Lompat ke isi utama
sampul buku perdik

Melindungi Difabel, Melindungi Kemanusiaan

Judul: Melindungi (Perempuan) Difabel

Penulis: Zakia, dkk.

Tahun: Januari, 2022

Halaman: xxi+213

Penerbit: PerDik

 

 

Solider.id - Difabel bisa dibilang merupakan kelompok minoritas di Indonesia. Hal itu dibuktikan oleh data berjalan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, yang menyebut bahwa jumlah difabel di Indonesia adalah 22,5 juta atau sekitar lima persen dari total populasi penduduk Indonesia.

 

Jumlah difabel yang minoritas pastinya bakal berdampak pada bagaimana pembentukan kebijakan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Yang umum terjadi, biasanya pemerintah akan lebih mengutamakan kepentingan kaum mayoritas daripada minoritas. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan publik yang belum mengakomodasi kebutuhan para difabel, seperti kemudahan mengakses pendidikan dan kesehatan yang setara dengan non difabel atau penyediaan fasilitas umum yang accessible.

 

Khusus untuk fasilitas umum yang tidak pro difabel bisa kita lihat sendiri dari berbagai fasilitas publik di berbagai kota yang ada. Masih sering dijumpai banyak instansi pemerintah membangun gedung bertingkat tapi tidak membangun jalan yang bisa memudahkan pengguna kursi roda untuk melewatinya. Padahal pembangunan itu adalah hak para difabel sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun yang terjadi, pembangunan fasilitas umum masih kerap mengabaikan kepentingan para difabel.

 

Selain pengabaian terhadap kebutuhan dasarnya, para difabel juga kerap mengalami stigma negatif dari sebagian masyarakat. Para difabel acapkali dipandang sebelah mata karena kondisi fisiknya yang berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka juga kerap dianggap tidak normal dalam interaksi keseharian. Stigma-stigma demikian yang ujungnya nanti bertransformasi ke titik ekstrim menjadi kekerasan kepada difabel.

 

Baca Juga: Di Indonesia terjadi Kekosongan Hukum untuk Difabel Berhadapan dengan Hukum

Salah satu contoh kekerasan yang seringkali dialami oleh difabel adalah kekerasan seksual. Dalam kasus ini, umumnya difabel perempuanlah yang paling rentan menjadi korban. Menurut data Komnas Perempuan seperti termuat dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2021, terdapat 42 kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan difabel.

 

Angka ini bisa jadi lebih kecil dari kenyataan yang ada mengingat fakta bahwa kasus kekerasan seksual kepada difabel banyak yang tidak diketahui baik oleh korban maupun keluarganya. Kekerasan seksual baru diketahui setelah terjadi perubahan fisik yang menonjol di korban. Maka dari itu, bisa saja angka Komnas Perempuan lebih kecil dari kenyataan di lapangan karena banyak kasus lain yang belum terdata.

 

Penuntasan kekerasan seksual terhadap para difabel menjadi jalan panjang yang penuh liku-liku. Yang sering terjadi di lapangan, polisi kerap tidak mampu menemukan cukup bukti untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan guna menjerat para pelaku. Menurut Komnas Perempuan, ketidakcukupan bukti disebabkan peristiwa yang diadukan telah berlangsung lama, tidak ada saksi atau petunjuk, penyelidik tidak memahami ragam difabel  dan ketidaktersediaan pendamping seperti penerjemah. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga belum memiliki perspektif difabel yang mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap difabel menjadi sulit diselesaikan.

 

Dinamika perjuangan hukum untuk menyelesaikan berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap difabel inilah yang menjadi tema besar buku Melindungi (Perempuan) Difabel: Pemikiran dan Pengalaman Advokasi Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Yayasan PerDik) (2022). Buku ini merupakan kerja kolektif tim PerDik yang berisi cerita bagaimana perjuangan mengadvokasi berbagai kasus  kekerasan seksual terhadap difabel.

 

Dalam buku ini terdapat banyak kisah yang menjadi gambaran nyata dari data-data tertulis mengenai kekerasan seksual yang jarang diketahui publik. Seperti kisah seorang difabel mental-intelektual di Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, yang diperkosa oleh kepala SLB tempat korban sekolah. Pada kasus ini, korban diperkosa beberapa kali hingga menyebabkan kehamilan sampai anak tersebut lahir (hlm.4).

