Lompat ke isi utama
FOTO BERSAMA PESERTA AUDIENSI

Bangun Kerja sama di Bidang Hukum dengan Polres Kulon Progo

Solider.id, Kulon Progo – Bertempat di Ruang Transit Polres Kulon Progo, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia mengadakan audensi dengan pihak Polres Kulon Progo. Pada kesempatan tersebut, lawatan SIGAB diterima langsung oleh Muharomah Fajarini, S.H., S.I.K. selaku Kapolres Kulon Progo, Jumat (9/9).

 

Kuni Fatonah sebagai perwakilan dari SIGAB pada sambutannya, mengucapkan rasa terimakasih atas sambutannya yang begitu hangat. Tak lupa, ia menjelaskan bahwa SIGAB adalah lembaga syawadaya masyarakat yang berfokus untuk mendorong terwujudnya hak-hak difabel agar bisa setara dan berdaya di masyarakat. Dengan kegiatan kerja yang beragam seperti pembentukan desa yang inklusif, riset yang menghasilkan buku-buku, advokasi difabel berhadapan dengan hukum, demokrasi insklusi untuk difabel, dan media solider.id.

 

Sedangkan tahun ini, SIGAB berfokus pada agenda di Kulon Progo yaitu pembentukan desa inklusif menuju masyarakat yang setara melalui Program SOLIDER-INKLUSI. Program ini bertujuan untuk mendorong difabel kalurahan agar mempunyai kepercayaan diri dan berdaya melalui KDK (Kelompok Difabel Kalurahan).

 

Baca Juga:  Pastikan Bantuan Hukum bagi Perempuan, Anak, dan Difabel, Aisyiah Gelar Diskusi Online

Program ini sendiri telah mendapat dukungan penuh dari Pemda Kulon Progo yang ditunjukkan melalui penandatanganan MoU pada 22 Juni lalu. Acara MoU juga turut dihadiri oleh perwakilan kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan wilayah kerja dari Program SOLIDER-INKLUSI meliputi Kapanewon Sentolo dan Nanggulan.

 

Program ini terkonsentrasi di 3 kalurahan pada setiap kapanewon. Serta dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu dari sisi difabel untuk bisa berdaya dan dari sisi pemerintah untuk pengarusutamaan isu difabel. Semua itu, diawali dengan kegiatan penyegaran dan pembentukan KDK di 6 kalurahan.

 

Pada kesempatan ini, tak lupa Program SOLIDER-INKLUSI turut menggandeng pihak kepolisian. Harapannya jelas untuk mempermudah mendorong difabel agar sadar hukum. Pengetahuan terkait hukum dan langkah-langkah yang harus diambil ketika berhadapan dengan hukum menjadi hal penting yang harus difabel ketahui. Supaya apabila terjadi suatu kasus pelanggaran hukum yang menimpa difabel, dapat dilakukan upaya pendampingan sampai kasus benar-benar selesai. Baik difabel sebagai korban maupun sebagai tersangka. Dengan dibentuknya tim paralegal dan adanya sosialisasi

 

kesadaran hukum secara masif.

 

Fajarini mengungkapkan kesiapannya untuk mendukung Program SOLIDER-INKLUSI, utamanya terkait advokasi dan kesadaran hukum. Sedangkan program yang lain, pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan difabel akan diteruskan oleh pihaknya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat untuk segera ditindaklanjuti.

“Setiap lembaga pemerintah, baik di tingkat kapanewon maupun di kalurahan terdapat staf kami yang bertugas yaitu Babinkamtibmas. Mereka bertugas untuk memberikan penyuluhan terkait kesadaran hukum dan membina hubungan baik dengan seluruh masyarakat, termasuk difabel,"  ujarnya.

 

Penyuluhan biasanya terkait dengan isu-isu kekerasan dan tren gangguan masyarakat saat ini. Mengingat pentingnya dan sebagai langkah antisipasi semisal masyarakat menjadi korban. Hal itu dilakukan melalui penjadwalan secara rutin, baik di tingkat kalurahan maupun dusun dengan menyasar seluruh masyarakat.

 

Selanjutnya, Fajarini juga menyatakan komitmennya dalam membentuk Kulon Progo sebagai tempat pelayanan yang ramah difabel. Baik pelayanan publik dan aksesibilitas tempat, utamanya di lingkungan Polres Kulon Progo.

Guna menunjang pelayanan publik yang maksimal, salah satu upaya dari Polres Kulon Progo adalah kerja sama dengan SLB Panjatan dalam menggelar kelas bahasa isyarat bisindo. Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap dengan didahului oleh staf yang bertugas pada bagian pelayanan SKCK dan SIM.

“Untuk kedepannya kelas bahasa isyarat ini akan kami fokuskan untuk staf kami di kalurahan, yaitu Babinkamtibmas. Sebab kami menyadari bahwa mereka berhadapan langsung dengan masyarakat difabel ketika melakukan penyuluhan. Di sisi lain akan sangat berbeda komunikasi yang dijalin secara langsung dan yang dibantu dengan JBI. Tentu pesan akan lebih mengena dengan komunikasi yang dijalin secara langsung,” jabarnya.

 

Diakhir tanggapannya Fajarini menyoroti bahwa pihaknya perlu memahami bagaimana cara berinteraksi dengan difabel, salah satunya lewat kelas bahasa isyarat untuk memudahkan komunikasi dengan tuli. Serta etika berkomunikasi dengan ragam difabel lainnya.

 

Untuk itu diperlukan kerjasama antara Polres Kulon Progo, Dinas Sosial dan Kepala Dewan untuk menyusun anggaran yang dibutuhkan. Dengan harapan dapat segera mewujudkan Kulon Progo yang ramah difabel. Audensi diakhiri dengan foto bersama dilanjutkan survei aksesibilitas dilingkungan Polres Kulon

 

Progo.

 

 

Reporter : Suhartono

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.