sosialisasi ini ada 6 poin yang ingin ia sampaikan. Pertama adalah soal perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Kedua, dasar hukum disabilitas berhadapan dengan hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang tertuang di UU 8 Tahun 2016. Keempat tujuan sosialisasi kesadaran hukum. Kelima alur penangganan perkara dan terakhir akomodasi ketika difabel berhadapan dengan hukum.[]

 

Reporter:  CHOIRUL ANAM F.R.

Editor      : Bima Indra

 

The subscriber's email address.