 

Untuk kasus ini, terdapat kesulitan dalam mengadvokasi korban agar mendapat keadilan. Pasalnya, dalam proses peradilan umum yang berlaku di Indonesia masih memungkinkan tindakan kejahatan atau pelanggaran HAM berakhir dengan tanpa hukuman bagi pelaku. Hal ini ditambah pula faktor kekhususan kasus difabel berhadapan hukum yang masih memiliki celah untuk pelaku bisa lepas dari proses peradilannya. Celah ini misalnya terlihat dalam konteks sistem hukum kita yang belum mengenal sistem dua umur bagi difabel: usia mental dan usia kalender. Usia mental difabel mental-intelektual tak lebih dari 9-10 tahun.

 

Sedangkan usia kalender adalah umur terhitung sejak ketika ia lahir. Jika usia kalender 17 tahun, maka secara biologis, fungsi-fungsi tubuhnya sudah siap bereproduksi. Tapi dalam konteks kehidupan  sehari-hari, seorang anak difabel mental-intelektual belum tentu memiliki pemahaman memadai terkait tubuhnya seperti anak seusianya yang non difabel (hlm.2).

 

Dalam konteks peradilan di Indonesia, dua sistem umur ini belum dikenal. Hal demikian menyulitkan dalam proses pengungkapan keadilan. Misalkan seorang difabel mental-intelektual ditanya oleh hakim ‘apakah ia suka perlakuan pelaku terhadap tubuhnya?’ lalu korban yang usia mental kanak-kanak ini menjawab ‘suka’. Padahal di sisi lain, dia tidak punya kemampuan memahami apalagi menganalisis tindak pelecehan yang dialaminya (hlm.5). Jika si korban menjawab suka, hakim akan berasumsi bahwa tidak ada pelecehan di sana, karena aktifitas tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Kalau ini yang terjadi, besar kemungkinan pelaku akan lepas dari jeratan hukum. Itulah rumitnya. Penegak hukum di Indonesia masih minim yang punya perspektif disabilitas yang cukup. Situasi itu kemudian berdampak pada mekanisme peradilan yang timpang atau berat sebelah yang ujungnya merugikan para difabel selaku korban.

 

Kisah-kisah semacam inilah yang akan kita temukan dalam buku Melindungi (Perempuan) Difabel: Pemikiran dan Pengalaman Advokasi Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Yayasan PerDik) (2022). Buku ini selain memuat cerita-cerita kekerasan seksual yang dialami para difabel, di dalamnya juga terdapat informasi penting mengenai bagaimana perjuangan advokasi berbagai kasus hukum yang dialami para difabel tersebut.

 

Mereka yang awam mengenai bagaimana advokasi isu difabel dilakukan, membaca buku ini bisa menjadi langkah awal untuk kemudian masuk dalam dunia advokasi yang sesungguhnya. Karena di dalamnya selain memuat cerita bagaimana rumitnya perjuangan hukum difabel, juga berisi langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila kita hendak melakukan kerja-kerja advokasi dalam persoalan sejenis.

 

Oleh sebab itu, buku ini penting dibaca karena di dalamnya terdapat informasi berharga yang jarang dipublikasi secara terbuka. Apalagi, buku ini ditulis oleh mereka yang memang terlibat secara langsung dalam melakukan kerja pendampingan dan pengawalan terhadap para difabel yang terlibat kasus hukum. Artinya, muatan cerita yang termuat di dalam buku ini otentik karena diceritakan berdasar pengetahuan dan pengalaman mereka yang bekerja di lapangan.

 

Siapapun yang membaca secara seksama berbagai cerita yang termuat di dalam buku ini, pada puncaknya seyogyanya mesti sadar, bahwa perjuangan menuntut keadilan bagi para difabel bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Perjuangan menuntut keadilan untuk difabel adalah perjuangan melindungi kemanusiaan itu sendiri. Mengapa? Karena apa yang dialami para difabel sangat mungkin dialami kelompok rentan lain di masyarakat. Maka dari itu, berjuang menegakkan keadilan untuk difabel secara tidak langsung sebenarnya bermakna perjuangan menegakkan keadilan untuk semua orang. Melindungi difabel sama saja dengan melindungi kemanusiaan.

 

Kesadaran inilah yang harus dibangun secara luas, bahwa perjuangan difabel bukanlah perjuangan sektoral, melainkan perjuangan universal umat manusia. Buku Melindungi (Perempuan) Difabel: Pemikiran dan Pengalaman Advokasi Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Yayasan PerDik) (2022) adalah salah satu pintu masuk yang baik untuk membentuk kesadaran tersebut. Siapapun rasanya perlu membaca dan menghayati isi buku ini.[]

 

Penulis: Zeffa Yurihana

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.