Lompat ke isi utama
POSTER FILM Miracle In Cell No 7

Belajar dari Film Miracle In Cell No 7 Perjuangan Difabel Intekeltual Dapatkan Keadilan

Solider.id – Sejak rilis 8 September 2022, jagat hiburan film layar lebar diramaikan tayangan yang diangkat dari kisah nyata seorang difabel intelektual asal Korea Selatan. ‘Miracle In Cell No 7’ gambaran perjuangan Jeong Won Seop (38) dalam mendapatkan keadilan hukum pada 1972. Ia merupakan seorang ayah dengan hambatan kecerdasan sehingga berprilaku dan bertingkah seperti anak-anak.

 

Difabel berhadapan dengan hukum. Pada kasusnya, Jong Won Seop masih sangat jauh dari mendapatkan keadilan. Ia dituduh melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap anak petinggi polisi berusia 9 tahun di Korea Selatan.

 

Atas tuduhan yang tidak pernah dilakukannya itu, setelah 36 tahun ia berhasil membersihkan namanya dari segala tuduhan.

Untuk memperoleh pengakuan dari Jong Won Seop, metode waterboarding (air campur cabai) dengan kondisi kaki, tangan diikat, kepala ditutup kain dan disiram waterboarding kerap dilakukan aparatur penegak hukum. Setelah dipaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan, vonis hukuman penjara seumur hidup menjerat. Jong Won Seop jalani 15 tahun hukuman dengan pembebasan bersyarat.

 

Baca Juga: Kukira Kau Rumah, Film tentang Orang dengan Bipolar yang Ingin Didengar

 

Jong Won Seop ternyata pernah meminta keadilan ditegakkan, dengan mengajukan pengadilan ulang. Para saksi yang dulu terlibat, mengaku ditekan polisi untuk memberatkannya. Namun, permohonan pengadilan ulang ditolak, perubahan kesaksian dianggap tidak valid setelah 30 tahun berlalu.

 

Di Korea Selatan berdiri lembaga Committee for Reconciliation of Past Affair for Truth and Reconciliation (2005) dan meninjau ulang kasus Jong Won Seop. Pada 28 November 2008, pengadilan memutuskan ia tidak bersalah atas yang dituduhankan. Negara diperintahkan membayar kompensasi 960 juta won atau setara 12,4 miliar rupiah, dicicil 4 kali.

 

Jong Won Seop juga mengajukan konpensasi 2,6 miliar won atau 33,5 miliar rupiah, tapi ditolak pengadilan. Hingga wafatnya 28 Maret 2021 diusia 89 tahun, ia tidak pernah menerima uang konpensasi sepeser pun. (dilansir dari berbagai sumber, termasuk Huffington Post Korea

 

Belajar dari kisah nyata Jong Won Seop difabel intelektual, keadilan harus tetap ditegakkan meski hukuman telah dilaluinya. Perlakuan aparat penegak hukum yang mengintimidasi dan menekan para saksi untuk memberatkan tersangka bukan hal yang benar. Setiap manusia sama dihadapan hukum, termasuk mereka difabel yang sedang berhadapan dengan kasus hukum.

 

Dalam melakukan proses peradilan yang melibatkan difabel, diperlukan cara-cara yang lebih spesifik dan lebih detail untuk memastikan cara, akomodasi, kebutuhan, dan aksesibilitas apa yang dibutuhkan difabel yang bersangkutan untuk melakukan proses peradilan. Untuk melakukan proses peradilan yang melibatkan difabel intetektual misalnya, dibutuhkan assessment profil secara detail terkait apa pun yang dialami oleh difabel yang bersangkutan. Proses ini diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi, praduga, atau bahkan perlakuan yang kurang tepat bagi difabel intelektual dalam proses peradilan.

 

Kisah nyata perjuangan Jong Won Seop dalam mencari keadilan yang diabadikan melalui film ‘Miracle In Cell No 7’ telah diadaptasi oleh banyak negara dengan versi mereka. Versi Indonesia, diprakarsai oleh Sutradara: Hanung Bramantyo, Sinematografi: Yunus Pasolang, Editor: Sentot Sahid, Musik digubah oleh Purwacaraka, dan Produser: Frederica.

 

Di Indonesia, saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang difabel. Diantaranya:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak bagi Penyadang Disabillitad dalm Proses Peradilan, dan kebijakan lain.

 

Implementasi di lapangan dari kebijakan-kebijakan tersebut tentu masih perlu untuk terus dikawal. Masyarakat difabel yang mulai berani menempuh jalur hukum atas kasus yang dialaminya, perlu dukungan, edukasi dan kemudahan akses. Prosedur proses peradilan dilakukan dengan mengutamakan hak asasi manusia.

 

Masyarakat difabel secara umum termasuk yang rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan dalam lingkungan, baik internal maupun eksternal. Mereka sering menjadi korban, yang kesaksiannya masih dianggap meragukan dimata hukum. Keadilan pun masih menjadi sesuatu yang sangat mahal untuk mereka.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.