Lompat ke isi utama
perlinsungan data pribadi

Masyarakat Difabel Rentan Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi

Solider.id – Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP telah dirancang sejak 2016, dan masuk dalam program legislasi nasional Dewan Perwakilan Rakyat pada 2019. Namun, pada rapat paripurna DPR (Selasa) 10 September 2022 baru disahkan.

 

UU PDP terdiri dari 16 BAB dan 76 Pasal yang mengatur hal-hal mendasar dalam melindungi data pribadi individual. Cakupannya antara lain adalah: (1) Hak subjek data pribadi atau hak individu perseorangan yang melekat pada data pribadi. (2) Ketentuan dalam memproses data pribadi. (3) Kewajiban para pengendali dan pemroses data pribadi. (4) Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. (5) Pengenaan sanksi.

 

Menurut Johnny Gerald Plate, S.E, Menteri Komunikasi dan Informatika, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan diterapkan pada seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat. Pihak tersebut yaitu: (1) Perseorangan. (2) Korporasi. (3) Pemerintah. (4) Pihak swasta. (5) Institusi yang mengoperasikan layanannya di Indonesia, dari luar atau dalam negeri.

 

Lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi ini langsung berada di bawah Presiden, dan bertanggung jawab pada Presiden. Sedangkan, tugas keamanan sisten informasi yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017, dipindahkan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak 2018.

 

baca juga: Minimnya Perlindungan bagi Konsumen Difabel

 

Rentan jika data pribadi difabel  tidak dilindungi

Dalam kategorisasinya, data pribadi terbagi dua. Data umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan. Data spesifik, seperti Informasi kesehatan, data biometrik dan genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan lainnya.

 

Keberadaan UU PDP merupakan bagian penting bagi masyarakat difabel. Aksesibilitas difabel dalam mendapatkan jaminan perlindungan data pribadi, termasuk saat melakukan input dan menggunakan data pribadinya. Banyak temuan kasus di lapangan, difabel rentan menjadi korban tindak penyalahgunaan data pribadi. 

 

Fajri Hidayatullah, Ketua departemen advokasi Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dalam seri diskusi legilasi (daring 2021) digagas Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK) berpendapat, UU PDP sangat penting dalam menciptakan aksesibilitas dan perlindungan data pribadi masyarakat difabel. Ia berharap, UU PDP bisa mendukung bisnis dan investasi, melindungi privasi difabel sebagai bagian dari hak asasi manusia, mampu memberikan kepastian hukum, juga meningkatkan keamanan data.

“Pengendalian data merujuk pada prinsip akuntabilitas. Dalam prosesan data pribadi perlu ada batasan tujuan pengumpulan data, alasan yang spesifik, eksplisit dan sah. Pengumpulan data hanya pada hal yang diperlukan sesuai tujuan. Data harus akurat dan up to date saat diperlukan, lalu disimpan selama masih diperlukan untuk tujuan tadi. Proses data secara aman, dilakukan dengan transparan, adil, juga memiliki dasar hukum yang sah,” papar Miftah Fadhli, peneliti lembaga study & advokasi masyarakat (Elsam)

 

Difabel dan fenomena tindak kasus data pribadi

Banyak temuan di lapangan data pribadi difabel yang rentan disalahgunakan. Saat pandemi covid-19 memuncak di tanah air kasus ini marak. Masyarakat difabel mengumpulkan data pribadi dalam bentuk penyerahan Salinan (copy atau scan) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk memperoleh bantuan, baik berupa jasa, barang atau uang.

 

Namun, tidak sedikit dari mereka yang sudah memberikan KTP, KK, bahkan yang untuk mengajukan bantuan pun tidak dikonfirmasi. Disahkannya UU PDP membuat difabel lebih memperoleh kepastian hukum dalam input data pribadi.

“Alhamdulillah, UU PDP sudah disahkan. Pernah diminta mengisi data untuk dibuatkan kartu buat berobat, dari Januari hingga sekarang belum ada kabarnya lagi,” tutur Pidaini difabel fisik.

 

Kisah lain juga dialami beberapa difabel yang memberikan KTP untuk mendapatkan bantuan sembako, akan tetapi mereka tidak kunjung mendapatkannya.

Fenomena lain yang sering terjadi, masyarakat difabel menukar poto copy KTP, KK untuk mendapatkan bantuan yang sifatnya satu kali dapat atau tidak konsisten berlanjut. Atau setiap mendapat program bantuan, setiap itu pula poto copy KTP, KK diminta.

 

Pengalaman lain yang dialami difabel dalam penyalahgunaan data pribadi yaitu peretasan nomor telpon. Ajiwan difabel Netra Low Vision pernah alami hal ini.

Nomor WhatsApp nya diretas dan digunakan untuk melakukan sejumlah pinjaman uang, dan meminta korban untuk mentransfernya ke rekening peretas. Korban terdekat adalah orang-orang yang tersimpan nomor telponnya di phone book. Selain mencemarkan nama baik, peretas berupaya merugikan banyak orang yang mengindahkan alasan untuk memenuhi yang diminta.

 

Perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan semua masyarakat, termasuk difabel. UU PDP yang telah disahkan semoga dapat diimplementasikan dengan tepat.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.