Lompat ke isi utama
seminar pengarusutamaan ddifabel di sektor pemerintah

Situasi Pengarusutamaan Difabel di Sektor Pemerintahan

Solider.id, Yogyakarta – Bertempat di Grand Keisha Hotel Yogyakarta pada 20 hingga 23 September kemarin, menjadi tempat dihelatnya lokakarya “pengarusutamaan disabilitas dengan pendekatan GEDSI”. Acara ini diselenggarakan oleh Program INKLUSI yang didukung oleh SIGAB Indonesia dan YAKKUM.

 

Dengan menghadirkan 8 mitra INKLUSI sebagai peserta yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas terkait pengetahuan dan keterampilan praktis dalam konteks pengarusutamaan isu difabel dengan pendekatan GEDSI. GEDSI sendiri merupakan singkatan dari Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial yang menjadi isu dan kepentingan yang beririsan oleh semua pihak.

 

Kemudian di hari ketiga (22/9), para peserta diajak mengikuti Talkshow yang bertemakan Pembangunan Inklusi Disabilitas di Indonesia. Ada banyak narasumber dari berbagai latar belakang yang dihadirkan pada sesi ini seperti dari pemerintah, swasta, dan komunitas difabel lokal.

 

Dalam ranah pemerintahan, Dwi Rahayuningsih dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas menceritakan bahwa saat ini masih banyak terjadi kesenjangan dalam sektor pendidikan. Menurut data yang ada, terjadi gap antara difabel yang tidak memiliki ijazah formal mencapai 80% dengan rincian (51% laki-laki dan 48% perempuan) dari yang non difabel yang hanya 20% saja.

 

Baca Juga: Perkuat Inklusi Sosial bagi Difabel di Kabupaten Bantul

 

 

Selain itu, kepemilikan jaminan kesehatan juga terjadi gap antara non difabel dan difabel. Mereka yang non difabel memiliki jaminan kesehatan yang lebih baik. Dalam rangka merespon data, pemerintah nasional mendorong pembangunan inklusi difabel untuk jangka menengah yang mentargetkan tingkat kemiskinan difabel pada tahun 2024 di angka 11% saja sebagai tindak lanjut dengan membuat beberapa regulasi dan kebijakan.

“Bappenas turut mendorong perubahan paradigma kita dalam menyikapi isu difabel sebagai isu sosial sehingga beban program disamakan dan ranahnya tidak hanya terkonsentrasi di kementerian sosial saja,” ujarnya.

 

Untuk tahun ini Bappenas memiliki tujuh sasaran strategis yang pada fase perumusannya sudah melibatkan difabel dan dirasa sudah mewakili isu disabilitas. Enam strategi lainnya dilihat dari masing-masing sektor berupa lingkungan tanpa hambatan (akses layanan publik dan politik), perlindungan hak dan akses keadilan, pemberdayaan dan kemandirian difabel, layanan habilitasi agar bisa diberikan dengan baik, terkait ekonomi inklusif, serta pendidikan formal dan vokasional.

 

Lebih lanjut, Dante Rigmalia sebagai Ketua Komnas Disabilitas menuturkan melalui data dari Bappenas bahwa 50% difabel merupakan lulusan SD. Hal ini tentu akan menghambat masuknya secara masif tenaga kerja difabel disektor formal karena banyak dari mereka tidak memiliki kualifikasi Pendidikan yang memadai. Maka KND perlu menjangkau semua pihak untuk mau bicara dengan menetapkan dua strategi yaitu bottom up dan top down.

Bottom up merujuk pada upaya menjangkau semua difabel dan kelompok rentan untuk kami ajak bicara dan kami berikan bekal peningkatan kapasitas meskipun kami bukan sebagai lembaga implementasi tetapi pemantau. Namun tetap akan kami sampaikan pada teman difabel bahwa ada teman-teman yang bisa memberi pelatihan,” jabarnya

.

Sedangkan top down lebih mengarah pada upaya memastikan rekan kerja pemerintah di 34 kementerian dan 27 lembaga negara mengenai urgensi pengarusutamaan isu difabel. Dalam hal ini Dante sepakat dengan Dwi bahwa isu difabel bukan hanya wilayah kerja kemensos. Artinya semua kementerian memiliki kepentingan disini sesuai dengan tupoksi dari masing-masing kementerian/lembaganya.

“Hal yang mencapai target kami adalah menginisasi terbentuknya kelompok kerja atau pokja dari masing-masing organisasi pemerintah yang berkonsentrasi pada isu disabilitas. Tentunya adanya pokja ini sedikit banyak akan melibatkan difabel dan membawa arah baru dalam birokrasi,” tutupnya.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.