Lompat ke isi utama
kegiatan bawaslu DI di kampung Mataraman

Penyelenggaraan Pemilu Inklusif dan Keterwakilan Difabel

Solider.id, Yogyakarta - Jumlah pemilih difabel di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 6 juta pemilih. Mereka, dijamin akan mendapatkan hak politik yang sama (dipilih dan memilih) dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Sesungguhnya, sejauh mana keterwakilan difabel menjadi bernilai dalam pemilu?

 

Bersama aktivis perempuan yang juga Mantan Anggota Bawaslu RI Wahidah Suaib Wittoeng, solider.id mendapatkan catatan terkait paragraph di atas. Undang-undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur hal tersebut, kata dia. Disampaikannya pula, bahwa pengaturan hak difabel dalam pemilu jauh lebih maju dari UU sebelumnya.

“Pengaturan tentang hak disabilitas diatur dalam pasal 5 UU pemilu tersebut. Pasal tersebut berada pada asas dan prinsip. Artinya, pengaturan harus menjiwai keseluruhan pasal-pasal yang mengatur tentang pemilu. Secara substansi, pengaturannya juga lebih maju.  UU tersebut menjadi sebuah representasi yang mengakomodir keterwakilan difabel dalam penyelenggaraan pemilu. Penyandang Disabilitas berhak menjadi anggota dewan, kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, bahkan presiden sekalipun,” terang Wahidah.

 

Artinya, lanjut dia, tak satupun ruang dalam pemilu yang tidak mengatur tentang hak difabel. Di UU sebelumnya pengaturan hanya pada tahapan pemilu. Tidak masuk dalam kerangka besar. Yang paling utama menurut pecinta warna ungu itu, bagaimana mengawal menjadi implementasi.

Pemilu inklusif tak bisa hanya berhenti pada wacana. Pemilu harus memberi kesempatan bagi pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih mereka. Pemilu juga mutlak memberi kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu, tanpa hambatan atas dasar  agama, ras/etnik, jenis kelamin, kondisi fisik, maupun wilayah.

 

Baca Juga: Menegaskan Hak Difabel Dalam Pemilu

 

Menu website aksesibel

Pada sosialisasi pemilu partisiasif yang dihelat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), di Kampoeng Mataraman, Selasa (30/8/2022) itu Wahidah menegaskan. Bahwa di tingkat KPU dan Bawaslu sudah mengakomodir hak-hak difabel. Salah satunya, ketersediaan surat suara khusus untuk difabel netra. Namun demikian, masih ada catatan, ujar mantan anggota Bawaslu RI itu. Catatan tersebut adalah, surat suara khusus baru ada pada pemilihan presiden saja, belum pada pemilihan lainnya.

 

Catatan lain disampaikannya dalam konteks sosialisasi. “Sering kali dalam sosialisasi, difabel sudah diundang dan dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan. Tapi belum ada simulasi khusus dalam menggunakan hak pilihnya. Demikian juga dalam pungut hitung. Sementara hal ini penting diadakan di setiap daerah,” tegas Wahidah.

 

Lebih lanjut, penyuka warna ungu itu mengatakan, “Mengukur KPU dan Bawaslu sudah aksesibel atau belum, sebenarnya mudah. Lembaga penyelenggara pemilu itu harus memiliki website, dengan menu yang aksesibel. Sebab, difabel bisa berpartisipasi dalam pemilu jika ada informasi yang aksesibel,” tandasnya.

 

Sayang, timbuh dia, KPU dan Bawaslu belum punya menu yang aksesibel pada website. “Menu aksesibel ini akan memungkinkan difabel mencari informasi apapun tentang pemilu. Apakah tentang tata cara pemilu, tentang para kontestan pemilu, keberadaan tempat pemungutan dan penghitungan suara, serta informasi lain terkait kepemilusan,” terangnya.

 

Aksesibilitas informasi tersebut bagi Wahidah perlu diundang-undangkan. Perlu disinergikan dengan para pemilih difabel. Menjadi aturan yang dapat diterapkan di setiap daerah, agar memberikan informasi aksesibel bagi difabel.

 

Disoroti pula, bahwa pelibatan disabilitas dalam pemilu seringkali tidak utuh. Terutama dalam hal pengundangan. Seringkali yang terundang adalah difabel netra dan fisik. Tidak ada keterwakilan difabel Tuli. Makanya dalam UU harus dijelaskan bahwa melibatkan semua jenis disabilitas harus ditekankan dalam aturan biar tidak ada yang tertinggal.

 

Di akhir perbincangan Wahidah menyampaikan pesan kepada kelompok masyarakat difabel. Hak sudah dijamin. Karenanya, penting mengakomodir difabel agar siap maju menjadi calon. Apakah pimpinan daerah, penyelenggara pemilu?

 

Difabel juga perlu lebih intens memberi masukan secara tertulis. Poin-poin yang diharapkan terealisasi dalam pemilu. Selanjutnya bisa dikonferensi pers-kan, dengan mengajak pemantau pemilu untuk bersama-sama mengawal. Apa yang menjadi ganjalan ditulis. Selanjutnya ditawarkan solusi dan aturannya seperti apa?[]

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor    : Ajiwan Arief

 

 

The subscriber's email address.